DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 187

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Way Kanan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7 .Peraturan... - 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 ten tang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PAJAK Bagi an Kesa tu Jenis Pajak Pasal 2...

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a, PBB-P2;

b.BPHTB;
e.PBJT;
1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik;
3. 3.Jasa Perhotelan;
4. 4.Jasa Parkir; dan
5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
1. 1.Opsen BBNKB.

Pasal 3

( I) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan:

a.Penetapan Bupati; dan
b.Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB.
(3)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri alas:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga listrik;
  3. 3.Jasa perhotelan;
  4. 4.Jasa parkir; dan
  5. 5.Jasa kesenian dan hiburan;
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak sarang burung walet.

Pasal 4

(I) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)Bumi ...
(2)
(3)- 8 Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemenntah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosiaJ, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ a tau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  1. 1.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. ( I)
(2)

Pasal 5

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(!) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP...
(3)
(4)
(5)
(6)( 1)
(2)
(3)- 9 NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. . . . Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa]8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 %(nol koma satu persen) per tahun;
2. b.Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (no! koma lima belas persen) per tahun;
3. c.Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
4. d.Untuk NJOP di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (no! koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun;
5. e.Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; f.Untuk... - 1 0
6. f.Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai tengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per tahun; dan
7. g.Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (hma miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per tahun;
8. h.Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
  1. 1.Untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (no! koma lima persen) per tahun.
(2)Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun;
2. b.Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 1 % (no! koma sebelas persen) per tahun;
3. c.Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun;
4. d.Untuk NJOP di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,19 % (nol koma sembilan belas persen) per tahun;
5. e.Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) per tahun;
6. f.Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) per tahun; dan
7. g.Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun;
8. h.Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,34% (no! koma tiga puluh empat persen) per tahun; i.Untuk... - 1 1 -
9. i.Untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen) per tahun.

Pasal 9

(1)Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat
(2).
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
(3)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(4)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(5)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha; 1 1. peleburan usaha;
  11. 12.pemekaran usaha; atau
  12. 13.hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di Juar pelepasan hak.
(3)Hak...
(3)
(4)( 1)
(2)( 1)
(2)- 1 2 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
7. a.untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
8. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
9. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakillan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; ct. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
10. e.oleh orang pribadi atau Sadan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya peru bah an nama;
11. f.oleh orang pribadi atau Sadan karena wakaf;
12. g.oleh orang pribadi atau Sadan yang digunakan untuk kepentinganibadah;dan
13. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan sebagai berikut:

a.harga transaksi untukjual beli;
b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c.harga... - 1 3
c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Besamya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluhjuta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak dalam setiap tahun pajak di Daerah wilayah tempat terhutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak dalam setiap tahun pajak.
(6)Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; f.pada...
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)( 1)
(2)- 1 4
1. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
2. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB un tuk jual beli adalah pad a saat ditandatanganinya akta jual beli. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Isi peraturan

Teks187PDFHirarki

Memuat teks peraturan…