DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengenai peraturan dalam pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum, dan peraturan ini juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang…

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dfengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan…
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8.Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG EMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. 3.Bupati…
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup.
6.Dinas adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 10.Penyelenggara…
10.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
11.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13.Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), jaringan transmisi utama (backbone transmission).
15.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gendung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 16.Perusahaan…
16.Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17.Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS).
18.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20.Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Di samping itu, juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari rencana detail di Kabupaten Way Kanan. 21.Pembangunan…
21.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
22.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalahpejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama; dan
2.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b.rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
c.rencanatata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan rencana induk pembangunan menara telekomunikasi yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
(2)Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar bakutertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Standar…
(3)Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor- faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
1. a.tempat (space) penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
2. b.ketinggian menara;
3. c.struktur menara;
4. d.rangka struktur menara;
5. e.pondasi menara; dan
6. f.kekuatan angin.
(4)Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(5)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
1. a.pertanahan (grounding);
2. b.panangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obsrucion marking); dan
6. f.pagar pengaman.
(6)Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
1. a.nama pemilik/pengelola menara;
2. b.alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
3. c.lokasi dan koordinat menara;
4. d.nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara; e.alamat…
5. e.alamat penyelenggara telekomunikasi;
6. f.model menara;
7. g.tinggi menara;
8. h.IMB Menara;
9. i.tahun pembuatan/pemasangan menara;
10. j.penyedia jasa konstruksi; dan
11. k.beban maksimal menara.

Pasal 7

(1)Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
(2)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukanpenyelenggara telekomunikasi.
(3)Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
(5)Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(6)Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
(8)Pemberian…
(8)Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama.

Pasal 8

(1)Pengoperasian Menara Bersama bisa dilakukan oleh:
1. a.penyedia menara; atau
2. b.pengelola menara.
(2)Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi pembangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
(3)Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
(4)Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan. Bagian…

Pasal 9

(1)Dikecualikan dari ketentuan pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).
(2)Pembangunan terhadap Menara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…