DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS BAB IV SUMBER DAYA BAB V SISTEM INFORMASI BAB VI KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Wajo dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

2.Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberklosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi Adalah Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
4.Bupati adalah Bupati Wajo
5.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
8.Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9.Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteria atau parasit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).
10.Penanggulangan Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus, dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita. 4
11.Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya dengan keluhan sesuai organ yang terlibat.
12.Pejabat kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Penanggulangan penyakit menular.
13.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organiasi Peragkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
14.Unit Pelaksana Tekhnis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola Pemerintah Daerah atau Swasta.
16.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskemas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
18.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Penanggulangan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
20.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya. 5
21.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Tuberkulosis diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat;
c.berdayaguna;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.partisipatif;
g.non diskriminatif.

Pasal 3

Penanggulangan TB bertujuan untuk:

1.Melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
2.Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis;
3.Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat. 6

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 5

(1)Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehenship dan berkesinambungan.
(2)Penanggulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan Penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
(3)Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program HIV dan AIDS, diabetes melitus, serta program kesehatan lain.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan TB secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.surveilans TB;
c.Penanggulangan faktor risiko;
d.penemuan dan penanganan kasus TB;
e.pemberian kekebalan; dan
f.pemberian obat pencegahan.

Pasal 7

(1)Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TB ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan;
3. c.memberdayakan masyarakat. 7
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hufuf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta Public Private Mix.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TB.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
(2)Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(3)Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB.
(4)Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Surveilans TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik. 8
(2)Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
(3)Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

(1)Penanggulangan faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
(2)Penanggulangan faktor risiko TB dilakukan dengan cara:
1. a.membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. b.membudayakan perilaku etika berbatuk;
3. c.melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
4. d.peningkatan daya tahan tubuh;
5. e.penanganan penyakit penyerta TB; dan
6. f.penerapan Penanggulangan dan Penanggulangan infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Penanggulangan dan Penanggulangan Infeksi TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…