(45)Strategi 4.1.1.45: Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan. 2) Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan” dilakukan melalui 8 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.2.1: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 15 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri, (2) Strategi 4.1.2.2: Meningkatkan Produksi Industri Pangan, (3) Strategi 4.1.2.3: Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik, (4) Strategi 4.1.2.4: Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu, (5) Strategi 4.1.2.5: Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal, (6) Strategi 4.1.2.6: Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi, (7) Strategi 4.1.2.7: Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH, (8) Strategi 4.1.2.8: Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri. 3) Sasaran 4.1.3: Meningkatnya Usaha Konstruksi Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Konstruksi” dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.3.1: Pengembangan Jasa Konstruksi. 4) Sasaran 4.1.4: Meningkatnya Usaha Perdagangan Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Perdagangan” dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.4.1: Meningkatnya Promosi Produk Ekspor, (2) Strategi 4.1.4.2: Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri, (3) Strategi 4.1.4.3: Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan, (4) Strategi 4.1.4.4: Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, dan Tera Ulang (5) Strategi 4.1.4.5: Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5) Sasaran 4.1.5: Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan” dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.5.1: Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum, (2) Strategi 4.1.5.2: Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan, (3) Strategi 4.1.5.3: Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 16 6) Sasaran 4.1.6: Meningkatnya Usaha Pariwisata Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Pariwisata” dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.6.1: Meningkatkan Kunjungan Pariwisata. 7) Sasaran 4.1.7: Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian” dilakukan melalui 5 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.7.1: Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, (2) Strategi 4.1.7.2: Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, (3) Strategi 4.1.7.3: Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP, (4) Strategi 4.1.7.4: Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, (5) Strategi 4.1.7.5: Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi. 8) Sasaran 4.1.8: Meningkatnya Usaha Mikro Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Usaha Mikro” dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.8.1: Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, (2) Strategi 4.1.8.2: Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, (3) Strategi 4.1.8.3: Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 9) Sasaran 4.1.9: Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal” dilakukan melalui 1 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.9.1: Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto. 10) Sasaran 4.1.10: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.10.1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan, (2) Strategi 4.1.10.2: Meningkatkan Kesempatan Kerja, (3) Strategi 4.1.10.3: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 17 Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Strategi 4.1.10.4: Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial. 11) Sasaran 4.1.11: Berkembangnya Ekonomi Kreatif Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya Ekonomi Kreatif” dilakukan melalui 2 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.11.1: Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, (2) Strategi 4.1.11.2: Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif. 12) Sasaran 4.1.12: Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan” dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.12.1: Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (2) Strategi 4.1.12.2: Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, (3) Strategi 4.1.12.3: Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, (4) Strategi 4.1.12.4: Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten. 13) Sasaran 4.1.13: Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang” dilakukan melalui 4 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.13.1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang, (2) Strategi 4.1.13.2: Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang, (3) Strategi 4.1.13.3: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang, (4) Strategi 4.1.13.4: Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung dan Lingkungannya. 14) Sasaran 4.1.14: Terkendalinya Inflasi Untuk mencapai sasaran “Terkendalinya Inflasi” dilakukan melalui 3 strategi yaitu: (1) Strategi 4.1.14.1: Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok, (2) Strategi 4.1.14.2: Terkendalinya Harga Pangan Pokok, (3) Strategi 4.1.14.3: Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 18 TABEL 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Way Kanan VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemarintahan yang Baik 1.1 Meningkatkan Kualitas Birokrasi 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah 1.1.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.1.4 Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah 1.1.1.5 Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja 1.1.1.6 Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD 1.1.1.7 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.1.2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1.2.1 Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1.1.2.2 Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD 1.1.2.3 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.1.2.4 Meningkatkan Penyerapan Anggaran 1.1.2.5 Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik 1.1.2.6 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 19 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Pemerintah Daerah (LKPD) 1.1.3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah 1.1.3.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 1.1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1.1.4.1 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 1.1.4.2 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 1.1.4.3 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala 1.1.4.4 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik 1.1.5 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 1.1.5.1 Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.1.5.2 Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.1.5.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa 1.1.6 Meningkatnya Kinerja Organisasi 1.1.6.1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah 1.1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara 1.1.6.3 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi 1.1.6.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.1.6.5 Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 20 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Pemerintahan 1.1.6.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan 1.1.7 Meningkatnya Inovasi Daerah 1.1.7.1 Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat 1.1.7.2 Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan 1.1.8 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik 1.1.8.1 Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik 1.1.8.2 Meningkatkan Keamanan Informasi 1.1.9 Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.1.9.1 Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal 1.1.9.2 Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE 1.1.9.3 Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE 1.1.9.4 Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE 1.1.10 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data 1.1.10.1 Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan 1.1.11 Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah 1.1.11.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip 1.1.11.2 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan MISI 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 2.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan 2.1.1 Meningkatnya Kualitas Lahan 2.1.1.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 21 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Hidup Kerusakan Lahan 2.1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.1.1.3 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat 2.1.2 Meningkatnya Kualitas Air 2.1.2.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan 2.1.2.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat 2.1.3 Meningkatnya Kualitas Udara 2.1.3.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara 2.1.3.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat 2.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Sampah 2.1.4.1 Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah 2.1.5 Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup 2.1.5.1 Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2.1.5.2 Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten 2.1.6 Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3) 2.1.6.1 Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3 2.1.7 Meningkatnya Pengawasan Lingkungan 2.1.7.1 Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 22 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Hidup Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten MISI 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah 3..1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia 3.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3.1.1 .1 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.1.2 Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 3.1.1.3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 3.1.1.4 Menurunkan Angka Kesakitan 3.1.1.5 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan 3.1.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA 3.1.1.7 Meningkatkan Kualitas Air Minum 3.1.1.8 Meningkatkan Kualitas Perumahan 3.1.2 Meningkatnya Harapan Lama Sekolah 3.1.2.1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 3.1.2.2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar 3.1.2.3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama 3.1.2.4 Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi 3.1.3 Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah 3.1.3.1 Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan 3.1.4 Meningkatnya Penanganan Penyandang 3.1.4.1 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 23 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3.1.4.2 Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 3.1.4.3 Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 3.1.4.4 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.1.5 Meningkatnya Budaya Baca 3.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah 3.1.5.2 Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar 3.1.6 Menurunnya Tingkat Kemiskinan 3.1.6.1 Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan 3.1.6.2 Optimalisasi Program Perlindungan Sosial 3.1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 3.1.6.4 Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak 3.1.7 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak 3.1.7.1 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak 3.1.7.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak 3.1.7.3 Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga 3.1.8 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3.1.8.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 3.1.8.2 Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 24 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 3.1.8.3 Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 3.1.9 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung 3.1.9.1 Meningkatkan Kualitas Kampung 3.1.9.2 Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi 3.1.9.3 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu 3.1.9.4 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit 3.1.9.5 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu 3.1.9.6 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui 3.1.9.7 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu 3.1.9.8 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga 3.1.9.9 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba 3.1.9.10 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung 3.1.9.11 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan 3.1.9.12 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas 3.1.9.13 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin 3.1.9.14 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar 3.1.9.15 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga 3.1.9.16 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung 3.1.9.17 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 25 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 3.1.10 Meningkatnya Pembangunan Gender 3.1.10.1 Meningkatkan Keberdayaan Perempuan 3.1.10.2 Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan 3.1.11 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda 3.1.11.1 Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda 3.1.11.2 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor 3.1.11.3 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader 3.1.11.4 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.1.11.5 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan 3.1.12 Meningkatnya Kualitas Olahraga 3.1.12.1 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi 3.1.12.2 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan 3.1.12.3 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi 3.1.13 Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah 3.1.13.1 Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah 3.1.13.2 Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat 3.1.13.3 Melestarikan Kesenian Tradisonal 3.1.13.4 Pembinaan Sejarah Lokal 3.1.13.5 Melestarikan dan Mengelola Cagar Budaya 3.1.14 Mengurangi Dampak Bencana 3.1.14.1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana 3.1.14.2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana 3.1.14.3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 26 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 3.1.14.4 Meningkatkan Penanganan Bencana 3.1.14.5 Pengurangan Wilayah Rawan Bencana 3.1.14.6 Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana 3.1.14.7 Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana 3.1.14.8 Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran 3.1.15 Meningkatnya Ketertiban Daerah 3.1.15.1 Meningkatkan Penegakan Perda 3.1.15.2 Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan 3.1.15.3 Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten 3.1.16 Menurunnya Konflik Sosial 3.1.16.1 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3.1.16.2 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3.1.16.3 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3.1.16.4 Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi 3.1.16.5 Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 27 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 3.1.16.6 Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 3.1.17 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 3.1.17.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 3.1.17.2 Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat 3.1.17.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat 3.1.17.4 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan 3.1.17.5 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur 4.1 Meningkatkan Perekonomian Daerah 4.1.1 Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.1.1.1 Meningkatkan Produksi Padi 4.1.1.2 Meningkatkan Produksi Padi Gogo 4.1.1.3 Meningkatkan Produksi Padi Organik 4.1.1.4 Meningkatkan Produksi Jagung 4.1.1.5 Meningkatkan Produksi Ubi Kayu 4.1.1.6 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya 4.1.1.7 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim 4.1.1.8 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim 4.1.1.9 Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 28 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi (Biofarmaka) Semusim 4.1.1.10 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan 4.1.1.11 Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan 4.1.1.12 Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi 4.1.1.13 Meningkatkan Produksi Tanaman Lada 4.1.1.14 Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao 4.1.1.15 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit 4.1.1.16 Meningkatkan Produksi Tanaman Karet 4.1.1.17 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa 4.1.1.18 Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya 4.1.1.19 Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu 4.1.1.20 Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau 4.1.1.21 Meningkatkan Produksi Ternak Sapi 4.1.1.22 Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau 4.1.1.23 Meningkatkan Produksi Ternak Kambing 4.1.1.24 Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya 4.1.1.25 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 29 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 4.1.1.26 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging 4.1.1.27 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras 4.1.1.28 Meningkatkan Produksi Ternak Itik 4.1.1.29 Meningkatkan Produksi Ikan Lele 4.1.1.30 Meningkatkan Produksi Ikan Nila 4.1.1.31 Meningkatkan Produksi Ikan Gurame 4.1.1.32 Meningkatkan Produksi Ikan Emas 4.1.1.33 Meningkatkan Produksi Ikan Patin 4.1.1.34 Meningkatkan Produksi Ikan Baung 4.1.1.35 Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya 4.1.1.36 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele 4.1.1.37 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila 4.1.1.38 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame 4.1.1.39 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas 4.1.1.40 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya 4.1.1.41 Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap 4.1.1.42 Meningkatkan Produksi Ikan Olahan 4.1.1.43 Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 30 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 4.1.1.44 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani 4.1.1.45 Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan 4.1.2 Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan 4.