Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.
Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD Diundangkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd AMIRUDDIN A.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 11 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2025 I. UMUM Pariwisata merupakan salah satu potensi yang wajib dipersiapkan dan dikembangkan dalam upaya untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana dapat menjadi motor penggerak prekonomian daerah, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penghasilan asli daerah tetapi juga menyerap tenaga kerja. Pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terencana dapat meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap dimensi sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup.
Pembangunan pariwisata secara terpadu dan terencana disusun dan dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Wajo. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai dengan jangka waktu RPJPD Kabupaten Wajo yaitu sampai tahun 2025. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (3) bahwa Rencan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang memuat prinsip pembangunan kepariwisataan, visi dan misi pembangunan kepariwisataan, tujuan pembangunan kepariwisataan, sasaran pembanguunan kepariwisaraan, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Deangan ditetapkannya peraturan daerah ini, pariwisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak prekonomian Daerah dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan tetap menjungjung tinggi nilai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan hidup.
II. PASAL DEMI PASAL