DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB IV DOKUMEN SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah.
4.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
5.Bupati adalah Bupati Wajo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selajutnya disingkat RIPPARKAB adalah adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Wajo untuk periode waktu 2013-2025;
8.Rencana induk pengembangan dan/atau pembangunan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW, adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya;
9.Wisata adalah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
12.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
13.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; 5
14.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
15.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
16.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
17.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan;
18.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasidan berfungsi sebagaimana semestinya;
20.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisiksuatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
21.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
22.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan;
23.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyusunan RIPPARKAB bermaksud:

a.menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di Daerah terhadap pentingnya pariwisata dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah;
b.membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah; dan
c.menyusun perencanaan pengembangan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan di Daerah. 6

Pasal 3

Penyusunan RIPPARKAB bertujuan:

a.tersusunnya rencana strategi dan program kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
b.mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembangunan sektor kepariwisataan secara komprehensif.
c.memberikan panduan pada pemangku kepentingan dan pelaku kepariwisataan dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan secara profesional.

Pasal 4

RIPPARKAB disusun dengan prinsip:

a.prinsip keseimbangan;
b.prinsip konservasi;
c.prinsip partisipasi masyarakat; dan
d.prinsip keterpaduan.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

Dokumen RIPPARKAB disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan. Berisi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup; metodologi; jangka waktu perencanaan dan sistematika pelaporan. BAB 2 Kepariwisataan Daerah dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan. Berisi kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional; kepariwisataan Daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan; kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan wilayah. BAB 3 Kondisi Wilayah Daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Berisi kondisi fisik; sejarah sebagai potensi pariwisata; kekayaan ekologi sebagai potensi pariwisata; kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata; perekonomian. BAB 4 Berisi daya tarik dan sumber daya wisata Daerah; fasilitas pariwisata; fasilitas umum pendukung pariwisata; aksesibilitas pendukung pariwisata; prasarana umum pendukung pariwisata; penduduk sebagai potensi sumber daya manusia pariwisata. BAB 5 Industri Pariwisata Berisi usaha pariwisata; usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. 7 BAB 6 Pasar Pariwisata dan Upaya Pemasaran Berisi jumlah dan perkembangan pasar wisatawan; karakteristik pasar wisatawan; upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah Daerah. BAB 7 Kelembagaan Kepariwisataan Berisi sumber daya manusia pariwisata; assosiasi pariwisata; kelembagaan pemerintah terkait pariwisata; kelembagaan lain terkait pariwisata. BAB 8 Prinsip Dan Konsep Pembangunan Kepariwisataan Berisi tantangan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan; prinsip pembangunan kepariwisataan; konsep pembangunan kepariwisataan; visi; misi; tujuan. BAB 9 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan Berisi kebijakan pembangunan kepariwisataan; strategi pembangunan kepariwisataan. BAB 10 Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Berisi rencana struktur perwilayahan pariwisata; rencana kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata. BAB 11 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan.

BAB IV

DOKUMEN SISTEMATIKA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

(1)Dokumen RIPPARKAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
(2)Dokumen RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
2. b.pedoman dalam monitoring dan evaluasi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
3. c.pedoman penyusunan RIPOW.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.program pembangunan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku hingga program tersebut selesai dikerjakan dan dilakukan penyesuaian dengan dokumen RIPPARKAB 2013-2025. 8
b.semua perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD Diundangkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd AMIRUDDIN A. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 11 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2025 I. UMUM Pariwisata merupakan salah satu potensi yang wajib dipersiapkan dan dikembangkan dalam upaya untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana dapat menjadi motor penggerak prekonomian daerah, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penghasilan asli daerah tetapi juga menyerap tenaga kerja. Pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terencana dapat meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap dimensi sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana disusun dan dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Wajo. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai dengan jangka waktu RPJPD Kabupaten Wajo yaitu sampai tahun 2025. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (3) bahwa Rencan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang memuat prinsip pembangunan kepariwisataan, visi dan misi pembangunan kepariwisataan, tujuan pembangunan kepariwisataan, sasaran pembanguunan kepariwisaraan, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Deangan ditetapkannya peraturan daerah ini, pariwisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak prekonomian Daerah dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan tetap menjungjung tinggi nilai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan hidup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Prinsip Keseimbangan bahwa pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan (alam dan budaya). 10 Huruf b Prinsip Konservasi bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta menghormati nilai- nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Huruf c Prinsip Partisipasi masyarakat bahwa pembangunan kepariwisataan harus melibatkan peran serta masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan kepariwisataan. Huruf d Prinsip Keterpaduan bahwa pembangunan kepariwisataan harus direncanakan sebagai satu kesatuan ekosistem, dan keterpaduan lintas sektor/pelaku (pemerintah-industri- masyarakat).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…