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri 4.1.2.2 Meningkatkan Produksi Industri Pangan 4.1.2.3 Meningkatkan Produksi Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 4.1.2.4 Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari Kayu 4.1.2.5 Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal 4.1.2.6 Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi 4.1.2.7 Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH 4.1.2.8 Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri 4.1.3 Meningkatnya Usaha Konstruksi 4.1.3.1 Pengembangan Jasa Konstruksi 4.1.4 Meningkatnya Usaha Perdagangan 4.1.4.1 Meningkatnya Promosi Produk Ekspor 4.1.4.2 Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri 4.1.4.3 Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 31 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 4.1.4.4 Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, dan Tera Ulang 4.1.4.5 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 4.1.5 Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan 4.1.5.1 Meningkatkan Jaringan Trayek yang Terlayani Angkutan Umum 4.1.5.2 Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan 4.1.5.3 Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya 4.1.6 Meningkatnya Usaha Pariwisata 4.1.6.1 Meningkatkan Kunjungan Pariwisata 4.1.7 Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian 4.1.7.1 Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 4.1.7.2 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4.1.7.3 Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP 4.1.7.4 Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 4.1.7.5 Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi 4.1.8 Meningkatnya Usaha Mikro 4.1.8.1 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro 4.1.8.2 Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 32 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi 4.1.8.3 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4.1.9 Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal 4.1.9.1 Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto 4.1.10 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja 4.1.10.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan 4.1.10.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja 4.1.10.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka 4.1.10.4 Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial 4.1.11 Berkembangnya Ekonomi Kreatif 4.1.11.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual 4.1.11.2 Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif 4.1.12 Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan 4.1.12.1 Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.1.12.2 Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.1.12.3 Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4.1.12.4 Meningkatkan Saluran Drainase Jalan Kabupaten 4.1.13 Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang 4.1.13.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang 4.1.13.2 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang 4.1.13.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang 4.1.13.4 Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 33 VISI : “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Tujuan Sasaran Strategi Lingkungannya 4.1.14 Terkendalinya Inflasi 4.1.13.1 Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok 4.1.13.2 Terkendalinya Harga Pangan Pokok 4.1.13.3 Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 34 6.2 Arah Kebijakan Dalam rangka penjabaran strategi perlu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Secara umum tahapan arah kebijakan di jabarkan sebagai berikut: • Arah Kebijakan Tahun 2021 adalah membangun ketahanan sumberdaya manusia, ketahanan ekonomi, penataan birokrasi, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. • Arah Kebijakan Tahun 2022 adalah Meningkatkan ketahanan sumberdaya manusia, melakukan pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas birokrasi, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. • Arah Kebijakan Tahun 2023 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia, percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. • Arah Kebijakan 2024 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, mengembangkan produk unggulan daerah, meningkatkan kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. • Arah Kebijakan Tahun 2025 adalah Percepatan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, percepatan pengembangan produk unggulan daerah, percepatan kinerja birokrasi, dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup. • Arah Kebijakan Tahun 2026 adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 35 Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 36 TABEL 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.1.1 Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan Pemerintahan Kabupaten 1.1.1.2 Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.1.3 Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1.1.1.4 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Aksi SKPD dan pelaksanaannya yang tepat waktu selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan 1.1.2.2 Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Tepat Waktu terhadap pelaksanakan kegiatan yang dilaporkan secara berkala 1.1.2.3 Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 37 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.1.2.4 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.3.1 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai Standar dan tepat waktu 1.1.4 Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah 1.1.4.1 Melakukan evaluasi internal sesuai standar Melakukan evaluasi internal sesuai standar Melakukan evaluasi internal sesuai standar Melakukan evaluasi internal sesuai standar Melakukan evaluasi internal sesuai standar Melakukan evaluasi internal sesuai standar 1.1.5 Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja 1.1.5.1 Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati Melakukan koordinasi pencapaian IKU Bupati 1.1.6 Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD 1.1.6.1 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1.1.6.2 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kesehatan 1.1.6.3 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Pekerjaan Umum 1.1.6.4 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Satpol PP 1.1.6.5 Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD Meningkatkan kualitas SAKIP BPBD 1.1.6.6 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Sosial 1.1.6.7 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.1.6.8 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 38 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.1.6.9 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Ketahanan Pangan 1.1.6.10 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas LH 1.1.6.11 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 1.1.6.12 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PMPK 1.1.6.13 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan 1.1.6.14 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Kominfo 1.1.6.15 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Koperasi Dan UKM 1.1.6.16 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PM PTSP 1.1.6.17 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Porapar 1.1.6.18 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1.1.6.19 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perikanan 1.1.6.20 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perkebunan 1.1.6.21 Meningkatkan kualitas SAKIP Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 39 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan SAKIP Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Peternakan 1.1.6.22 Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 1.1.6.23 Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian Daerah 1.1.6.24 Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD Meningkatkan kualitas SAKIP Sekretarian DPRD 1.1.6.25 Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPPEDA 1.1.6.26 Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD Meningkatkan kualitas SAKIP BPKAD 1.1.6.27 Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA 1.1.6.28 Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM Meningkatkan kualitas SAKIP BKPSDM 1.1.6.29 Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat Meningkatkan kualitas SAKIP Inspektorat 1.1.6.30 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu 1.1.6.31 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Kasui 1.1.6.32 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Banjit 1.1.6.33 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 40 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.1.6.34 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga 1.1.6.35 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu 1.1.6.36 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung 1.1.6.37 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba 1.1.6.38 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas 1.1.6.39 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan 1.1.6.40 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin 1.1.6.41 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar 1.1.6.42 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga 1.1.6.43 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung 1.1.6.44 Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk 1.1.6.45 Meningkatkan kualitas SAKIP Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 41 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Badan Kesbangpol SAKIP Badan Kesbangpol SAKIP Badan Kesbangpol SAKIP Badan Kesbangpol SAKIP Badan Kesbangpol SAKIP Badan Kesbangpol 1.1.7 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.1.7.1 Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD 1.2.1 Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1.2.1.1 Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran 1.2.2 Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD 1.2.2.1 Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 1.2.3 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.2.3.1 Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah 1.2.4 Meningkatkan Penyerapan Anggaran 1.2.4.1 Optimalisasi Penyerapan Anggaran Optimalisasi Penyerapan Anggaran Optimalisasi Penyerapan Anggaran Optimalisasi Penyerapan Anggaran Optimalisasi Penyerapan Anggaran Optimalisasi Penyerapan Anggaran 1.2.5 Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik 1.2.5.1 Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah 1.2.6 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.2.6.1 Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 42 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (LKPD) 1.2.6.2 Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 1.3.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 1.3.1.1 Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Daerah 1.3.1.2 Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Daerah 1.3.1.3 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiha n Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiha n 1.3.1.4 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar 1.3.1.5 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan 1.3.1.6 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiha n Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiha n Pasar 1.3.1.7 Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan Meningkatkan Pendapatan Dari Retribusi Tera Ulang Timbangan 1.3.1.8 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Menara Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 43 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Telekomunikasi Telekomunikasi Menara Telekomunikasi Telekomunikasi Menara Telekomunikasi 1.3.1.9 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.3.1.10 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) 1.3.1.11 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) 1.3.1.12 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) 1.3.1.13 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) 1.3.1.14 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.3.1.15 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 44 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.3.1.16 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.3.1.17 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Tempat Khusus Parkir 1.3.1.18 Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Meningkatkan Pendapatan Dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) 1.3.1.19 Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1.4.1 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 1.4.1.1 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas PM PTSP 1.4.1.2 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kesehatan 1.4.1.3 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan 1.4.1.4 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 45 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.4.1.5 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial 1.4.1.6 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultuta dan Peternakan 1.4.1.7 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.4.1.8 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.4.1.9 Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol Meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkup Badan Kesbangpol 1.4.2 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 1.4.2.1 Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik 1.4.2.2 Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik Melakukan evaluasi SOP pelayanan publik 1.4.2.3 Melakukan survei pelayanan publik Melakukan survei pelayanan publik Melakukan survei pelayanan publik Melakukan survei pelayanan publik Melakukan survei pelayanan publik Melakukan survei pelayanan publik 1.4.2.4 Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 46 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kinerja DPRD Kinerja DPRD Kinerja DPRD menunjang Kinerja DPRD Kinerja DPRD menunjang Kinerja DPRD 1.4.3 Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala 1.4.3.1 Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum Meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum 1.4.3.2 Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah Persentase peningkatan jumlah produk hukum daerah 1.4.3.3 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.4.4 Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik 1.4.4.1 Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan publik 1.5.1 Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5.1.1 Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi 1.5.2 Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.5.2.1 Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi 1.5.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa 1.5.3.1 Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa 1.6.1 Penataan Organisasi Perangkat Daerah 1.6.1.1 Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja 1.6.2 Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara 1.6.2.1 Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian 1.6.2.2 Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara Meningkatkan kompetensi aparatur sipil Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara Meningkatkan kompetensi aparatur sipil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 47 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 negara negara 1.6.2.3 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1.6.2.4 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kesehatan 1.6.2.5 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan kualitas ASN Dinas Pekerjaan Umum 1.6.2.6 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP Meningkatkan kualitas ASN Dinas Satpol PP 1.6.2.7 Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD Meningkatkan kualitas Kualitas ASN BPBD 1.6.2.8 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial Meningkatkan kualitas ASN Dinas Sosial 1.6.2.9 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Meningkatkan kualitas ASN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.6.2.10 Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB Meningkatkan kualitas ASN Dinas PPPA DALDUK KB 1.6.2.11 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Ketahanan Pangan 1.6.2.12 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas ASN Dinas Lingkungan Hidup 1.6.2.13 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 1.6.2.14 Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 48 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Dinas PMPK Dinas PMPK Dinas PMPK ASN Dinas PMPK Dinas PMPK ASN Dinas PMPK 1.6.2.15 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perhubungan 1.6.2.16 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo Meningkatkan kualitas ASN Dinas Kominfo 1.6.2.17 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM Meningkatkan kualitas ASN Dinas Koperasi Dan UKM 1.6.2.18 Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP Meningkatkan kualitas ASN Dinas PM PTSP 1.6.2.19 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar Meningkatkan kualitas ASN Dinas Porapar 1.6.2.20 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1.6.2.21 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perikanan 1.6.2.22 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perkebunan 1.6.2.23 Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP Meningkatkan kualitas ASN Dinas TPHP 1.6.2.24 Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Meningkatkan kualitas ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 1.6.2.25 Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat Daerah 1.6.2.26 Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD Meningkatkan kualitas ASN Sekretariat DPRD 1.6.2.27 Meningkatkan kualitas ASN Bappeda Meningkatkan kualitas ASN Bappeda Meningkatkan kualitas ASN Bappeda Meningkatkan kualitas ASN Bappeda Meningkatkan kualitas ASN Bappeda Meningkatkan kualitas ASN Bappeda 1.6.2.28 Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas ASN Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 49 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 BPKAD BPKAD BPKAD ASN BPKAD BPKAD ASN BPKAD 1.6.2.29 Meningkatkan kualitas ASN Bapenda Meningkatkan kualitas ASN Bapenda Meningkatkan kualitas ASN Bapenda Meningkatkan kualitas ASN Bapenda Meningkatkan kualitas ASN Bapenda Meningkatkan kualitas ASN Bapenda 1.6.2.30 Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM Meningkatkan kualitas ASN BKPSDM 1.6.2.31 Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat Meningkatkan kualitas ASN Inspektorat 1.6.2.32 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Blambangan Umpu 1.6.2.33 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Kasui 1.6.2.34 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Banjit 1.6.2.35 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Baradatu 1.6.2.36 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bahuga 1.6.2.37 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Pakuan Ratu 1.6.2.38 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Agung 1.6.2.39 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Way Tuba 1.6.2.40 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Rebang Tangkas 1.6.2.41 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Labuhan Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Gunung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 50 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Labuhan Labuhan Labuhan Labuhan Labuhan 1.6.2.42 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negara Batin 1.6.2.43 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Negeri Besar 1.6.2.44 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Buay Bahuga 1.6.2.45 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Bumi Agung 1.6.2.46 Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk Meningkatkan kualitas ASN Kecamatan Umpu Semenguk 1.6.2.47 Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol Meningkatkan kualitas ASN Badan Kesbangpol 1.6.3 Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Kinerja Organisasi 1.6.3.1 Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi 1.6.