Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 187
Ringkasan
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7 .Peraturan... - 2
6628);
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB II
Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a, PBB-P2;
( I) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan:
Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf I PBB-P2
(I) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)
Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
( I) (2)
Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(!) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(3) (4) (5)
(2)
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. . . . Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa]8
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (no! koma lima belas persen) per tahun;
f.Untuk... - 1 0
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 1 % (no! koma sebelas persen) per tahun;
i.Untuk... - 1 1 -
(2).
Paragraf 2 BPHTB
1 1. peleburan usaha;
(3)
Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
ct. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
Pasal 1 1 Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan sebagai berikut:
- 1 3
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
f.pada... (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB un tuk jual beli adalah pad a saat ditandatanganinya akta jual beli. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
Membuka PDF…
Dokumen