DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: RAUNG LINGKUP BAB IV: KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA BAB V: PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA BAB VI: PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BAB VII: MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 12.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
14.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
15.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
16.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 6
17.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
19.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
22.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23.Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kriteria Belanja Tidak Terduga;
b.penganggaran Belanja Tidak Terduga;
c.pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan
d.monitoring, evaluasi dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB IV

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Kriteria Belanja Tidak Terduga meliputi:

a.pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
b.keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c.pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
d.untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 8

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Pengeluaran daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. 9

Pasal 8

Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana Nonalam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelummnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang

Pasal 10

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelummnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

BAB V

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

(1)Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian objek Belanja Tidak Terduga.
(2)Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
(3)Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan. 10
(4)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(5)Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…