DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Way Kanan

regulasi_utama

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Pemekaran Kecamatan 3. Bab III : Pembentukan Kecamatan 4. Bab IV : Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di wilayah kecamatan yang ada telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dibentuknya kecamatan barn;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang...

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu aatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6.Peraturan...
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan... Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Pemekaran Kecamatan adalah dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan.
8.Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan Baru dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN

Pasal 2

Kecamatan Blambangan Umpu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu “Kecamatan Blambangan Umpu” dan “Kecamatan Umpu Semenguk”.

Pasal 3

(1)Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu sebelum pemekaran meliputi: Nama ibu kota : Blambangan Umpu; Jumlah Penduduk : 66.659 jiwa (18.700 KK); dan Luas Wilayah : 69.171 Ha
(2)Jumlah...
(2)Jumlah Kampung di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu sebelum pemekaran sebanyak 26 (dua puluh enam) Kampung terdiri dari:
1. a.Kelurahan Blambangan Umpu;
2. b.Kampung Lembasung;
3. c.Kampung Umpu Bhakti;
4. d.Kampung Negen Baru;
5. e.Kampung Negen Batin;
6. f.Kampung Gistang;
7. g.Kampung Rambang Jaya;
8. h.Kampung Gunung Sangkaran;
9. i.Kampung Sangkaran Bakti;
10. j.Kampung Panca Negeri;
11. k.Kampung Negeri Bumi Putera;
  1. 1.Kampung Tanjung Sari;
12. m.Kampung Gedung Riang;
13. n.Kampung Umpu Kencana;
14. o.Kampung Karang Umpu;
15. p.Kampung Segara Midar;
16. q.Kampung Tanjung Raja Giham;
17. r.Kampung Bumi Baru;
18. s.Kampung Gedung Batin;
19. t.Kampung Sidoaijo;
20. u.Kampung Bumi Ratu;
21. v.Kampung Sriwijaya;
22. w.Kampung Bratayuda;
23. x.Kampung Sri Rejeki;
24. y.Kampung Tanjung Raja Sakti; dan
25. z.Kampung Ojolali.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu sebelum pemekaran meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Tuba;
2. b.Sebelah...
3. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baradatu dan Banjit;
4. c.Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Agung; dan dengan
5. d.Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Kasui. dengan

Pasal 4

(1)Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu setelah pemekaran meliputi: Nama Ibu kota : Blambangan Umpu; Jumlah Penduduk : 35.093 Jiwa (9.927 KK);dan Luas Wilayah : 35,709 Ha.
(2)Jumlah Kampung di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu setelah pemekaran sebanyak 13 (tiga belas) Kampung terdiri dari:
1. a.Kelurahan Blambangan Umpu;
2. b.Kampung Lembasung;
3. c.Kampung Umpu Bhakti;
4. d.Kampung Gunung Sangkaran;
5. e.Kampung Sangkaran Bhakti;
6. f.Kampung Tanjung Sari;
7. g.Kampung Umpu Kencana;
8. h.Kampung Karang Umpu;
9. i.Kampung Segara Midar;
10. j.Kampung Tanjung Raja Giham;
11. k.Kampung Bumi Baru;
  1. 1.Kampung Sri Rejeki; dan
12. m.Kampung Tanjung Raja Sakti.
(3)Batas wilayah Kecamatan Blambangan Umpu setelah pemekaran meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Tuba;
2. b.Sebelah...
3. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Umpu Semenguk;
4. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Agung; dan
5. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kasui.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu yaitu “Kecamatan Umpu Semenguk”.

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: Nama Ibu Kota : Negeri Baru; Jumlah Penduduk : 31.566 Jiwa (8.773 KK); dan Luas Wilayah : 33.462 Ha.
(2)Jumlah Kampung di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 13 (tiga belas) Kampung terdiri dari:
1. a.Kampung Negeri Batin;
2. b.Kampung Gistang;
3. c.Kampung Rambang Jaya;
4. d.Kampung Panca Negeri;
5. e.Kampung Negeri Bumi Putera;
6. f.Kampung Gedung Riang;
7. g.Kampung...
8. g.Kampung Gedung Batin;
9. h.Kampung Sidoarjo;
10. i.Kampung Bumi Ratu;
11. j.Kampung Sriwijaya;
12. k.Kampung Bratayuda;
  1. 1.Kampung Negeri Barujdan
13. m.Kampung Ojolali.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Umpu;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baradatu;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Agung; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kasui.

Pasal 7

Peta dan batas wilayah Kecamatan Blambangan Umpudan Kecamatan Umpu Semenguk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenWay Kanan. ngan aslinya IN HUKUM INDRA IYA R, S.H.,M.H. Pembina (IV/ a) NIP. 19750926 200212 1 003 Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 28 Januari 2020 BUPATI WAY KANAN, Dto, RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Bambangan Umpu pada tanggal 28 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, Dto, SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 01/983/WK/2020 LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUM 2CO.O TENTANG PEM EKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN PETA RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN IIPERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR i TAWM 2020 TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN PETA KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU SETELAH PEMEKARAN Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHiW ZoM TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN PETA KECAMATAN UMPU SEMENGUK HASIL PEMEKARAN NIP. 19750926 200212 1 003 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN I. UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Umpu Semenguk dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memberikan Legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk, maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…