DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BAB VI STANDAR MUTU BAB VII PERIZINAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersedian garam beryodium perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan distribusi garam beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standard Nasional Indonesia Nomor 3556-2016 dan/atau revisinya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2005 tetang Pengendalian Peredaran Garam yang tidak beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Garam Beryodium; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 );
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14.Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium ;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/MIND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodiom;
16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GARAM BERYODIUM 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kabupaten.
6.Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KIO3) 30 ppm sampai dengan 80 ppm melalui proses yodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01- 3556 - 2000 dan/atau revisinya.
7.Produksi garam adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk garam.
8.Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
9.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komoditer, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainya.
10.Distribusi adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
11.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan garam baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. 5
12.Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
13.Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
14.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15.Pengemasan adalah cara melindungi garam beryodium yang diperdagangkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan.
16.Pelabelan adalah pemberian tanda SNI, nama perusahaan dan tanda- tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam beryodium yang diperdagangkan.
17.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
18.Pengendalian adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur dan mengawasi produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium di Daerah
19.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium .
20.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
22.Part per million yang selanjutnya disingkat ppm adalah standar ukuran kadar yodium.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan peraturan daerah ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi garam beryodium di Daerah. 6
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.mendorong setiap orang dan/atau badan usaha memproduksi garam konsumsi beryodium untuk kebutuhan manusia dan ternak serta bahan penolong industri pangan agar memenuhi SNI.
2. b.menjamin distribusi garam konsumsi beryodium tepat sasaran dalam upaya pencegahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium.
3. c.membatasi peredaran garam baku untuk konsumsi manusia, ternak dan bahan penolong industri pangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Bupati berwenang mengendalikan dan mengawasi produksi, dan distribusi garam beryodium di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :

a.produksi;
b.distribusi;
c.pembinaan; dan
d.evaluasi.

BAB IV

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Pasal 5

(1)Produsen garam wajib memproduksi garam beryodium.
(2)Garam beryodium diproduksi melalui proses yodisasi baik secara mekanik maupun manual.
(3)Perusahaan industri pengolahan garam beryodium wajib melaksankan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi.
(4)Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beryodium oleh perusahaan industri yodisasi. 7
(5)Kebutuhan garam konsumsi beryodium untuk manusia sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (KIO3) 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm.
(6)Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (KIO3) paling sedikit 10 ppm.
(7)Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku garam beryodium.

Pasal 6

(1)Garam yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak dan bahan penolong industri pangan merupakan garam beryodium yang telah memenuhi SNI.
(2)Garam beryodium untuk konsumsi manusia yang telah memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garam konsumsi apabila mengandung 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm.
(3)Garam beryodium untuk ternak dan bahan penolong industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (KIO3) paling sedikit 10 ppm.
(4)Peredaran garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan yodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.
(5)Distribusi garam konsumsi beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium dalam masyarakat.
(6)Kebutuhan garam konsumsi beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) gram per orang setiap hari.
(7)Distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer.

BAB V

PENGEMASAN DAN PELABELAN

Pasal 7

(1)Setiap produsen garam beryodium wajib melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan SNI. 8
(2)Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
(3)Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.
(4)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera keterangan sebagai berikut :
1. a.pada kemasan garam konsumsi :
  1. 1.tulisan “Garam Beryodium ”;
  2. 2.kandungan Kalium Yodat(KIO3) minimal 30 ppm;
  3. 3.berat Bersih;
  4. 4.tanda/Logo SNI;
  5. 5.nomor Pendaftaran dari Badan POM;
  6. 6.komposisi Isi Garam Konsumsi;
  7. 7.merk Dagang;
  8. 8.kode Produksi; dan
  9. 9.nama dan Alamat Perusahaan.
2. b.pada kemasan garam bahan baku :
  1. 1.tulisan “Garam Bahan Baku”;
  2. 2.berat Bersih; dan
  3. 3.nama dan Alamat Perusahaan.

BAB VI

STANDAR MUTU

Pasal 8

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha garam untuk konsumsi masyarakat, wajib mengedarkan garam beryodium yang memenuhi standar mutu garam konsumsi beryodium sesuai persyaratan SNI.
(2)Dalam hal garam beryodium untuk konsumsi masyarakat tidak memenuhi standar mutu, maka dilakukan penarikan, penyitaan dan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penarikan, penyitaan dan pemusnahan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mendistribusikan garam beryodium harus memiliki perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. b.izin Usaha Perdagangan; dan
3. c.sertifikasi Mutu Pangan.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
(4)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha dari dalam maupun luar Daerah dilarang :
1. a.memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
2. b.membawa masuk dan/atau keluar garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI di Daerah; dan
3. c.menggunakan garam beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi garam bahan baku industri.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…