DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu kabupaten Way kanan, pembentukan Peraturan Daerah iniadalah sebagai pedoman dalam mengelola DASsebagai salah satu sumber utama kehidupan manusiadan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melaluiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan danpemberdayaan serta pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3.Undang…
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.Undang…
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dfengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 12.Peraturan…
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 18.Peraturan…
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
21.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan. 6.Bagian…
6.Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
7.Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
8.Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau alluvial.
9.Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
10.Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan. 11.Partisipasi…
11.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
12.Badan Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

a.manfaat dan lestari;
b.kerakyatan dan keadilan;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.berbasis masyarakat; g.kesatuan…
g.kesatuan wilayah dan ekosistem;
h.keseimbangan;
i.pemberdayaan masyarakat;
j.akuntabel dan transparan; dan
k.pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

a.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
b.mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
c.mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
d.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS di Kabupaten Way Kanan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
(2)Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Badan Koordinasi DAS .

Pasal 7

(1)Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
1. a.inventarisasi karakteristik DAS;
2. b.identifikasi masalah;
3. c.identifikasi berbagai pemangku kepentingan;
4. d.perumusan tujuan dan sasaran;
5. e.perumusan kebijakan dan program;
6. f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
7. g.perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
8. h.perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan i.perumusan…
9. i.perumusan besar dan sumber pendanaan.
(2)Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu. Pasal 11…

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…