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.6.4.1 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1.6.4.2 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kesehatan 1.6.4.3 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum 1.6.4.4 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Menyelenggarakan Administrasi Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 51 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Satpol PP Satpol PP Satpol PP Dinas Satpol PP Satpol PP Dinas Satpol PP 1.6.4.5 Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPBD 1.6.4.6 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Sosial 1.6.4.7 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.6.4.8 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PPPA DALDUK KB 1.6.4.9 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan 1.6.4.10 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup 1.6.4.11 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 1.6.4.12 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PMPK 1.6.4.13 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perhubungan 1.6.4.14 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Kominfo Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 52 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.6.4.15 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM 1.6.4.16 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas PM PTSP 1.6.4.17 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Porapar 1.6.4.18 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1.6.4.19 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perikanan 1.6.4.20 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perkebunan 1.6.4.21 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas TPHP 1.6.4.22 Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 1.6.4.23 Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah 1.6.4.24 Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Menyelenggarakan Administrasi Umum Sekretariat DPRD 1.6.4.25 Menyelenggarakan Administrasi Umum Bappeda Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 53 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 1.6.4.26 Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD Menyelenggarakan Administrasi Umum BPKAD 1.6.4.27 Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda Menyelenggarakan Administrasi Umum Bapenda 1.6.4.28 Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM Menyelenggarakan Administrasi Umum BKPSDM 1.6.4.29 Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat Menyelenggarakan Administrasi Umum Inspektorat 1.6.4.30 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Blambangan Umpu 1.6.4.31 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Kasui 1.6.4.32 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Banjit 1.6.4.33 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Baradatu 1.6.4.34 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bahuga 1.6.4.35 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Pakuan Ratu 1.6.4.36 Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Menyelenggarakan Administrasi Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 54 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kecamatan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung 1.6.4.37 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Way Tuba 1.6.4.38 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Rebang Tangkas 1.6.4.39 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Gunung Labuhan 1.6.4.40 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negara Batin 1.6.4.41 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Negeri Besar 1.6.4.42 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Buay Bahuga 1.6.4.43 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Bumi Agung 1.6.4.44 Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk Menyelenggarakan Administrasi Umum Kecamatan Umpu Semenguk 1.6.4.45 Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol Menyelenggarakan Administrasi Umum Badan Kesbangpol 1.6.5 Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan 1.6.5.1 Menata Administrasi Pemerintahan Menata Administrasi Pemerintahan Menata Administrasi Pemerintahan Menata Administrasi Pemerintahan Menata Administrasi Pemerintahan Menata Administrasi Pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 55 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.6.5.2 Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.6.5.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.6.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan 1.6.6.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 1.6.6.2 Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.6.6.3 Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Meningkatkan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 1.6.6.4 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan 1.7.1 Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat 1.7.1.1 Pengembangan inovasi dan teknologi Pengembangan inovasi dan teknologi Pengembangan inovasi dan teknologi Pengembangan inovasi dan teknologi Pengembangan inovasi dan teknologi Pengembangan inovasi dan teknologi 1.7.2 Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan 1.7.2.1 Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah 1.8.1 Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik 1.8.1.1 Pelayanan Informasi Publik yang dikelola Pelayanan Informasi Publik yang dikelola Pelayanan Informasi Publik yang dikelola Pelayanan Informasi Publik yang dikelola Pelayanan Informasi Publik yang dikelola Pelayanan Informasi Publik yang dikelola 1.8.2 Meningkatkan Keamanan Informasi 1.8.2.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1.9.1 Meningkatkan Kualitas 1.9.1.1 Meningkatkan Aspek Meningkatkan Aspek Meningkatkan Aspek Meningkatkan Aspek Meningkatkan Aspek Meningkatkan Aspek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 56 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Domain Kebijakan Internal Kebijakan Internal Kebijakan Internal Kebijakan Internal Kebijakan Internal Kebijakan Internal Kebijakan Internal 1.9.2 Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE 1.9.2.1 Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE Meningkatkan Aspek Tata Kelola SPBE 1.9.3 Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE 1.9.3.1 Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE Meningkatkan Aspek Manajemen SPBE 1.9.4 Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE 1.9.4.1 Meningkatkan Aspek Layanan SPBE Meningkatkan Aspek Layanan SPBE Meningkatkan Aspek Layanan SPBE Meningkatkan Aspek Layanan SPBE Meningkatkan Aspek Layanan SPBE Meningkatkan Aspek Layanan SPBE 1.10.1 Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan 1.10.1.1 Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan Satu Data Way Kanan 1.10.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan Meningkatkan Pengelolaan Satu Data Way Kanan 1.10.1.3 Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak 1.10.1.4 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan 1.10.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan 1.11.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip 1.11.1.1 Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip 1.11.2 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan 1.11.2.1 Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Meningkatkan arsip statis yang telah dikelola Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 57 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1.11.2.1 Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan Meningkatkan arsip yang telah dilindung dan diselamatkan 2.1.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan 2.1.1.1 Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan 2.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2.1.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten 2.1.3 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat 21.3.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 2.2.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan 2.2.1.1 Mengendalikan Pencemaran Sungai Mengendalikan Pencemaran Sungai Mengendalikan Pencemaran Sungai Mengendalikan Pencemaran Sungai Mengendalikan Pencemaran Sungai Mengendalikan Pencemaran Sungai 2.2.1.2 Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Meningkatkan Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air 2.2.1.3 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2.2.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat 2.2.2.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 58 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Daerah Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 2.3.1 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara 2.3.1.1 Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara 2.3.2 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat 2.3.2.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 2.4.1 Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah 2.4.1.1 Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R 2.4.1.2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten 2.5.1 Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2.5.1.1 Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten 2.5.2 Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten 2.5.1.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 59 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 2.6.1 Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3 2.6.1.1 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 2.7.1 Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 2.7.1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten 2.7.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 3.1.1 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.1.1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil 3.1.1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin 3.1.2 Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 3.1.2.1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir 3.1.2.2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar 3.1.3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 3.1.3.1 Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 60 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (KEK) (KEK) Kronik (KEK) (KEK) Kronik (KEK) 3.1.3.2 Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 3.1.3.3 Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) 3.1.3.4 Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar 3.1.3.5 Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Penyediaan Pelayanan sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar 3.1.4 Menurunkan Angka Kesakitan 3.1.4.1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar 3.1.4.2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar 3.1.4.3 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar 3.1.4.4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 61 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.1.4.5 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar 3.1.4.6 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 3.1.4.7 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 3.1.4.8 Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten 3.1.4.9 Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas 3.1.5 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan 3.1.5.1 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (85%) 3.1.5.2 Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Prasarana Puskesmas (85%) 3.1.5.3 Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas (85%) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 62 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.1.5.4 Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin Di Puskesmas 3.1.5.5 Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas Meningkatkan Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas 3.1.5.6 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga 3.1.5.7 Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 3.1.5.8 Meningkatkan Pembinaan Posyandu Meningkatkan Pembinaan Posyandu Meningkatkan Pembinaan Posyandu Meningkatkan Pembinaan Posyandu Meningkatkan Pembinaan Posyandu Meningkatkan Pembinaan Posyandu 3.1.5.9 Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas 3.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA 3.1.6.1 Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit 3.1.6.2 Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD Meningkatkan Jumlah Pegawai Rumah Sakit mengikuti Diklat BHD 3.1.6.3 Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Meningkatkan bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 63 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.1.7 Meningkatkan Kualitas Air Minum 3.1.7.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten 3.1.8 Meningkatkan Kualitas Perumahan 3.1.8.1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.1.8.2 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten 3.2.1 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 3.2.1.1 Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD 3.2.1.2 Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD 3.2.1.3 Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Meningkatkan kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.2.1.4 Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 3.2.1.5 Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD 3.2.1.6 Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 64 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.2.1.7 Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD 3.2.1.8 Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD 3.2.1.9 Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD 3.2.1.10 Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini 3.2.1.11 Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 3.2.1.12 Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3.2.1.13 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD 3.2.1.14 Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD 3.2.2 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar 3.2.2.1 Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD 3.2.2.2 Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD 3.2.2.3 Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 65 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 / TU Pendidikan SD Kondisi Baik Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik Sekolah / TU Pendidikan SD Kondisi Baik 3.2.2.4 Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Kondisi Baik 3.2.2.5 Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik 3.2.2.6 Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD 3.2.2.7 Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Kondisi baik 3.2.2.8 Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD 3.2.2.9 Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD 3.2.2.10 Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD 3.2.2.11 Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD 3.2.2.12 Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 66 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 SD Pendidikan SD Pendidikan SD Pendidikan SD Pendidikan SD Pendidikan SD 3.2.2.13 Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD 3.2.2.14 Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar 3.2.2.15 Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD 3.2.2.16 Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3.2.2.17 Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar 3.2.3 Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama 3.2.3.1 Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP 3.2.3.2 Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP 3.2.3.3 Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Meningkatkan Kualitas Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik 3.2.3.4 Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik 3.2.3.5 Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 67 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik SMP Dalam Kondisi Baik Kondisi Baik SMP Dalam Kondisi Baik 3.2.3.6 Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik 3.2.3.7 Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik 3.2.3.8 Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik 3.2.3.9 Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik 3.2.3.10 Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat 3.2.3.11 Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik 3.2.3.12 Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP 3.2.3.13 Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP 3.2.3.14 Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3.2.3.15 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 68 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Didik Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik 3.2.3.16 Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 3.2.3.17 Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP 3.2.3.18 Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 3.2.3.19 Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3.2.3.20 Meningkatkan Angka Akreditasi SMP Meningkatkan Angka Akreditasi SMP Meningkatkan Angka Akreditasi SMP Meningkatkan Angka Akreditasi SMP Meningkatkan Angka Akreditasi SMP Meningkatkan Angka Akreditasi SMP 3.2.4 Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi 3.2.4.1 Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi Menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama Pendidikan Vokasi 3.2.4.2 Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Meningkatkan Rehabilitasi Bangunan Sekolah 3.3.1 Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan 3.3.1.1 Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan 3.4.1 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial 3.4.1.1 Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten 3.4.1.2 Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah 3.4.2 Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 3.4.2.1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 69 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Sosial Terlantar Di Luar Panti Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial 3.4. 2.2 Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial 3.4. 