DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN ORGANISASI 3. KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN 4. TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN 5. KEUANGAN 6. PEMBERHENTIAN ANGGOTA 7. PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTAR WAKTU 8. PERATURAN TATA TERTIB 9. MUSYAWARAH 10. MUSYAWARAH KAMPUNG 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Permusyawaratan Kampung perlu merupakan lembaga perwakilan masyarakat kampung yang memperkuat dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pemerintahan Kampung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang…..
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG. :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5.Kampung…..
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8.Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung, pelaksanakewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.
9.Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12.Musyawarah BPK adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPK yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPK untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
14.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
15.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan organisasi BPK terdiri dari
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris ; dan
4. d.Anggota
(2)Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(3)Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam Rapat BPK yang diadakan secara khusus.
(4)Rapat pemilihan pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya. Pasal 3…..

Pasal 3

Jumlah anggota BPK ditetapkan sebagai berikut:

a.Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
b.Jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
c.Jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

(1)Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/ janji keanggotaan masa bakti berikutnya.
(3)Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III

KEDUDUDKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

BPK berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan Kampung, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Kampung dan menjadi mitra pemerintah Kampung.

Pasal 6

Anggota BPK adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPK adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
g.wakil penduduk Kampung setempat yang dipilih secara demokratis;
h.sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Kampung membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPK dan ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.
(3)Pembentukan Panitia pengisian keanggotanBPK sebagaimana dimaksud ayat (2), berkenaan dengan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Kampung.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPK dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPK dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan pemilihan keanggotaan BPK berasal dari:

a.APBK; dan/atau
b.sumber lain yang sah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Pasal 11

BPK mempunyai tugas dan wewenang:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
b.menampung…..
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung, terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung;
d.membentuk panitia pemilihan kepala Kampung;
e.memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian kepala Kampung sesuai peraturan yang berlaku;
f.menyusun tata tertib BPK;
g.pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…