DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Wajo. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pamerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Wajo. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tanggung Jawab Bagian Kedua Wewenang BAB IV PENGELOMPOKAN DAN JENIS TENAGA KESEHATAN BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN BAB VI PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Perencanaan Tenaga Kesahatan Bagian Ketiga Pengadaan Tenaga Kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Penerimaan Bagian Keempat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Penempatan Paragraf 3 Ikatan Dinas Tenaga Kesehatan Paragraf 4 Pemindahtugasan Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Pembinaan Paragraf 3 Pengawasan BAB VII PELINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN Bagian Kesatu Perlindungan Hukum Tenaga Kesahatan BAB VIII ORGANISASI PROFESI DAN STANDAR PROFESI BAB IX PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAB X SISTEM INFORMASI TENAGA KESEHATAN BAB XI KERJA SAMA DAN SINERGITAS BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV PEMBIAYAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin upaya kesehatan yang berkualitas diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun mutu melalui pengelolaan tenaga kesehatan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan tenaga kesehatan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan tenaga kesehatan, merencanakan, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, membina, mengawasi dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan serta melaksanakan kerja sama dalam negeri dibidang kesehatan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 681);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6391);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
13. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1626); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pamerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Wajo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
8.Kesehatan adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
9.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13.Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampiian, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
14.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar profesi.
15.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
16.Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
17.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertihkat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
18.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
19.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
20.Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
21.Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
22.Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
23.Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
24.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Tenaga Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.berpihak kepada masyarakat;
c.pemerataan dan keadilan;
d.pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
e.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
f.transparansi;
g.tidak diskriminatif; dan
h.etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan yang beretika dan profesional;
b.mendayagunakan Tenaga Kesehatan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.menjamin pelindungan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
d.meningkatkan mutu dan komptensi Tenaga Kesehatan; dan
e.memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.pengelompokan dan jenis Tenaga Kesahatan;
c.hak dan kewajiban tenaga kesehatan;
d.pengelolaan Tenaga Kesehatan;
e.perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan;
f.organisasi profesi dan standar profesi;
g.pengembangan kompetensi;
h.sistem informasi Tenaga Kesehatan;
i.kerjasama dan sinergitas;
j.pemberian penghargaan;
k.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
l.sanksi administratif; dan
m.pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

a.pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
b.perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
c.Perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
b.melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
c.merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
d.melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
e.melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan;
f.membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan
g.melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN DAN JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 7

(1)Pengelompokan Tenaga Kesehatan terdiri dari:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kebidanan;
5. e.tenaga kefarmasian;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga gizi;
9. i.tenaga keterapian fisik;
10. j.tenaga keteknisian medis;
11. k.tenaga teknik biomedika; dan
12. l.tenaga kesehatan tradisional.
(2)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dan/atau dokter subspesialis.
(3)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
(4)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
(5)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
(6)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
(7)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
(8)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
(9)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
(10)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
(11)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
(12)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknoiogi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
(13)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

a.memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
b.memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
c.menerima imbalan jasa;
d.memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama;
e.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f.menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
1. a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
2. b.memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. c.menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
4. d.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. e.merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hurul d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

BAB VI

PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi upaya:
1. a.perencanaan Tenaga Kesehatan;
2. b.pengadaan Tenaga Kesehatan;
3. c.pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
4. d.pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan.
(2)Pengelolaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014