2.3 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 3.4.2.4 Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial 3.4.2.5 Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial 3.4.2.6 Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial 3.4.2.7 Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti 3.4.2.8 Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial 3.4.2.9 Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial 3.4.2.10 Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan 3.4.2.11 Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial gelandangan di Luar Panti Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 70 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.4.3 Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 3.4.3.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 3.4.4 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.4.4.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.4.4.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.5.1 Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah 3.5.1.1 Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan 3.5.1.2 Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan 3.5.1.3 Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 3.5.1.4 Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 3.5.1.5 Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari 3.5.1.6 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan 3.5.1.7 Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan 3.5.2 Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar 3.5.2.1 Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 71 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.5.2.2 Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 3.5.2.3 Meningkatkan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan Meningkatkan Pemerataan Layanan Perpustakaan 3.5.2.4 Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 3.5.2.5 Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan Meningkatkan standar penyelenggaraan perpustakaan 3.5.2.6 Meningkatkan Jumlah Anggota Perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 3.6.1 Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan untuk Penanggulangan Kemiskinan 3.6.1.1 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 3.6.1.2 Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Memanfaatkan Data Terpadu Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 sebagai Sasaran Penanggulangan Kemiskinan 3.6.2 Optimalisasi Program Perlindungan Sosial 3.6.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 3.6.2.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Fasilitasi Bantuan Sosial Tunai (BST) 3.6.2.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Bedah Rumah 3.6.2.4 Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Fasilitasi Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 72 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional 3.6.2.5 Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah 3.6.2.6 Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh Fasilitasi Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh 3.6.2.7 Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah 3.6.2.8 Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU 3.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 3.6.3.1 Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin 3.6.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Pangan 3.6.3.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura 3.6.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Peternakan 3.6.3.5 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 73 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.6.3.6 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Budidaya Perikanan 3.6.3.7 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pengolahan Ikan 3.6.3.8 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Pemasaran Ikan 3.6.3.9 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Industri Pengolahan 3.6.3.10 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Usaha Mikro 3.6.3.11 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Kerja 3.6.3.12 Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Eks Transmigrasi 3.6.3.13 Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin Pemberdayaan Keluarga Masyarakat Miskin 3.6.3.14 Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kampung 3.6.3.15 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Sebagai Tenaga Terampil Konstruksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 74 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.6.3.16 Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Pengelolaan Destinasi Wisata 3.6.3.17 Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 3.6.4 Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak 3.6.4.1 Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pemerintahan Kampung 3.6.4.2 Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terutama Persentil 1-13 Dengan Pihak Swasta Melalui CSR 3.7.1 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak 3.7.1.1 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 3.7.1.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 3.7.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak 3.7.2.1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan 3.7.3 Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada 3.7.3.1 Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 75 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Keluarga 3.8.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 3.8.1.1 Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk 3.8.2 Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana 3.8.2.1 Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana 3.8.3 Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 3.8.3.1 Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) 3.8.3.2 Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) 3.8.3.3 Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja 3.8.3.4 Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga 3.9.1 Meningkatkan Kualitas Kampung 3.9.1.1 Meningkatkan Penataan Kampung Meningkatkan Penataan Kampung Meningkatkan Penataan Kampung Meningkatkan Penataan Kampung Meningkatkan Penataan Kampung Meningkatkan Penataan Kampung 3.9.1.2 Meningkatkan Kerjasama Kampung Meningkatkan Kerjasama Kampung Meningkatkan Kerjasama Kampung Meningkatkan Kerjasama Kampung Meningkatkan Kerjasama Kampung Meningkatkan Kerjasama Kampung 3.9.1.3 Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Kampung 3.9.1.4 Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 76 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.9.1.5 Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung 3.9.2 Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi 3.9.2.1 Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi 3.9.3 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu 3.9,3.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9,3.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan 3.9,3.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9,3.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9,3.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.4 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit 3.9.4.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.4.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan 3.9.4.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 77 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.9.4.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.5 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu 3.9.5.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.5.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan 3.9.5.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.5.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.5.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.6 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui 3.9.6.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan 3.9.6.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.6.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.6.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 78 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.9.7 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu 3.9.7.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.7.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.7.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.7.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.7.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.8 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga 3.9.8.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.8.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.8.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.8.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.8.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.9 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba 3.9.9.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.9.2 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 79 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kampung Kampung Kampung Masyarakat Kampung Kampung Masyarakat Kampung 3.9.9.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.9.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.9.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.10 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung 3.9.10.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9. 10.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9. 10.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9. 10.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9. 10.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.11 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan 3.9.11.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9. 11.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9. 11.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 80 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.9. 11.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9. 11.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.12 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas 3.9.12.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.12.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.12.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.12.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.12.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.13 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin 3.9.13.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.13.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.13.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.13.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.13.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 81 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.9.14 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar 3.9.14.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.14.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.14.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.14.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.14.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.15 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga 3.9.15.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.15.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.15.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.15.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.15.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.16 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung 3.9.16.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.16.2 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 82 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kampung Kampung Kampung Masyarakat Kampung Kampung Masyarakat Kampung 3.9.16.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.16.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.16.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.9.17 Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk 3.9.17.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.9.17.2 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung 3.9.17.3 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3.9.17.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3.9.17.5 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung 3.10.1 Meningkatkan Keberdayaan Perempuan 3.10.1.1 Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG) 3.10.2 Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan 3.10.2.1 Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan 3.11.1 Meningkatkan Pembinaan Wirausaha 3.11.1.1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 83 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Muda Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula 3.11.2 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor 3.11.2.1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula, Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten 3.11.3 Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader 3.11.3.1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten 3.11.4 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.11.4.1 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten 3.11.5 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan 3.11.5.1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 3.12.1 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi 3.12.1.1 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi 3.12.2 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan 3.12.2.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 3.12.3 Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi 3.12.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3.13.1 Meningkatkan 3.13.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 84 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pengembangan Kebudayaan Daerah Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan 3.13.1.2 Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan Meningkatkan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Way Kanan 3.13.2 Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat 3.13.1.2 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten 3.13.3 Melestarikan Kesenian Tradisonal 3.13.2.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten 3.13.4 Pembinaan Sejarah Lokal 3.13.4.1 Pembinaan Sejarah Lokal Pembinaan Sejarah Lokal Pembinaan Sejarah Lokal Pembinaan Sejarah Lokal Pembinaan Sejarah Lokal Pembinaan Sejarah Lokal 3.13.5 Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya 3.13.5.1 Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya 3.14.1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana 3.14.1,1 Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana 3.14.2 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana 3.14.2.1 Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani 3.14.3 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana 3.14.3.1 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana 3.14.4 Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana Meningkatkan Penanganan Bencana 3.14.4.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 85 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 3.14.4.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten 3.14.5 Pengurangan Wilayah Rawan Bencana 3.14.5.1 Pengurangan Wilayah Banjir Pengurangan Wilayah Banjir Pengurangan Wilayah Banjir Pengurangan Wilayah Banjir Pengurangan Wilayah Banjir Pengurangan Wilayah Banjir 3.14.6 Meningkatkan Pelayanan Bencana KebakaranMembangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana 3.14.6.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 3.14.7 Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana 3.14.7.1 Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat Penanganan Jalan pada Saat Tanggap Darurat 3.14.8 Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran 3.14.8.1 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran 3.15.1 Meningkatkan Penegakan Perda 3.15.1.1 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati 3.15.2 Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan 3.15.2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.15.3 Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten 3.15.3.1 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 3.16.1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 3.16.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 86 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan Karakter Kebangsaan 3.16.2 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3.16.2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.16.3 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3.16.3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3.16.4 Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi 3.16.4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.16.5 Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.16.5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.16.6 Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 3.16.6.1 Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 3.16.6.2 Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan Meningkatkan penyelesaian masalah Meningkatkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan Meningkatkan penyelesaian masalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 87 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 santunan tanah santunan tanah santunan tanah ganti kerugian dan santunan tanah santunan tanah ganti kerugian dan santunan tanah 3.16.6.3 Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 3.16.6.4 Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat 3.16.6.5 Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong 3.16.6.6 Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah Meningkatkkan Penerbitan Izin Membuka Tanah 3.16.6.7 Meningkatkan Penggunaan Tanah Meningkatkan Penggunaan Tanah Meningkatkan Penggunaan Tanah Meningkatkan Penggunaan Tanah Meningkatkan Penggunaan Tanah Meningkatkan Penggunaan Tanah 3.17.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 3.17.1.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah 3.17.2 Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat 3.17.2.1 Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 3.17.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat 3.17.3.1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten 3.17.4 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan 3.17.4.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten 3.17.5 Meningkatkan Pengawasan 3.17.5.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 88 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten 4.1.1 Meningkatkan Produksi Padi 4.1.1.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi 4.1.1.2 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi 4.1.1.3 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi 4.1.1.4 Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi Pengelolaan Irigasi untuk Pertanaman Padi 4.1.1.5 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten 4.1.2 Meningkatkan Produksi Padi Gogo 4.1.2.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo 4.1.2.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Gogo 4.1.2.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Gogo 4.1.3 Meningkatkan Produksi Padi Organik 4.1.3.