DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN BAB IV OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAB V MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN BAB VI MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAB VII PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XI PEMBINAAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI LARANGAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Wajo mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sistematis dan melibatkan peran serta masyarakat;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah penggunaan sumber daya yang ada secara efektif untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran.
6.Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem sistem proteksi kebakaran aktif, sistem proteksi kebakaran pasif maupun cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap kebakaran
7.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8.Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
9.Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
10.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
11.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
12.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
15.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
16.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
17.Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
18.Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada bangunan gedung bertingkat.
19.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
20.Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
21.Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri atas permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
22.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
23.Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
24.Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
25.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
26.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
27.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
28.Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.
29.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.
30.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
31.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
33.Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bertujuan:

a.sebagai pedoman penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan;
b.untuk mengurangi risiko Kebakaran;
c.untuk mengurangi dampak Kebakaran; dan
d.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.RISPK;
b.objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
c.manajemen pencegahan Kebakaran;
d.manajemen penanggulangan Kebakaran;
e.pemeriksaan dan Pengujian;
f.sumber daya manusia;
g.pembinaan;
h.pembiayaan; dan
i.peran serta masyarakat.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
1. a.rekomendasi teknis dari PD;
2. b.rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
3. c.analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan RISPK, meliputi:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
3. c.menetapkan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
5. e.kajian analisis PD;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 8

Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
1. 1.bangunan rumah sakit;
2. 2.terminal bahan bakar minyak/stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas;
3. 3.bangunan perkantoran dan usaha;
4. 4.bangunan perdagangan dan pertokoan;
5. 5.bangunan industri;
6. 6.gudang;
7. 7.hotel; dan
8. 8.bangunan lain yang sejenis;
b.bangunan permukiman; dan
c.kendaraan bermotor.

BAB V

MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
(2)Dalam rangka pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
1. a.menyediakan sarana penyelamatan jiwa;
2. b.menyediakan akses pemadam Kebakaran;
3. c.menyediakan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
4. d.menyediakan denah sistem manajemen Kebakaran gedung;
5. e.membentuk tim penanggulangan Kebakaran gedung;
6. f.menyusun rencana penanggulangan keadaan darurat Kebakaran; dan
7. g.melaksanakan pelatihan penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 10

(1)Penyediaan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
(2)Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri atas:
1. a.akses jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat evakuasi sementara; dan
7. g.tempat evakuasi akhir.
(4)Akses jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.tangga Kebakaran;
2. b.jalur landai;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan atau pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam Kebakaran; dan
8. h.jalan lintas menuju jalan ke luar.
(5)Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
1. a.ditempatkan di sekitar pintu jalan keluar; dan
2. b.menyala secara otomatis saat terjadi Kebakaran.
(6)Petunjuk arah jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus jelas dan mudah terlihat.
(7)Komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berfungsi untuk menyampaikan informasi kejadian Kebakaran kepada setiap orang di sekitar lokasi Kebakaran.
(8)Pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
1. a.kipas pengendali asap; dan
2. b.cerobong asap.
(9)Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.
(10)Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan sebagai tempat penghitungan untuk memastikan jumlah setiap orang yang dievakuasi.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…