DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR’AN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan al-Qur’an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an.
c.bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan pendidikan tersebut perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar Pendidikan Al-Qur’an.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Tulis Al-Qur’an. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– 2 Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur’an. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR’AN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Wajo; 3
3.Pendidikan Al-Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an;
4.Al-Qur’an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad Saw;
5.Lembaga Pendidikan Al-Qur’an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK al-Qur’an (LPPTKA), dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
6.Pengajar Pendidikan Al-Qur’an adalah para pengajar baca-tulis Al- Qur’an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis al-Qur’an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar;
7.Peserta didik pendidikan Al-Qur’an adalah warga masyarakat Kabupaten Wajo yang beragama Islam;
8.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
10.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
13.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al-Qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak.

Pasal 3

Tujuan pendidikan Al-Qur’an bagi peserta didik, adalah :

1.Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an, serta penghayatan terhadap Al-Qur’an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
2.Meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur’an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an. 4

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN

Pasal 5

(1)Setiap SD, SMP dan SMA dan sederajat yang akan menamatkan siswanya yang beragama Islam wajib pandai baca-tulis Al-Qur’an sesuai dengan tingkatan pendidikannya.
(2)Bagi Siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)Untuk sertifikat ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk guru mengaji tradisional;

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

(1)Materi pendidikan Al-Qur’an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qurán serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya;
(2)Penyusunan kurikulum pendidikan Al-Qur’an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kementerian Agama, dan Lembaga pendidikan Al-Qur’an lainnya sesuai kewenangan masing- masing.

BAB V

TENAGA PENGAJAR

Pasal 7

(1)Bagi tenaga Pengajar Al-Qur’an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur’an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
(2)Tenaga Pengajar Al-Qur’an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
(3)Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pengajar adalah memilki kompetensi di bidang pendidikan Al-Qur’an, baik kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. 5

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

(1)Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur;an.
(2)Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al- Qur’an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 9

(1)Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur’an oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
(2)Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur’an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan al-Qur’an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an.
c.bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan pendidikan tersebut perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar Pendidikan Al-Qur’an.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Tulis Al-Qur’an. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– 2 Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur’an. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR’AN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Wajo; 3
3.Pendidikan Al-Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an;
4.Al-Qur’an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad Saw;
5.Lembaga Pendidikan Al-Qur’an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK al-Qur’an (LPPTKA), dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
6.Pengajar Pendidikan Al-Qur’an adalah para pengajar baca-tulis Al- Qur’an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis al-Qur’an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar;
7.Peserta didik pendidikan Al-Qur’an adalah warga masyarakat Kabupaten Wajo yang beragama Islam;
8.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
10.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
13.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Al-Qur’an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak.

Pasal 3

Tujuan pendidikan Al-Qur’an bagi peserta didik, adalah :

1.Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an, serta penghayatan terhadap Al-Qur’an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
2.Meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur’an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an. 4

Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur’an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN

Pasal 5

(1)Setiap SD, SMP dan SMA dan sederajat yang akan menamatkan siswanya yang beragama Islam wajib pandai baca-tulis Al-Qur’an sesuai dengan tingkatan pendidikannya.
(2)Bagi Siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)Untuk sertifikat ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk guru mengaji tradisional;

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

(1)Materi pendidikan Al-Qur’an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qurán serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya;
(2)Penyusunan kurikulum pendidikan Al-Qur’an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kementerian Agama, dan Lembaga pendidikan Al-Qur’an lainnya sesuai kewenangan masing- masing.

BAB V

TENAGA PENGAJAR

Pasal 7

(1)Bagi tenaga Pengajar Al-Qur’an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur’an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
(2)Tenaga Pengajar Al-Qur’an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
(3)Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pengajar adalah memilki kompetensi di bidang pendidikan Al-Qur’an, baik kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. 5

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

(1)Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur;an.
(2)Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al- Qur’an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 9

(1)Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur’an oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
(2)Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur’an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.