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Padi Organik 4.1.3.2 Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 89 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Padi Organik 4.1.3.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Padi Organik 4.1.4 Meningkatkan Produksi Jagung 4.1.4.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Jagung 4.1.4.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Jagung 4.1.4.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Jagung 4.1.5 Meningkatkan Produksi Ubi Kayu 4.1.5.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu 4.1.5.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Ubi Kayu 4.1.5.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Ubi Kayu 4.1.6 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya 4.1.6.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 90 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.1.6.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Pangan Lainnya 4.1.6.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Pangan Lainnya 4.1.7 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim 4.1.7.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim 4.1.7.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim 4.1.7.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim 4.1.8 Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim 4.1.8.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim 4.1.8.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 91 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Organik Semusim Organik Semusim Organik Semusim Sayur-Sayuran Organik Semusim Organik Semusim Sayur-Sayuran Organik Semusim 4.1.8.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran Organik Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran Organik Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran Organik Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran Organik Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim 4.1.9 Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim 4.1.9.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim 4.1.9.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim 4.1.9.1.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Obat- obatan (Biofarmaka) Semusim 4.1.10 Meningkatkan Produksi Tanaman KopiMeningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan 4.1.10.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan 4.1.10.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Sayur-Sayuran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 92 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (Olerikultura) Tahunan (Olerikultura) Tahunan 4.1.10.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur- Sayuran (Olerikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan 4.1.11 Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan 4.1.11.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan 4.1.11.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan 4.1.11.3 Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah- Buahan (Fruitikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah- Buahan (Fruitikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah- Buahan (Fruitikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah- Buahan (Fruitikultura) Tahunan Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan 4.1.12 Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi 4.1.12.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi 4.1.12.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kopi 4.1.12.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 93 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pertanaman Tanaman Kopi Pertanaman Tanaman Kopi Pertanaman Tanaman Kopi Pertanaman Tanaman Kopi Pertanaman Tanaman Kopi Pertanaman Tanaman Kopi 4.1.13 Meningkatkan Produksi Tanaman Lada 4.1.13.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada 4.1.13.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Lada 4.1.13.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Lada 4.1.14 Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao 4.1.14.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao 4.1.14.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kakao 4.1.14.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kakao 4.1.15 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit 4.1.15.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit 4.1.15.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 94 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tanaman Kelapa Sawit Tanaman Kelapa Sawit Tanaman Kelapa Sawit Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Tanaman Kelapa Sawit Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit 4.1.15.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Sawit 4.1.16 Meningkatkan Produksi Tanaman Karet 4.1.16.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet 4.1.16.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Karet 4.1.16.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Karet 4.1.17 Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa 4.1.17.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa 4.1.17.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Kelapa 4.1.17.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Kelapa 4.1.18 Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan 4.1.18.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 95 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya Tanaman Perkebunan Lainnya 4.1.18.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya 4.1.18.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Perkebunan Lainnya 4.1.19 Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu 4.1.19.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu 4.1.19.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tebu 4.1.19.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanaman Tanaman Tebu 4.1.20 Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau 4.1.20.1 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau 4.1.20.2 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanaman Tanaman Tembakau 4.1.20.3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 96 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pertanaman Tanaman Tembakau Pertanaman Tanaman Tembakau Pertanaman Tanaman Tembakau Pertanaman Tanaman Tembakau Pertanaman Tanaman Tembakau Pertanaman Tanaman Tembakau 4.1.21 Meningkatkan Produksi Ternak Sapi 4.1.21.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Sapi 4.1.21.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Sapi 4.1.21.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Sapi Dan Masyarakat Veteriner 4.1.22 Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau 4.1.22.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kerbau 4.1.22.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kerbau 4.1.22.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kerbau Dan Masyarakat Veteriner 4.1.23 Meningkatkan Produksi Ternak Kambing 4.1.23.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Kambing 4.1.23.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Kambing 4.1.23.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Kambing Dan Masyarakat Veteriner Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 97 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.1.24 Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya 4.1.24.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya 4.1.24.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ruminansia Lainnya 4.1.24.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ruminansia Lainnya Dan Masyarakat Veteriner 4.1.25 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur 4.1.25.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Petelur 4.1.25.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ternak Ayam Petelur 4.1.25.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Petelur Dan Masyarakat Veteriner 4.1.26 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging 4.1.26.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Pedaging 4.1.26.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Pedaging 4.1.26.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Pedaging Dan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 98 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Masyarakat Veteriner Masyarakat Veteriner Masyarakat Veteriner Veteriner Masyarakat Veteriner Veteriner 4.1.27 Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras 4.1.27.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Ayam Bukan Ras 4.1.27.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan Ayam Bukan Ras 4.1.27.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Ayam Bukan Ras Dan Masyarakat Veteriner 4.1.28 Meningkatkan Produksi Ternak Itik 4.1.28.1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan Itik 4.1.28.2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Ternak Itik 4.1.28.3 Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner Pengendalian Kesehatan Ternak Itik Dan Masyarakat Veteriner 4.1.29 Meningkatkan Produksi Ikan Lele 4.1.29.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Ikan Lele 4.1.29.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Lele Pengawasaan Budidaya Ikan Lele Pengawasaan Budidaya Ikan Lele Pengawasaan Budidaya Ikan Lele Pengawasaan Budidaya Ikan Lele Pengawasaan Budidaya Ikan Lele 4.1.30 Meningkatkan Produksi Ikan Nila 4.1.30.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Ikan Nila 4.1.30.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Nila Pengawasaan Budidaya Ikan Nila Pengawasaan Budidaya Ikan Nila Pengawasaan Budidaya Ikan Nila Pengawasaan Budidaya Ikan Nila Pengawasaan Budidaya Ikan Nila 4.1.31 Meningkatkan Produksi Ikan Gurame 4.1.31.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Pengelolaan Budidaya Ikan Gurame Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 99 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.1.31.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame Pengawasaan Budidaya Ikan Gurame 4.1.32 Meningkatkan Produksi Ikan Emas 4.1.32.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Ikan Emas 4.1.32.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Emas Pengawasaan Budidaya Ikan Emas Pengawasaan Budidaya Ikan Emas Pengawasaan Budidaya Ikan Emas Pengawasaan Budidaya Ikan Emas Pengawasaan Budidaya Ikan Emas 4.1.33 Meningkatkan Produksi Ikan Patin 4.1.33.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Patin Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Patin 4.1.33.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Patin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Patin 4.1.34 Meningkatkan Produksi Ikan Baung 4.34.1 Pengelolaan Budidaya Ikan Baung Pengelolaan Budidaya Ikan Baung Pengelolaan Budidaya Ikan Baung Pengelolaan Budidaya Ikan Baung Pengelolaan Budidaya Ikan Baung Pengelolaan Budidaya Ikan Baung 4.34.2 Pengawasaan Budidaya Ikan Baung Pengawasaan Budidaya Ikan Baung Pengawasaan Budidaya Ikan Baung Pengawasaan Budidaya Ikan Baung Pengawasaan Budidaya Ikan Baung Pengawasaan Budidaya Ikan Baung 4.1.35 Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya 4.1.35.1 Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya Pengelolaan Ikan Budidaya Lainnya 4.1.35.2 Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya Pengawasaan Usaha Ikan Budidaya Lainnya 4.1.36 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele 4.1.36.1 Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Lele 4.1.36.2 Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Lele 4.1.37 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila 4.1.37.1 Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Nila 4.1.37.2 Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Nila 4.1.38 Meningkatkan Produksi Benih Ikan 4.1.38.1 Pengelolaan Budidaya Benih Pengelolaan Budidaya Pengelolaan Budidaya Pengelolaan Budidaya Pengelolaan Budidaya Pengelolaan Budidaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 100 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Gurame Ikan Gurame Benih Ikan Gurame Benih Ikan Gurame Benih Ikan Gurame Benih Ikan Gurame Benih Ikan Gurame 4.1.38.2 Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Gurame 4.1.39 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas 4.1.39.1 Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas Pengelolaan Budidaya Benih Ikan Emas 4.1.39.2 Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas Pengawasan Usaha Budidaya Benih Ikan Emas 4.1.40 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya 4.1.40.1 Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya Pengelolaan Budidaya Benih Ikan lainnya 4.1.40.2 Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya Pengawasan Usaha Budidaya Benih ikan lainnya 4.1.41 Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap 4.1.41.1 Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap 4.1.41.2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 4.1.42 Meningkatkan Produksi Ikan Olahan 4.1.42.1 Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ikan Olahan 4.1.43 Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan 4.1.43.1 Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan 4.1.44 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani 4.1.44.1 Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Pemula 4.1.44.2 Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 101 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.1.44.3 Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Madya 4.1.44.4 Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama Meningkatkan Kapasitas Kelompok Tani Utama 4.1.44.5 Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan 4.1.45 Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian dan Perikanan 4.1.45.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 4.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri 4.2.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 4.2.2 Meningkatkan Produksi Industri Pangan 4.2.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Pangan 4.2.3 Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik 4.2.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 4.2.4 Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu 4.2.4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu 4.2.5 Meningkatkan 4.2.5.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 102 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Bahan Galian Bukan Logam 4.2.6 Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi 4.2.6.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Textil/Pakaian Jadi 4.2.7 Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH 4.2.7.1 Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH Menginisiasi Kerjasama Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH 4.2.8 Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri 4.2.8.1 Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri 4.2.8.2 Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional 4.3.1 Pengembangan Jasa Konstruksi 4.3.1.1 Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi 4.4.1 Meningkatnya Promosi Produk Ekspor 4.4.1.1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten 4.4.2 Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri 4.4.2.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 103 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.4.3 Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi 4.4.3.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 4.4.4 Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang 4.4.4.1 Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 4.4.5 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 4.4.5.1 Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 4.5.1 Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum 4.5.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum 4.5.2 Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan 4.5.2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten 4.5.3 Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya 4.5.4.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 4.5.4.2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4.6.1 Meningkatkan Kunjungan Pariwisata 4.6.1.1 Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera 4.6.1.2 Meningkatkan Pemasaran Wisata Meningkatkan Pemasaran Wisata Meningkatkan Pemasaran Wisata Meningkatkan Pemasaran Wisata Meningkatkan Pemasaran Wisata Meningkatkan Pemasaran Wisata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 104 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.6.1.3 Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata 4.7.1 Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 4.7.1.1 Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten 4.7.2 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4.7.2.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten 4.7.3 Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP 4.7.3.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 4.7.4 Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian 4.7.4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten 4.7.5 Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi 4.7.5.1 Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi Meningkatkan Produktifitas Hasil Produk Koperasi 4.7.5.2 Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi Meningkatkan Modal dan Pembiayaan Koperasi 4.7.5.3 Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Meningkatkan Hasil Penjualan Koperasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 105 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.8.1 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro 4.8.1.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 4.8.2 Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 4.8.2.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 4.8.3 Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4.8.2.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4.9.1 Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto 4.9.1.1 Mengembangkan Iklim Penanaman Modal Mengembangkan Iklim Penanaman Modal Mengembangkan Iklim Penanaman Modal Mengembangkan Iklim Penanaman Modal Mengembangkan Iklim Penanaman Modal Mengembangkan Iklim Penanaman Modal 4.9.1.2 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Meningkatkan Promosi Penanaman Modal 4.9.1.3 Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal 4.9.1.4 Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 4.9.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi Meningkatkan Pengelolaan Izin Lokasi 4.10.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan 4.10.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 106 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 4.10.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja 4.10.2.1 Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.10.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka 4.10.3.1 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja 4.10.4 Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial 4.10.4.1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten 4.11.