DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN BAB V MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN BAB VI PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR BAB VII PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK BAB VIII ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN SICANTIK CLOUD BAB IX SARANA DAN PRASARANA BAB X SUMBER DAYA MANUSIA BAB XI ETIKA PELAYANAN BAB XII SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BAB XIII INOVASI BAB XIV FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN TERPADU SATU BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI PELAPORAN BAB XVII PENDANAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan secara elektronik dalam Perizinan dan Nonperizinan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan, investasi dan pertumbuhan ekonomi;
c.bahwa untuk memberikan landasan yuridis dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui sistem elektronik, perlu adanya pengaturan tentang hal tersebut diatas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 80);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 82). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Wajo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
9.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
10.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan alas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
14.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
15.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
16.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.
18.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19.Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
21.Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
22.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
23.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
24.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
25.Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektornik.
26.Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elekronik.
27.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
28.Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
29.Sicantik Cloud adalah aplikasi cerdas layanan perizinan untuk publik yang dapat digunakan instansi pemerintah secara gratis yang terintegrasi dengan OSS dalam perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
30.Kantor Depan adalah salah satu bagian pada kantor yang bertanggung jawab atas pelayanan tamu kantor.
31.Kantor Belakang adalah salah satu bagian pada kantor yang bertanggung jawab atas proses pelayanan administasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam perizinan dan nonperizinan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem elektronik dalam perizinan dan nonperizinan bertujuan dalam hal:

a.mewujudkan sistem elektronik yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan dan mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan sistem elektronik dalam perizinan dan nonperizinan, meliputi:

a.terwujudnya pelayanan yang transparan, mudah, terjangkau, cepat, pasti, sederhana, profesional dan berintegritas; dan
b.meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 5

Penyelenggaraan sistem elektronik dalam perizinan dan nonperizinan, berfungsi:

a.mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat penerbitan izin dan nonizin;
b.membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan
c.mengatur tindakan penerima izin dan nonizin sesuai dengan tujuan dan syarat dalam pemberian perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi:

a.kelembagaan dan kewenangan;
b.maklumat pelayanan publik, standar dan manajemen pelayanan;
c.penyederhanaan jenis dan prosedur;
d.pelayanan secara elektronik;
e.online single submission dan Sicantik Cloud;
f.sarana dan prasarana;
g.sumber daya manusia;
h.etika pelayanan;
i.survei kepuasan masyarakat;
j.inovasi;
k.forum komunikasi pelayanan terpadu satu pintu;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.Pelaporan; dan
n.Pendanaan.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 7

(1)PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP.
(2)Pembentukan DPMPTSP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. b.gerai layanan;
3. c.layanan keliling;
4. d.layanan antar jemput; dan/atau
5. e.layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
(3)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:
1. a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. b.penerbitan dokumen izin dan nonizin;
3. c.penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
4. d.pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…