Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2016
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
768);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
yang.….
19.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 20.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 21.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 22.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 23.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 24.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 25.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 26.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
27.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 28.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 29.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 30.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 32.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 33.Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. 34.Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya 35.Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah 36.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 37.Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota 38.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 39.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non- Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
BAB II.…. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan tata tertib Peserta Didik pada setiap sekolah yang meliputi antara lain:
BAB III
BAB IV PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BAB IV
Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB dan Sekolah/Madrasah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik- baiknya. BAB V PERSYARATAN DAN SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
BAB V
BAB V.…. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
dan
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
Seleksi penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan oleh TK/TKLB dan sekolah harus dilakukan secara obyektif, akuntabel‚ tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya pendaftaran dan dengan memperhatikan kalender pendidikan. Seleksi penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat mulai dari Pendaftaran, Pengumuman peserta didik baru yang diterima sampai dengan Pendaftaran Ulang.
BAB VI KEGIATAN PEMBELAJARAN
BAB VI
ratus.….
BAB VII PAKAIAN DAN ATRIBUT SERAGAM SEKOLAH Bagian Kesatu Pengaturan Pakaian Seragam Paragraf I JENIS, WARNA, DAN MODEL
BAB VII
4.Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Paragraf II PENGADAAN DAN PENGGUNAAN
Membuka PDF…