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual 4.11.1.1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 4.11.2 Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif 4.11.2.1 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 4.12.1 Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.12.1.1 Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 4.12.1.2 Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten 4.12.2 Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.12.2.1 Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 4.12.2.2 Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten 4.12.3 Meningkatkan 4.12.3.1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 107 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Jalan Kabupaten Rehabilitasi Jalan Kabupaten Rehabilitasi Jalan Kabupaten Rehabilitasi Jalan Kabupaten Rehabilitasi Jalan Kabupaten Rehabilitasi Jalan Kabupaten 4.12.3.2 Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten 4.12.4 Meningkatkan Saluran Drainase Jalan Kabupaten 4.12.4.1 Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik 4.13.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang 4.13.1.1 Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang 4.13.2 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang 4.13.2.1 Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang 4.13.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang 4.13.3.1 Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang 4.13.4 Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung dan Lingkungannya 4.13.4.1 Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah 4.13.4.2 Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya 4.14.1 Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok 4.14.1.1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten 4.14.2 Terkendalinya Harga Pangan Pokok 4.14.2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 108 Starategi Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Pangan Harga Pangan Harga Pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Harga Pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.14.3 Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4.14.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI - 109 6.3 Program Pembangunan Daerah Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan diatas, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif seperti tabel dibawah ini : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 51,13 51,43 970.990.062.896 51,93 1.039.680.547.128 52,43 1.063.745.846.618 52,93 1.113.765.922.989 53,53 1.088.089.318.635 53,93 1.085.576.289.906 53,93 6.361.847.988.172 1,1 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Poin 57,64 58,64 16.679.916.423 59,64 18.389.626.384 60,64 20.170.744.193 61,64 19.541.626.321 62,64 24.539.002.635 63,64 24.539.002.635 63,64 123.859.918.591 1.1.1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Poin 20,09 20,3 14.333.751.860 20,5 15.792.356.041 21,1 17.079.384.693 21,8 16.379.384.693 22,5 20.345.098.979 22,5 20.345.098.979 22,5 104.275.075.244 Bappeda 1.1.1.1 Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten % 100 100 293.631.960 100 324.888.800 100 340.488.880 100 340.488.880 100 520.488.880 100 520.488.880 100 2.340.476.280 Bappeda 1.1.1.2 Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah % 100 100 200.000.000 100 500.000.000 100 1.700.000.000 100 1.000.000.000 100 1.700.000.000 100 1.700.000.000 100 6.800.000.000 Bappeda 1.1.1.3 Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 1.1.1.4 Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu % n/a 100 13.618.136.900 100 14.707.928.800 100 14.707.928.800 100 14.707.928.800 100 17.707.928.800 100 17.707.928.800 100 93.157.780.900 Sekwan 1.1.2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Poin 14,22 14,32 1.102.878.880 14,42 1.234.204.841 14,85 1.352.433.653 15,3 1.352.433.653 15,8 1.978.147.939 15,8 1.978.147.939 15,8 8.998.246.904 Bappeda /Sekretariat Daerah 1.1.2.1 Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu % n/a 100 293.631.960 100 324.888.800 100 340.488.880 100 340.488.880 100 520.488.880 100 520.488.880 100 2.340.476.280 Bappeda 1.1.2.2 Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu % n/a 100 293.631.960 100 324.888.800 100 340.488.880 100 340.488.880 100 520.488.880 100 520.488.880 100 2.340.476.280 Bappeda 1.1.2.3 Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah % n/a 100 293.631.960 100 324.888.800 100 340.488.880 100 340.488.880 100 520.488.880 100 520.488.880 100 2.340.476.280 Bappeda 1.1.2.4 Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan % n/a 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 1.1.3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Poin 8,86 9,15 50.000.000 9,45 55.000.000 9,75 200.000.000 10,15 220.000.000 10,55 242.000.000 10,55 242.000.000 10,55 1.009.000.000 Sekretariat Daerah 1.1.3.1 Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar % 30 40 50.000.000 50 55.000.000 60 200.000.000 70 220.000.000 80 242.000.000 80 242.000.000 80 1.009.000.000 Sekretariat Daerah 1.1.4 Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Internal Poin 4,84 5,17 397.525.000 5,5 441.125.000 5,84 545.970.046 6,17 506.265.344 6,5 756.265.344 6,5 756.265.344 6,5 3.403.416.076 Inspektorat 1.1.4.1 Indeks Nilai SAKIP OPD Poin 47,92 50,34 397.525.000 52,75 441.125.000 55,17 545.970.046 57,58 506.265.344 60 756.265.344 60 756.265.344 60 3.403.416.076 Inspektorat 1.1.5 Nilai Komponen Capaian Kinerja Poin 9,63 9,83 107.000.000 10,07 117.700.000 10,35 150.000.000 10,7 165.000.000 11,05 181.500.000 11,05 181.500.000 11,05 902.700.000 Sekretariat Daerah Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Kualitas Birokrasi Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN: PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Tabel. 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-110 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.1.5.1 Persentase IKU Bupati Yang Tercapai % n/a 60 107.000.000 61 117.700.000 62 150.000.000 63 165.000.000 64 181.500.000 65 181.500.000 65 902.700.000 Sekretariat Daerah 1.1.6 Nilai SAKIP OPD Poin 47,92 50,34 616.048.183 52,75 687.153.001 55,17 755.868.301 57,58 831.455.132 60 914.600.645 62,5 914.600.645 62,5 4.719.725.907 1.1.6.1 Nilai SAKIP DIKBUD Poin 60,03 61,03 41.000.000 62,03 45.100.000 63,53 49.610.000 65,03 54.571.000 66,53 60.028.100 68,03 60.028.100 68,03 310.337.200 Dikbud 1.1.6.2 Nilai SAKIP DINKES Poin 61,72 62,72 27.291.500 63,72 35.020.650 65,22 38.522.715 66,72 42.374.987 68,22 46.612.485 69,72 46.612.485 69,72 236.434.822 Dinkes 1.1.6.3 Nilai SAKIP PU Poin 50,07 52,07 28.500.000 54,07 31.350.000 56,07 34.485.000 58,07 37.933.500 60,07 41.726.850 61,07 41.726.850 61,07 215.722.200 Dinas PU 1.1.6.4 Nilai SAKIP SATPOL PP Poin 49,16 51,16 23.650.000 53,16 26.015.000 55,16 28.616.500 57,16 31.478.150 59,16 34.625.965 60,16 34.625.965 60,16 179.011.580 Satpol PP 1.1.6.5 Nilai SAKIP BPBD Poin 45,78 49,78 15.000.000 52,78 16.500.000 54,78 18.150.000 56,78 19.965.000 58,78 21.961.500 60,78 21.961.500 60,78 113.538.000 BPBD 1.1.6.6 Nilai SAKIP DINSOS Poin 32,09 37,09 79.940.206 41,09 87.934.227 46,09 96.727.649 51,09 106.400.414 56,09 117.040.456 60,09 117.040.456 60,09 605.083.407 Dinsos 1.1.6.7 Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS Poin 57,43 58,43 19.261.500 59,43 21.187.650 60,93 23.306.415 62,43 25.637.057 63,93 28.200.762 63,93 28.200.762 63,93 145.794.146 Nakertrans 1.1.6.8 Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB Poin 31,89 37,89 9.594.600 43,89 10.554.060 48,89 11.609.466 53,89 12.770.413 57,89 14.047.454 60,89 14.047.454 60,89 72.623.446 PPPA DALDUK KB 1.1.6.9 Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN Poin 52,94 54,44 15.000.000 55,94 16.500.000 57,44 18.150.000 58,94 19.965.000 60,44 21.961.500 61,94 21.961.500 61,94 113.538.000 Ketahanan Pangan 1.1.6.10 Nilai SAKIP DINAS LH Poin 50,26 52,26 26.000.000 54,26 28.600.000 56,26 31.460.000 58,26 34.606.000 60,26 38.066.600 61,26 38.066.600 61,26 196.799.200 Dinas LH 1.1.6.11 Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL Poin 17,13 32,13 8.876.000 38,13 9.763.600 43,13 10.739.960 49,13 11.813.956 55,13 12.995.352 60,13 12.995.352 60,13 67.184.219 Dukcapil 1.1.6.12 Nilai SAKIP DINAS PMPK Poin 63,16 64,16 4.870.800 65,16 5.357.880 66,16 5.893.668 67,16 6.483.035 68,16 7.131.338 69,16 7.131.338 69,16 36.868.059 Dinas PMPK 1.1.6.13 Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN Poin 54,34 55,34 4.500.000 56,34 4.950.000 57,84 5.445.000 59,34 5.989.500 60,84 6.588.450 62,34 6.588.450 62,34 34.061.400 Dinas Perhubungan 1.1.6.14 Nilai SAKIP DINAS KOMINFO Poin 8,78 23,78 33,78 4.500.000 43,78 4.950.000 48,78 5.445.000 53,78 5.989.500 60,78 5.989.500 60,78 26.874.000 Dinas Kominfo 1.1.6.15 Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM Poin 31,51 41,51 9.499.700 46,51 10.449.670 51,51 11.494.637 56,51 12.644.101 58,51 13.908.511 60,51 13.908.511 60,51 71.905.129 Koperasi UKM 1.1.6.16 Nilai SAKIP DINAS PM PTSP Poin 48,22 53,22 11.500.000 56,22 12.650.000 57,72 13.915.000 59,22 15.306.500 60,72 16.837.150 62,22 16.837.150 62,22 87.045.800 Dinas PM & PTSP 1.1.6.17 Nilai SAKIP PORAPAR Poin 31,33 41,33 13.000.000 46,33 14.300.000 51,33 15.730.000 53,33 17.303.000 55,33 19.033.300 60,78 19.033.300 60,78 98.399.600 Porapar 1.1.6.18 Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Poin 41,73 58,64 9.500.000 59,64 10.450.000 60,64 11.495.000 61,64 12.644.500 62,64 13.908.950 62,64 13.908.950 62,64 71.907.400 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.1.6.19 Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN Poin 39,59 43,59 7.000.000 48,59 7.700.000 53,59 8.470.000 55,59 9.317.000 58,09 10.248.700 60,09 10.248.700 60,09 52.984.400 Dinas Perikanan 1.1.6.20 Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN Poin 34,37 36,37 5.000.000 40,37 5.500.000 45,37 6.050.000 50,37 6.655.000 55,37 7.320.500 60,37 7.320.500 60,37 37.846.000 Dinas Perkebunan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-111 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.1.6.21 Nilai SAKIP DINAS TPHP Poin 60,22 61,22 22.446.000 62,22 24.690.600 63,72 27.159.660 65,22 29.875.626 66,72 32.863.189 68,22 32.863.189 68,22 169.898.263 Dinas TPHP 1.1.6.22 Nilai SAKIP DINAS INDAG Poin 41,27 41,27 12.000.000 60 13.200.000 61,5 14.520.000 63 15.972.000 64,5 17.569.200 65,5 17.569.200 65,5 90.830.400 Dinas Indag 1.1.6.23 Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH Poin 60,5 61,5 48.000.000 62,5 52.800.000 64 58.080.000 65,5 63.888.000 67 70.276.800 68,50 70.276.800 68,50 363.321.600 Sekretariat Daerah 1.1.6.24 Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD Poin 62,17 63,17 8.500.000 64,17 9.350.000 65,67 10.285.000 67,17 11.313.500 68,67 12.444.850 70,17 12.444.850 70,17 64.338.200 Sekretariat DPRD 1.1.6.25 Nilai SAKIP BAPPEDA Poin 64,24 65,25 19.540.400 66,25 21.494.440 67,75 23.643.884 69,25 26.008.272 70,75 28.609.100 72,25 28.609.100 72,25 147.905.196 Bappeda 1.1.6.26 Nilai SAKIP BPKAD Poin 60,63 61,63 65.288.777 62,63 71.817.655 64,13 78.999.420 65,63 86.899.362 67,13 95.589.298 68,63 95.589.298 68,63 494.183.811 BPKAD 1.1.6.27 Nilai SAKIP BAPENDA Poin 52,71 53,71 8.500.000 55,71 9.350.000 57,71 10.285.000 59,71 11.313.500 61,71 12.444.850 63,71 12.444.850 63,71 64.338.200 BAPENDA 1.1.6.28 Nilai SAKIP BKPSDM Poin 46,1 51,1 7.088.700 54,1 7.797.570 57,1 8.577.327 59,1 9.435.060 61,1 10.378.566 63,1 10.378.566 63,1 53.655.788 BKPSDM 1.1.6.29 Nilai SAKIP INSPEKTORAT Poin 70,72 70,97 3.200.000 71,23 3.520.000 71,48 3.872.000 71,74 4.259.200 72 4.685.120 72,30 4.685.120 72,30 24.221.440 Inspektorat 1.1.6.30 Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan B. Umpu 1.1.6.31 Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Kasui 1.1.6.32 Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Banjit 1.1.6.33 Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Baradatu 1.1.6.34 Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Bahuga 1.1.6.35 Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Pakuan Ratu 1.1.6.36 Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Negeri Agung 1.1.6.37 Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Way Tuba 1.1.6.38 Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan R. Tangkas 1.1.6.39 Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan G. Labuhan 1.1.6.40 Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Negara Batin 1.1.6.41 Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Negeri Besar 1.1.6.42 Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Buay Bahuga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-112 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.1.6.43 Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kecamatan Bumi Agung 1.1.6.44 Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK Poin n/a 5 3.500.000 15 3.850.000 20 4.235.000 25 4.658.500 30 5.124.350 35 5.124.350 35 26.492.200 Kec.Umpu Semenguk 1.1.6.45 Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL Poin 46,96 51,96 10.000.000 54,96 11.000.000 56,96 12.100.000 58,46 13.310.000 59,96 14.641.000 54,96 14.641.000 54,96 75.692.000 Kesbangpol 1.1.7 Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD % n/a 100 72.712.500 100 62.087.500 100 87.087.500 100 87.087.500 100 121.389.730 100 121.389.730 100 551.754.460 Inspektorat 1.1.7.1 Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD % n/a 100 72.712.500 100 62.087.500 100 87.087.500 100 87.087.500 100 121.389.730 100 121.389.730 100 551.754.460 Inspektorat 1,2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Poin n/a 80,93 315.499.338.756 82,84 322.001.555.756 84,88 330.023.885.374 87,08 387.885.587.547 89,43 324.098.885.374 91,96 324.098.885.374 91,96 2.003.608.138.181 BPKAD 1.2.1 Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Poin n/a 12.0 52.472.664.817 13.20 53.556.367.650 14.52 54.893.422.587 15.97 64.537.039.615 17.57 53.905.922.587 19.33 53.905.922.587 19.33 333.271.339.842 BPKAD 1.2.1.1 Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran % n/a 100 52.472.664.817 100 53.556.367.650 100 54.893.422.587 100 64.537.039.615 100 53.905.922.587 100 53.905.922.587 100 333.271.339.842 BPKAD 1.2.2 Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Poin n/a 20 52.472.664.817 20 53.556.367.650 20 54.893.422.587 20 64.537.039.615 20 53.905.922.587 20 53.905.922.587 20 333.271.339.842 BPKAD 1.2.2.1 Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD % n/a 100 52.472.664.817 100 53.556.367.650 100 54.893.422.587 100 64.537.039.615 100 53.905.922.587 100 53.905.922.587 100 333.271.339.842 BPKAD 1.2.3 Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Poin n/a 12,93 52.472.664.817 13,19 53.556.367.650 13,45 54.893.422.587 13,72 64.537.039.615 14,00 53.905.922.587 14,28 53.905.922.587 14,28 333.271.339.842 BPKAD 1.2.3.1 Cakupan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah % n/a 60 52.472.664.817 61 53.556.367.650 62 54.893.422.587 63 64.537.039.615 64 53.905.922.587 65 53.905.922.587 65 333.271.339.842 BPKAD 1.2.4 Skor Penyerapan Anggaran Poin n/a 20 52.472.664.817 20.4 53.556.367.650 20.81 54.893.422.587 21.22 64.537.039.615 21.65 53.905.922.587 22.08 53.905.922.587 22.08 333.271.339.842 BPKAD 1.2.4.1 Persentase Penyerapan Anggaran % n/a 100 52.472.664.817 100 53.556.367.650 100 54.893.422.587 100 64.537.039.615 100 53.905.922.587 100 53.905.922.587 100 333.271.339.842 BPKAD 1.2.5 Skor Kondisi Keuangan Daerah Poin n/a 1.00 52.472.664.817 1,05 53.556.367.650 1,10 54.893.422.587 1.16 64.537.039.615 1.22 53.905.922.587 1.28 53.905.922.587 1.28 333.271.339.842 BPKAD 1.2.5.1 Skor Kondisi Keuangan Daerah Poin n/a 1.00 52.472.664.817 01.05 53.556.367.650 1.10 54.893.422.587 1.16 64.537.039.615 1.22 53.905.922.587 1.28 53.905.922.587 1.28 333.271.339.842 BPKAD 1.2.6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Poin 15 15 53.136.014.672 15 54.219.717.505 15 55.556.772.442 15 65.200.389.470 15 54.569.272.442 15 54.569.272.442 15 337.251.438.972 BPKAD 1.2.6.1 Cakupan Tertib Administrasi Keuangan Opini WTP WTP 52.472.664.817 WTP 53.556.367.650 WTP 54.893.422.587 WTP 64.537.039.615 WTP 53.905.922.587 WTP 53.905.922.587 WTP 333.271.339.842 BPKAD 1.2.6.2 Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah % 60 60 663.349.855 65 663.349.855 70 663.349.855 75,00 663.349.855 80,00 663.349.855 85,00 663.349.855 85,00 3.980.099.130 BPKAD 1,3 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Poin 0,563 0,6061 1.638.548.056 0,6463 0,6841 0,730 0,740 0,750 0,750 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatkan Penyerapan Anggaran PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-113 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.3.1 Persentase Peningkatan PAD % 11 4 1.638.548.056 5 1.676.103.497 6 3.391.972.488 7 3.936.744.817 8 5.221.122.789 9 4.804.441.490 9 20.668.933.138 Bapenda 1.3.1.1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah % 11 4 708.282.528 5 708.282.528 6 1.530.502.738 7 1.802.888.902 8 2.402.220.745 9 2.402.220.745 9 9.554.398.186 Bapenda 1.3.1.2 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah % 4 708.282.528 4,8 708.282.528 5,5 1.530.502.738 6,08 1.802.888.902 6,6 2.402.220.745 6,6 2.402.220.745 6,6 9.554.398.186 Bapenda 1.3.1.3 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp 27.650.000 28.756.000 30.138.500 31.797.500 33,733,000 35,945,000 35,945,000 35,945,000 0 Dinas LH 1.3.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp 186.135.000 193.580.400 202.887.150 214.055.250 227.084.700 241.975.500 241.975.500 241.975.500 0 Dinas Indag 1.3.1.5 Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan Rp 166.141.000 162.786.640 170.925.972 180.693.170 192.088.235 205.111.166 205.111.166 205.111.166 0 Dinas Indag 1.3.1.6 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Rp 95.528.000 99.349.120 104.125.520 109.857.200 116.544.160 124,186,400 124,186,400 124,186,400 0 Dinas Indag 1.3.1.7 Retribusi Tera Ulang Timbangan Rp 0 10.000.000 10.500.000 11.100.000 11.800.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 0 Dinas Indag 1.3.1.8 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 0 100.000.000 105.000.000 111.000.000 118,000,000 126,000,000 126,000,000 126,000,000 0 Dinas Kominfo 1.3.1.9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan) Rp 134.400.000 139.776.000 141.120.000 149.184.000 158.592.000 169.344.000 169.344.000 169.344.000 0 Dinas TPHP 1.3.1.10 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Rp 160.101.000 166.505.040 174.510.090 182.147.864 191.275.325 201.992.424 201.992.424 201.992.424 0 Dinas PU 1.3.1.11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Rp 6.467.750 6.726.460 7.049.848 7.437.913 7.890.656 8.408.076 8.408.076 8.408.076 0 Dinas PU 1.3.1.12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Rp 25.472.250 26.491.140 27.764.753 28.764.753 29.764.753 30.764.753 30.764.753 30.764.753 0 Dinas PU 1.3.1.13 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Rp 20.000.000 20.800.000 21.800.000 23.000.000 24.400.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0 Dinas PU 1.3.1.14 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 541.571.549 463.234.411 486.396.132 514.190.197 546.616.606 583.675.359 583.675.359 583.675.359 0 Dinas PM PTSP 1.3.1.15 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan Rp 12.000.000 12.480.000 13.080.000 13.800.000 14.640.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 0 DInas Perikanan 1.3.1.16 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Dinas Porapar 1.3.1.17 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp 38.800.000 40.352.000 42.292.000 44.620.000 47.336.000 50.440.000 50.440.000 50.440.000 0 Dinas Perhubungan 1.3.1.18 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan) Rp 19.000.000 19.526.959 23.422.532 24.562.532 25.892.532 27.412.532 27.412.532 27.412.532 0 BPKAD 1.3.1.19 Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 100 1.560.136.766 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-114 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1,4 Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik Poin 9,18 9,20 5.536.974.460 9,22 6.278.475.276 9,24 6.491.131.088 9,26 6.305.708.943 9,28 7.313.786.673 9,30 6.710.200.035 9,30 38.636.276.475 1.4.1Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Nilai Kepatuhan Terhadap Stansar Pelayanan Dari Ombudsman Poin 97,12 2.861.862.000 2.559.606.500 2.843.816.500 2.711.448.167 3.535.223.667 3.535.223.667 18.047.180.501 1.4.1.1 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Poin 83.23 737.622.000 83.45 448.900.000 84.15 550.000.000 84.15 400.000.000 85 600.000.000 90 600.000.000 90 3.336.522.000 Dinas PM & PTSP 1.4.1.2 Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan Poin 97 98 200.000.000 98 200.000.000 99 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.400.000.000 Dinas Kesehatan 1.4.1.3 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan Poin 73 74 100.000.000 75 100.000.000 76 100.000.000 77 100.000.000 78 100.000.000 80 100.000.000 80 600.000.000 Dinas Perhubungan 1.4.1.4 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial Poin 92,00 93 19.000.000 95 11.000.000 96 45.200.000 97 45.200.000 98 45.200.000 100 45.200.000 100 210.800.000 Dinas Sosial 1.4.1.5 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans Poin 100 100 43.200.000 100 44.404.500 100 44.404.500 100 44.404.500 100 100.000.000 100 100.000.000 100 376.413.500 Dinas Nakertrans 1.4.1.6 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA Poin 100 100 1.651.090.000 100 1.601.090.000 100 1.700.000.000 100 1.700.000.000 100 1.950.000.000 100 1.950.000.000 100 10.552.180.000 Dinas Dukcapil 1.4.1.7 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan Poin 100 100 0 100 95.282.000 100 95.282.000 100 112.913.667 100 412.913.667 100 412.913.667 100 1.129.305.001 Dinas Dukcapil 1.4.1.8 Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP Poin 33,5 35 23.590.000 36 31.820.000 37 31.820.000 38 31.820.000 39 50.000.000 40 50.000.000 40 219.050.000 Dinas TPHP 1.4.1.9 Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Di Lingkup Badan Kesbangpol Poin 100 100 87.360.000 100 27.110.000 100 27.110.000 100 27.110.000 100 27.110.000 100 27.110.000 100 222.910.000 Kesbangpol 1.4.2 Nilai Survei Eksternal Pelayanan Publik % 3,67 3,99 2.200.000.000 4,34 2.649.608.000 4,69 2.453.053.812 5,04 2.400.000.000 5,39 2.350.000.000 5,39 2.350.000.000 5,39 14.402.661.812 Sekretariat Daerah 1.4.2.1 Persentase SDM Pelayanan Publik Yang talah mengikuti diklat terkait pelayanan % 60 60 61 449.608.000 62 253.053.812 63 200.000.000 64 150.000.000 64 150.000.000 64 1.202.661.812 BKPSDM 1.4.2.2 Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi % 60 65 100.000.000 70 100.000.000 75 100.000.000 80 100.000.000 85 100.000.000 85 100.000.000 85 600.000.000 Sekretariat Daerah 1.4.2.3 Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei % 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 Sekretariat Daerah 1.4.2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD Poin 70.25 2.000.000.000 71.50 2.000.000.000 72.30 2.000.000.000 73.50 2.000.000.000 74.25 2.000.000.000 74.50 2.000.000.000 74.50 12.000.000.000 Sekretariat DPRD 1.4.3 Persentase Produk Hukum yang harmonis % 100 100 402.399.960 100 1.007.173.276 100 1.107.173.276 100 1.107.173.276 100 1.307.173.276 100 703.586.638 100 5.634.679.702 Sekretariat Daerah 1.4.3.1 Cakupan evaluasi produk hukum % 0 50 151.199.980 60 453.586.638 70 503.586.638 80 503.586.638 100 603.586.638 100 301.793.319 100 2.517.339.851 Sekretariat Daerah 1.4.3.2 Persentase peningkatan produk hukum daerah % 1.286 1.22 151.199.980 1.22 453.586.638 1.22 503.586.638 1.22 503.586.638 1.22 603.586.638 5 301.793.319 5 2.517.339.851 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-115 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.4.3.3 Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 Sekretariat Daerah 1.4.4 Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik % 43,38 51,61 72.712.500 54,83 62.087.500 58,06 87.087.500 61,29 87.087.500 64,51 121.389.730 64,51 121.389.730 64,51 551.754.460 Inspektorat 1.4.4.1 Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik % 43,38 51,61 72.712.500 54,83 62.087.500 58,06 87.087.500 61,29 87.087.500 64,51 121.389.730 64,51 121.389.730 64,51 551.754.460 Inspektorat 1,5 Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Poin 9,38 9,40 692.220.500 9,42 762.750.941 9,44 964.024.558 9,46 924.319.856 9,48 1.294.336.372 9,50 1.294.336.372 9,50 5.931.988.600 Inspektorat 1.5.1 Nilai Maturitas SPIP Poin 3 3 397.525.000 3 441.125.000 3 545.970.046 3 506.265.344 3 756.265.344 3 756.265.344 3 3.403.416.076 Inspektorat 1.5.1.1 Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi % 48,38 51,61 397.525.000 54,83 441.125.000 58,06 545.970.046 61,29 506.265.344 64,51 756.265.344 64,51 756.265.344 67,73 3.403.416.076 Inspektorat 1.5.2 Nilai Indeks Integritas SPI Poin 0 50 72.712.500 54 62.087.500 58 87.087.500 62 87.087.500 66 121.389.730 70 121.389.730 70 551.754.460 Inspektorat 1.5.2.1 Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi % 48,38 51,61 72.712.500 54,83 62.087.500 58,06 87.087.500 61,29 87.087.500 64,51 121.389.730 64,51 121.389.730 67,73 551.754.460 Inspektorat 1.5.3 Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Poin 0 10 221.983.000 15 259.538.441 30 330.967.013 35 330.967.013 40 416.681.299 40 416.681.299 40 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 1.5.3.1 Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Poin 0 10 221.983.000 15 259.538.441 30 330.967.013 35 330.967.013 40 416.681.299 40 416.681.299 40 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 1,6 Nilai Komponen Kinerja Organisasi Poin 4,64 4,95 620.869.661.013 5,25 677.359.134.167 5,55 690.984.638.504 5,85 687.505.885.177 6,15 709.443.169.241 6,45 709.700.934.149 6,45 4.095.863.422.251 Sekretariat Daerah 1.6.1 Persentase Indikator Kinerja Utama SKPD Yang Tercapai % 75 75 50.000.000 80 55.000.000 80 200.000.000 80 220.000.000 80 242.000.000 80 242.000.000 80 1.009.000.000 Sekretariat Daerah 1.6.1.1 Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi % 70 75 50.000.000 80 55.000.000 85 200.000.000 90 220.000.000 100 242.000.000 100 242.000.000 100 1.009.000.000 Sekretariat Daerah 1.6.2 Indeks Profesionalitas ASN Poin 58 61 3.331.232.600 62 4.561.391.500 63 5.303.771.730 64 5.090.911.565 64 4.519.805.565 65 4.777.570.474 65 27.584.683.434 BKPSDM 1.6.2.1 Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian % 90 1.146.597.600 90 989.095.000 90 1.026.581.380 90 1.026.581.380 90 1.026.581.380 90 1.026.581.380 90 6.242.018.120 BKPSDM 1.6.2.2 Cakupan Pengembangan SDM Aparatur % 88 88 1.153.698.000 88 1.616.732.000 88 1.137.826.000 88 566.720.000 88 566.720.000 88 5.041.696.000 BKPSDM 1.6.2.3 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan Poin 81,56 83,56 15.000.000 84,56 16.500.000 85,56 18.150.000 86,56 19.965.000 87,56 19.965.000 87,56 21.961.500 87,56 111.541.500 Dinas Pendidikan 1.6.2.4 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Poin 75,71 77,71 61.250.000 78,71 77.875.000 79,71 85.662.500 80,71 94.228.750 81,71 94.228.750 81,71 103.651.625 81,71 516.896.625 Dinas Kesehatan 1.6.2.5 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Poin 75,47 77,47 116.650.000 78,47 128.315.000 79,47 141.146.500 80,47 155.261.150 81,47 155.261.150 81,47 170.787.265 81,47 867.421.065 Dinas PU 1.6.2.6 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP Poin 35,42 37,42 217.500.000 38,42 239.250.000 39,42 263.175.000 40,42 289.492.500 41,42 289.492.500 41,42 318.441.750 41,42 1.617.351.750 Dinas Sat Pol PP 1.6.2.7 Indeks Profesionalitas ASN BPBD Poin 51,66 53,66 20.000.000 54,66 22.000.000 55,66 24.200.000 56,66 26.620.000 57,66 26.620.000 57,66 29.282.000 57,66 148.722.000 BPBD PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kinerja Organisasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-116 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.6.2.8 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial Poin 55,17 57,17 24.200.000 58,17 26.620.000 59,17 29.282.000 60,17 32.210.200 61,17 32.210.200 61,17 35.431.220 61,17 179.953.620 Dimsos 1.6.2.9 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans Poin 37,5 39,5 32.000.000 40,5 35.200.000 41,5 38.720.000 42,5 42.592.000 43,5 42.592.000 43,50 46.851.200 43,5 237.955.200 Nakertrans 1.6.2.10 Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB Poin 50,34 52,34 10.000.000 53,34 11.000.000 54,34 12.100.000 55,34 13.310.000 56,34 13.310.000 56,34 14.641.000 56,34 74.361.000 PPPA DALDUK KB 1.6.2.11 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan Poin 52,91 54,91 9.100.000 55,91 10.010.000 56,91 11.011.000 57,91 12.112.100 58,91 12.112.100 58,91 13.323.310 58,91 67.668.510 Ketahanan Pangan 1.6.2.12 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Poin 53,09 55,09 19.000.000 56,09 20.900.000 57,09 22.990.000 58,09 25.289.000 59,09 25.289.000 59,09 27.817.900 59,09 141.285.900 Dinas LH 1.6.2.13 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil Poin 49,3 51,3 12.500.000 52,3 13.750.000 53,3 15.125.000 54,3 16.637.500 55,3 16.637.500 55,30 18.301.250 55,3 92.951.250 Dukcapil 1.6.2.14 Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK Poin 51,77 53,77 5.600.000 54,77 6.160.000 55,77 6.776.000 56,77 7.453.600 57,77 7.453.600 57,77 8.198.960 57,77 41.642.160 PMPK 1.6.2.15 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan Poin 48,5 50,5 5.000.000 51,5 5.500.000 52,5 6.050.000 53,5 6.655.000 54,5 6.655.000 54,50 7.320.500 54,5 37.180.500 Dinas Perhubungan 1.6.2.16 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo Poin 48,15 50,15 51,15 5.000.000 52,15 5.500.000 53,15 6.050.000 54,15 6.050.000 54,15 6.655.000 54,15 29.255.000 Dinas Kominfo 1.6.2.17 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM Poin 45,69 47,69 11.900.000 48,69 13.090.000 49,69 14.399.000 50,69 15.838.900 51,69 15.838.900 51,69 17.422.790 51,69 88.489.590 Koperasi UKM 1.6.2.18 Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP Poin 55 57 39.650.000 58 43.615.000 59 47.976.500 60 52.774.150 61 52.774.150 61,00 58.051.565 61 294.841.365 Dinas PM PTSP 1.6.2.19 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar Poin 50,8 52,8 22.125.000 53,8 24.337.500 54,8 26.771.250 55,8 29.448.375 56,8 29.448.375 56,80 32.393.213 56,8 164.523.713 Porapar 1.6.2.20 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip Poin 66,11 68,11 10.500.000 69,11 11.550.000 70,11 12.705.000 71,11 13.975.500 72,11 13.975.500 72,11 15.373.050 72,11 78.079.050 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.6.2.21 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan Poin 46,31 48,31 22.250.000 49,31 24.475.000 50,31 26.922.500 51,31 29.614.750 52,31 29.614.750 52,31 32.576.225 52,31 165.453.225 Dinas Perikanan 1.6.2.22 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan Poin 40,5 42,5 4.500.000 43,5 4.950.000 44,5 5.445.000 45,5 5.989.500 46,5 5.989.500 46,50 6.588.450 46,5 33.462.450 Dinas Perkebunan 1.6.2.23 Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP Poin 71,66 73,66 20.000.000 74,66 22.000.000 75,66 24.200.000 76,66 26.620.000 77,66 26.620.000 77,66 29.282.000 77,66 148.722.000 Dinas TPHP 1.6.2.24 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag Poin 49,53 51,53 10.500.000 52,53 11.550.000 53,53 12.705.000 54,53 13.975.500 55,53 13.975.500 55,53 15.373.050 55,53 78.079.050 Dinas Indag 1.6.2.25 Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah Poin 62,05 64,05 489.550.000 65,05 538.505.000 66,05 592.355.500 67,05 651.591.050 68,05 651.591.050 68,05 716.750.155 68,05 3.640.342.755 Sekretariat Daerah 1.6.2.26 Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD Poin 61,09 63,09 693.760.000 64,09 763.136.000 65,09 839.449.600 66,09 923.394.560 67,09 923.394.560 67,09 1.015.734.016 67,09 5.158.868.736 Sekretariat DPRD 1.6.2.27 Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA Poin 55,91 57,91 50.000.000 58,91 55.000.000 59,91 60.500.000 60,91 66.550.000 61,91 66.550.000 61,91 73.205.000 61,91 371.805.000 Bappeda 1.6.2.28 Indeks Profesionalitas ASN BPKAD Poin 83,09 85,09 20.000.000 86,09 22.000.000 87,09 24.200.000 88,09 26.620.000 89,09 26.620.000 89,09 26.620.000 89,09 146.060.000 BPKAD 1.6.2.29 Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA Poin 58,14 60,14 20.000.000 61,14 22.000.000 62,14 24.200.000 63,14 26.620.000 64,14 26.620.000 64,14 26.620.000 64,14 146.060.000 BAPENDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-117 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.6.2.30 Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM Poin 54,03 56,03 37.000.000 57,03 40.700.000 58,03 44.770.000 59,03 49.247.000 60,03 49.247.000 60,03 49.247.000 60,03 270.211.000 BKPSDM 1.6.2.31 Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT Poin 78 80 30.300.000 81 33.330.000 82 36.663.000 83 40.329.300 84 40.329.300 84,00 40.329.300 84 221.280.900 Inspektorat 1.6.2.32 Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu Poin 59,11 61,11 7.700.000 62,11 8.470.000 63,11 9.317.000 64,11 10.248.700 65,11 10.248.700 65,11 10.248.700 65,11 56.233.100 Kecamatan B. Umpu 1.6.2.33 Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui Poin 45,5 47,5 7.000.000 48,5 7.700.000 49,5 8.470.000 50,5 9.317.000 51,5 9.317.000 51,50 9.317.000 51,5 51.121.000 Kecamatan Kasui 1.6.2.34 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit Poin 48,33 50,33 7.700.000 51,33 8.470.000 52,33 9.317.000 53,33 10.248.700 54,33 10.248.700 54,33 10.248.700 54,33 56.233.100 Kecamatan Banjit 1.6.2.35 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Baradatu Poin 45,42 47,42 7.700.000 48,42 8.470.000 49,42 9.317.000 50,42 10.248.700 51,42 10.248.700 51,42 10.248.700 51,42 56.233.100 Kecamatan Baradatu 1.6.2.36 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga Poin 47,33 49,33 7.700.000 50,33 8.470.000 51,33 9.317.000 52,33 10.248.700 53,33 10.248.700 53,33 10.248.700 53,33 56.233.100 Kecamatan Bahuga 1.6.2.37 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Pakuan Ratu Poin 43,1 45,1 7.700.000 46,1 8.470.000 47,1 9.317.000 48,1 10.248.700 49,1 10.248.700 49,10 10.248.700 49,1 56.233.100 Kecamatan Pakuan Ratu 1.6.2.38 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Agung Poin 45 47 7.700.000 48 8.470.000 49 9.317.000 50 10.248.700 51 10.248.700 51,00 10.248.700 51 56.233.100 Kecamatan Negeri Agung 1.6.2.39 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Way Tuba Poin 43,88 45,88 7.700.000 46,88 8.470.000 47,88 9.317.000 48,88 10.248.700 49,88 10.248.700 49,88 10.248.700 49,88 56.233.100 Kecamatan Way Tuba 1.6.2.40 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Rebang Tangkas Poin 33,41 35,41 7.700.000 36,41 8.470.000 37,41 9.317.000 38,41 10.248.700 39,41 10.248.700 39,41 10.248.700 39,41 56.233.100 Kecamatan R. Tangkas 1.6.2.41 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Gunung Labuhan Poin 45,55 47,55 7.700.000 48,55 8.470.000 49,55 9.317.000 50,55 10.248.700 51,55 10.248.700 51,55 10.248.700 51,55 56.233.100 Kecamatan G. Labuhan 1.6.2.42 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin Poin 58,8 60,8 7.700.000 61,8 8.470.000 62,8 9.317.000 63,8 10.248.700 64,8 10.248.700 64,80 10.248.700 64,8 56.233.100 Kecamatan Negara Batin 1.6.2.43 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Besar Poin 49,33 51,33 7.700.000 52,33 8.470.000 53,33 9.317.000 54,33 10.248.700 55,33 10.248.700 55,33 10.248.700 55,33 56.233.100 Kecamatan Negeri Besar 1.6.2.44 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga Poin 42,33 44,33 7.700.000 45,33 8.470.000 46,33 9.317.000 47,33 10.248.700 48,33 10.248.700 48,33 10.248.700 48,33 56.233.100 Kecamatan Buay Bahuga 1.6.2.45 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bumi Agung Poin 38,88 40,88 7.700.000 41,88 8.470.000 42,88 9.317.000 43,88 10.248.700 44,88 10.248.700 44,88 10.248.700 44,88 56.233.100 Kecamatan Bumi Agung 1.6.2.46 Indeks Profesionalitas ASN Kec.Umpu Semenguk Poin 55 57 7.700.000 58 8.470.000 59 9.317.000 60 10.248.700 61 10.248.700 61,00 10.248.700 61 56.233.100 Kec.Umpu Semenguk 1.6.2.47 Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL Poin 48,82 50,82 40.000.000 51,82 44.000.000 52,82 48.400.000 53,82 53.240.000 54,82 53.240.000 54,82 53.240.000 54,82 292.120.000 Badan Kesbangpol 1.6.3 Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi % 56,25 62,5 72.712.500 68,75 62.087.500 75 87.087.500 81,25 87.087.500 87,5 121.389.730 87,50 121.389.730 87,5 551.754.460 Inspektorat 1.6.3.1 Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi % 56,25 62,5 72.712.500 68,75 62.087.500 75 87.087.500 81,25 87.087.500 87,5 121.389.730 87,50 121.389.730 87,5 551.754.460 Inspektorat 1.6.4 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 100 605.539.994.973 100 660.470.774.253 100 671.978.986.260 100 667.532.689.788 100 688.408.333.981 100,00 688.408.333.981 100 3.982.339.113.235 Seluruh SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-118 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.6.4.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan % 100 100 299.354.165.739 100 309.667.778.976 100 321.932.240.000 100 330.997.978.454 100 341.705.392.835 100 341.705.392.835 100 1.945.362.948.839 Dinas Pendidikan 1.6.4.2 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan % 100 100 93.694.645.943 100 125.677.309.984 100 120.369.486.001 100 109.830.834.705 100 110.527.120.887 100 110.527.120.887 100 670.626.518.407 Dinas Kesehatan 1.6.4.3 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU % 100 100 8.092.619.719 100 8.585.878.743 100 8.824.368.500 100 9.306.805.350 100 10.287.485.885 100 10.287.485.885 100 55.384.644.082 Dinas PU 1.6.4.4 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP % 100 100 3.320.712.752 100 3.506.367.412 100 3.817.064.708 100 3.850.661.762 100 3.845.584.112 100 3.845.584.112 100 22.185.974.857 Dinas Sat Pol PP 1.6.4.5 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas BPBD % 100 100 2.278.767.200 100 2.465.793.060 100 3.061.943.060 100 3.220.848.374 100 3.416.189.874 100 3.416.189.874 100 17.859.731.442 BPBD 1.6.4.6 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial % 100 100 2.908.248.700 100 3.284.305.214 100 3.442.792.764 100 3.430.191.799 100 3.594.770.858 100 3.594.770.858 100 20.255.080.193 Dinas Sosial 1.6.4.7 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans % 100 100 2.237.688.600 100 2.460.197.775 100 2.582.277.046 100 2.448.356.369 100 2.578.540.708 100 2.578.540.708 100 14.885.601.206 Dinas Nakertrans 1.6.4.8 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB % 100 100 4.381.274.500 100 4.847.127.820 100 5.043.519.238 100 5.041.148.291 100 5.326.483.889 100 5.326.483.889 100 29.966.037.628 Dinas PPPA DALDUK KB 1.6.4.9 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan % 100 100 1.903.752.400 100 2.053.529.285 100 2.160.545.235 100 2.080.964.537 100 2.183.408.909 100 2.183.408.909 100 12.565.609.275 Dinas Ketahanan Pangan 1.6.4.10 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup % 100 100 2.469.934.140 100 2.789.618.005 100 2.780.931.158 100 2.640.105.000 100 2.884.831.389 100 2.884.831.389 100 16.450.251.081 Dinas Lingkungan Hidup 1.6.4.11 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil % 100 100 3.304.716.000 100 3.621.495.275 100 4.199.114.784 100 4.196.528.288 100 4.452.725.522 100 4.452.725.522 100 24.227.305.391 Dinas Dukcapil 1.6.4.12 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK % 100 100 4.904.193.685 100 5.395.785.135 100 5.394.633.347 100 5.393.366.380 100 5.491.972.717 100 5.491.972.717 100 32.071.923.981 Dinas PMK 1.6.4.13 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan % 100 100 2.204.886.050 100 2.450.688.195 100 2.649.643.195 100 2.648.493.695 100 2.647.229.245 100 2.647.229.245 100 15.248.169.625 Dinas Perhubungan 1.6.4.14 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo % 100 100 2.878.187.954 100 2.367.447.665 100 2.485.345.048 100 2.264.214.816 100 2.376.850.806 100 2.376.850.806 100 14.748.897.096 Dinas Kominfo 1.6.4.15 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM % 100 100 2.239.498.100 100 2.411.304.885 100 2.530.693.146 100 2.442.253.105 100 2.562.941.611 100 2.562.941.611 100 14.749.632.458 Dinas Koperasi Dan UKM 1.6.4.16 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP % 100 100 3.660.064.300 100 4.080.755.015 100 4.087.614.991 100 4.078.081.485 100 4.191.878.737 100 4.191.878.737 100 24.290.273.265 Dinas PM PTSP 1.6.4.17 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar % 100 100 2.573.534.100 100 2.788.170.555 100 2.802.457.858 100 2.798.207.733 100 2.793.532.596 100 2.793.532.596 100 16.549.435.437 Dinas Porapat 1.6.4.18 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah % 100 100 2.391.535.800 100 2.386.635.800 100 2.506.411.370 100 2.389.909.658 100 2.543.231.811 100 2.543.231.811 100 14.760.956.250 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.6.4.19 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan % 100 100 2.273.639.100 100 2.438.257.555 100 2.635.040.055 100 2.552.185.835 100 2.754.202.887 100 2.754.202.887 100 15.407.528.319 Dinas Perikanan 1.6.4.20 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan % 100 100 3.024.154.400 100 3.520.158.385 100 3.619.113.385 100 3.517.963.885 100 3.734.209.110 100 3.734.209.110 100 21.149.808.275 Dinas Perkebunan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-119 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.6.4.21 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas TPHP % 100 100 10.261.138.500 100 11.132.478.751 100 11.427.809.691 100 11.475.832.402 100 11.994.574.353 100 11.994.574.353 100 68.286.408.051 Dinas TPHP 1.6.4.22 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag % 100 100 3.765.987.646 100 4.141.390.566 100 4.433.167.622 100 4.421.171.081 100 4.826.677.288 100 4.826.677.288 100 26.415.071.492 Dinas Indag 1.6.4.23 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah % 100 100 25.354.831.721 100 24.964.171.515 100 24.469.638.504 100 23.299.263.307 100 23.647.252.432 100 23.647.252.432 100 145.382.409.911 Sekretariat Daerah 1.6.4.24 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD % 100 100 27.916.627.660 100 27.511.982.643 100 28.848.957.475 100 27.345.696.080 100 27.959.162.700 100 27.959.162.700 100 167.541.589.258 Sekretariat DPRD 1.6.4.25 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda % 100 100 3.909.075.600 100 3.950.121.560 100 4.091.108.283 100 4.075.445.773 100 4.322.196.417 100 4.322.196.417 100 24.670.144.050 Bappeda 1.6.4.26 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPKAD % 100 100 36.920.598.932 100 40.315.168.068 100 37.307.364.800 100 37.297.044.858 100 38.133.290.694 100 38.133.290.694 100 228.106.758.046 BPKAD 1.6.4.27 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda % 100 100 6.826.835.959 100 7.361.545.074 100 7.858.410.074 100 7.854.961.574 100 8.001.168.224 100 8.001.168.224 100 45.904.089.129 Bapenda 1.6.4.28 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM % 100 100 3.250.389.298 100 3.199.470.693 100 3.557.019.349 100 3.547.971.652 100 3.784.092.188 100 3.784.092.188 100 21.123.035.370 BKPSDM 1.6.4.29 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat % 100 100 8.364.018.589 100 9.493.864.982 100 9.690.179.982 100 9.586.126.482 100 9.881.667.632 100 9.881.667.632 100 56.897.525.299 Inspektorat 1.6.4.30 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu % 100 100 2.261.847.992 100 2.469.571.487 100 2.605.378.352 100 2.486.156.545 100 2.802.121.506 100 2.802.121.506 100 15.427.197.388 Kec Blambangan Umpu 1.6.4.31 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui % 100 100 2.348.200.400 100 2.641.055.785 100 2.771.960.909 100 2.676.212.300 100 3.024.494.616 100 3.024.494.616 100 16.486.418.626 Kec.Kasui 1.6.4.32 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit % 100 100 2.054.493.800 100 2.301.015.100 100 2.431.372.516 100 2.490.522.554 100 2.596.411.694 100 2.596.411.694 100 14.470.227.358 Kec Banjit 1.6.4.33 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu % 100 100 4.087.867.600 100 4.597.833.825 100 4.883.415.288 100 4.708.012.456 100 5.083.602.080 100 5.083.602.080 100 28.444.333.329 Kec Baradatu 1.6.4.34 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga % 100 100 1.375.089.500 100 1.490.545.400 100 1.563.948.969 100 1.604.297.797 100 1.662.552.587 100 1.662.552.587 100 9.358.986.840 Kec Bahuga 1.6.4.35 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu % 100 100 2.319.250.826 100 2.498.092.396 100 2.614.705.545 100 2.697.806.975 100 2.864.394.583 100 2.864.394.583 100 15.858.644.908 Kec Pakuan Ratu 1.6.4.36 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung % 100 100 1.336.788.252 100 1.470.087.577 100 1.562.285.568 100 1.579.756.099 100 1.717.386.816 100 1.717.386.816 100 9.383.691.128 Kec Negeri Agung 1.6.4.37 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Way Tuba % 100 100 1.775.084.000 100 1.907.468.675 100 2.023.934.010 100 2.060.093.991 100 2.110.438.040 100 2.110.438.040 100 11.987.456.756 Kec Way Tuba 1.6.4.38 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Rebang Tangkas % 100 100 1.226.497.700 100 1.329.175.450 100 1.406.598.178 100 1.429.579.301 100 1.541.965.011 100 1.541.965.011 100 8.475.780.651 Kec Rebang Tangkas 1.6.4.39 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan % 100 100 1.603.818.700 100 1.727.500.840 100 1.831.751.187 100 1.863.589.846 100 2.016.598.209 100 2.016.598.209 100 11.059.856.991 Kec Gunung Labuhan 1.6.4.40 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negara Batin % 100 100 1.658.425.110 100 1.784.501.420 100 1.887.239.196 100 1.925.945.210 100 2.073.110.125 100 2.073.110.125 100 11.402.331.186 Kec. Negara Batin PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-120 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.6.4.41 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Besar % 100 100 1.499.989.806 100 1.620.924.321 100 1.713.828.162 100 1.748.641.965 100 1.881.980.987 100 1.881.980.987 100 10.347.346.228 Kec Negeri Besar 1.6.4.42 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga % 100 100 1.266.938.400 100 1.368.099.070 100 1.443.133.374 100 1.471.559.412 100 1.582.210.133 100 1.582.210.133 100 8.714.150.522 Kec Buay Bahuga 1.6.4.43 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung % 100 100 1.074.694.200 100 1.163.991.410 100 1.233.775.481 100 1.248.742.855 100 1.353.903.557 100 1.353.903.557 100 7.429.011.060 Kec Bumi Agung 1.6.4.44 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk % 100 100 848.856.900 100 940.118.600 100 998.200.485 100 998.963.609 100 1.092.926.805 100 1.092.926.805 100 5.971.993.204 Kec. Umpu Semenguk 1.6.4.45 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol % 100 100 2.136.428.700 100 2.291.994.305 100 2.398.568.370 100 2.510.196.142 100 2.555.570.915 100 2.555.570.915 100 14.448.329.347 Badan Kesbangpol 1.6.5. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Poin 2,98 3,2 753.599.940 3,3 1.660.759.914 3,4 1.810.759.914 3,5 1.810.759.914 3,6 2.110.759.914 3,7 2.110.759.914 3,7 10.257.399.510 Sekretariat Daerah (Tapem) 1.6.5.1 Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan % 0 251.199.980 20 553.586.638 40 603.586.638 60 603.586.638 80 703.586.638 100 703.586.638 100 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Tapem) 1.6.5.2 Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan % 17 251.199.980 33 553.586.638 50 603.586.638 67 603.586.638 83 703.586.638 100 703.586.638 100 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Tapem) 1.6.5.3 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Poin 2,98 3,2 251.199.980 3,3 553.586.638 3,4 603.586.638 3,5 603.586.638 3,6 703.586.638 3,7 703.586.638 3,7 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Tapem) 1.6.6 Cakupan Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan % 100 100 11.122.121.000 100 10.549.121.000 100 11.604.033.100 100 12.764.436.410 100 14.040.880.051 100 14.040.880.051 100 74.121.471.612 Sekretariat Daerah 1.6.6.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah % 100 100 2.780.530.250 100 2.637.280.250 100 2.901.008.275 100 3.191.109.103 100 3.510.220.013 100 3.510.220.013 100 18.530.367.903 Sekretariat Daerah 1.6.6.2 Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah % 100 100 2.780.530.250 100 2.637.280.250 100 2.901.008.275 100 3.191.109.103 100 3.510.220.013 100 3.510.220.013 100 18.530.367.903 Sekretariat Daerah 1.6.6.3 Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan % 100 100 2.780.530.250 100 2.637.280.250 100 2.901.008.275 100 3.191.109.103 100 3.510.220.013 100 3.510.220.013 100 18.530.367.903 Sekretariat Daerah 1.6.6.4 Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan % 100 100 2.780.530.250 100 2.637.280.250 100 2.901.008.275 100 3.191.109.103 100 3.510.220.013 100 3.510.220.013 100 18.530.367.903 Sekretariat Daerah 1,7 Indeks Inovasi Daerah Poin 419 30 317.500.000 33 237.189.135 36 352.378.670 39 352.378.670 42 502.378.670 45 502.378.670 45 2.264.203.815 Bappeda 1.7.1 Persentase Peningkatan Inovasi Daerah % 5 10 158.750.000 10 118.594.568 10 176.189.335 10 176.189.335 10 251.189.335 10 251.189.335 10 1.132.101.908 Bappeda 1.7.1.1 Persentase Peningkatan Inovasi Daerah % 5 10 158.750.000 10 118.594.568 10 176.189.335 10 176.189.335 10 251.189.335 10 251.189.335 10 1.132.101.908 Bappeda 1.7.2 Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan % 1 1 158.750.000 1 118.594.568 1 176.189.335 1 176.189.335 1 251.189.335 1 251.189.335 1 1.132.101.908 Bappeda 1.7.2.1 Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan % 1 1 158.750.000 1 118.594.568 1 176.189.335 1 176.189.335 1 251.189.335 1 251.189.335 1 1.132.101.908 Bappeda 1,8 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 80 81 1.237.000.000 82 2.373.640.000 83 2.507.802.600 84 2.123.640.000 85 3.167.363.790 86 3.167.363.790 86 14.576.810.180 Dinas Kominfo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Inovasi Daerah Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-121 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.8.1 Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola % 80 81 1.237.000.000 82 2.323.640.000 83 2.323.640.000 84 2.000.000.000 85 2.923.640.000 86 2.923.640.000 86 13.731.560.000 Dinas Kominfo 1.8.1.1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola % 80 81 1.237.000.000 82 2.323.640.000 83 2.323.640.000 84 2.000.000.000 85 2.923.640.000 86 2.923.640.000 86 13.731.560.000 Dinas Kominfo 1.8.2 Indeks Keamanan Informasi Poin n/a 200 0 225 50.000.000 250 184.162.600 275 123.640.000 300 243.723.790 350 243.723.790 350 845.250.180 Dinas Kominfo 1.8.2.1.1 Indeks Keamanan Informasi Poin n/a 200 225 50.000.000 250 184.162.600 275 123.640.000 300 243.723.790 350 243.723.790 350 845.250.180 Dinas Kominfo 1,9 Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE Poin 2,05 2,30 120.000.000 2,55 980.200.000 2,75 980.200.000 3,01 120.000.000 3,15 980.200.000 3,25 980.200.000 3,25 4.160.800.000 Dinas Kominfo 1.9.1 Indeks Domain Kebijakan Internal Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.1.1 Indeks Domain Kebijakan Internal Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.2 Indeks Domain Tata Kelola SPBE Poin 2,18 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.2.1 Indeks Domain Tata Kelola SPBE Poin 2,18 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.3 Indeks Domain Manajemen SPBE Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.3.1 Indeks Domain Manajemen SPBE Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.4 Indeks Domain Layanan SPBE Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1.9.4.1 Indeks Domain Layanan SPBE Poin 2 2,3 30.000.000 2,55 245.050.000 2,75 245.050.000 3,01 30.000.000 3,25 245.050.000 3,25 245.050.000 3,25 1.040.200.000 Dinas Kominfo 1,10 Cakupan Satu Data Way Kanan % 0 10 1.013.085.560 12 1.156.322.400 14 856.675.880 16 706.675.880 18 1.370.488.880 20 1.370.488.880 20 6.473.737.480 Bappeda / Kominfo 1.10.1 Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan % 0 10 1.013.085.560 15 1.156.322.400 15 856.675.880 15 706.675.880 15 1.370.488.880 15 1.370.488.880 15 6.473.737.480 Bappeda / Kominfo 1.10.1.1 Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan % 0 10 65.000.000 15 73.678.000 15 250.000.000 15 100.000.000 15 250.000.000 15 250.000.000 15 988.678.000 Dinas Kominfo 1.10.1.2 Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan % 0 10 293.631.960 15 324.888.800 15 340.488.880 15 340.488.880 15 520.488.880 15 520.488.880 15 2.340.476.280 Bappeda 1.10.1.3 Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan % 0 10 15 15 15 15 100.000.000 15 100.000.000 15 200.000.000 Dinas PPPADALDUK dan KB 1.10.1.4 Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan % 0 30 654.453.600 40 716.427.600 60 224.859.000 80 224.859.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 2.320.599.200 Dinas Dukcapil 1.10.1.5 Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan % 0 100 0 100 41.328.000 100 41.328.000 100 41.328.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 623.984.000 Dinas Dukcapil 1,11 Kualitas Pengelolaan Arsip Poin 32,39 34,4 7.385.818.128 36,4 10.141.653.069 38,4 10.414.365.751 40,40 8.300.100.595 42,40 15.379.707.000 43,40 13.212.500.000 43,40 64.834.144.543 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah Meningkatkan Keamanan Informasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-122 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 1.11.1 Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku % n/a 10,87 51.000.000 21,74 51.000.000 32,61 75.000.000 43,48 75.000.000 53,35 75.000.000 67,39 75.000.000 67,39 402.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.11.1.1 Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku % n/a 10,87 51.000.000 21,74 51.000.000 32,61 75.000.000 43,48 75.000.000 53,35 75.000.000 67,39 75.000.000 67,39 402.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.11.2 Persentase Arsip Statis Daerah Yang Di Lestarikan % n/a 16,7 7.334.818.128 20 10.090.653.069 23 10.339.365.751 25 8.225.100.595 28 15.304.707.000 30 13.137.500.000 30 64.432.144.543 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.11.2.1 Persentase arsip statis yang telah dikelola % n/a 16,7 51.000.000 20 51.000.000 23 75.000.000 25 75.000.000 28 75.000.000 30 75.000.000 30 402.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.11.2.2 Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan % n/a 5 48.000.000 10 15 150.000.000 20 150.000.000 25 150.000.000 30 150.000.000 30 648.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 63,93 67,22 7.235.818.128 67,83 10.039.653.069 68,43 10.114.365.751 69,04 8.000.100.595 66,10 15.079.707.000 66,49 12.912.500.000 66,49 63.382.144.543 Dinas LH 2.1 Indeks Kualitas Lahan Poin 56,37 58,72 105.447.811 61,14 105.447.811 63,57 440.000.000 65,99 355.000.000 66,10 570.000.000 66,41 670.000.000 66,41 2.245.895.623 Dinas LH 2.1.1 Persentase Luas Penanaman Pohon di Lahan Kritis % NA 20 50.000.000 20 50.000.000 20 170.000.000 20 135.000.000 20 200.000.000 20 300.000.000 20 905.000.000 Dinas LH 2.1.1.1 Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan % 20 50.000.000 20 50.000.000 20 170.000.000 20 135.000.000 20 200.000.000 20 300.000.000 20 905.000.000 Dinas LH 2.1.2 Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati % 30 49.275.478 30 49.275.478 30 150.000.000 30 100.000.000 30 200.000.000 30 250.000.000 30 798.550.956 Dinas LH 2.1.2.1 Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola % 30 49.275.478 30 49.275.478 30 150.000.000 30 100.000.000 30 200.000.000 30 250.000.000 30 798.550.956 Dinas LH 2.1.3 Cakupan Masyarakat Yang Di Diklat dan Disuluh Pelestarian lahan % 20 6.172.333 40 6.172.333 60 120.000.000 80 120.000.000 100 170.000.000 100 120.000.000 100 542.344.667 Dinas LH 2.1.3.1 Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan 10 6.172.333 10 6.172.333 10 120.000.000 10 120.000.000 10 170.000.000 10 120.000.000 10 542.344.667 Dinas LH 2,2 Indeks Kualitas Air Poin 58,89 58,34 5.623.440.833 58,44 6.427.275.774 58,54 6.832.158.751 58,64 4.758.219.000 58,74 11.177.500.000 58,84 11.027.500.000 58,84 45.846.094.359 Dinas LH 2.2.1 Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai % 20 5.617.268.500 20 6.421.103.441 20 6.767.158.751 20 4.693.219.000 20 11.112.500.000 20 11.012.500.000 20 45.623.749.692 Dinas LH 2.2.1.1 Persentase Sungai Yang Ditangani % 60 30.000.000 65 30.000.000 75 170.000.000 80 135.000.000 85 200.000.000 90 100.000.000 90 665.000.000 Dinas LH 2.2.1.2 Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air % 0 1 1.629.049.500 1 2.432.884.441 2 2.597.158.751 3 1.500.000.000 4 4.000.000.000 5 4.000.000.000 5 16.159.092.692 Dinas PU 2.2.1.3 Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik % 0 0 3.958.219.000 1 3.958.219.000 2 4.000.000.000 3 3.058.219.000 4 6.912.500.000 5 6.912.500.000 5 28.799.657.000 Dinas PU Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Air Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Misi 2.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lahan Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-123 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2.2.2 Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Air % 20 6.172.333 40 6.172.333 60 65.000.000 80 65.000.000 100 65.000.000 100 15.000.000 100 222.344.667 Dinas LH 2.2.2.1 Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air % 10 6.172.333 10 6.172.333 10 65.000.000 10 65.000.000 10 65.000.000 10 15.000.000 10 222.344.667 Dinas LH 2,3 Indeks Kualitas Udara Poin 79,05 80,05 42.882.533 80,15 42.882.533 80,25 75.000.000 80,34 95.000.000 80,45 165.000.000 80,55 65.000.000 80,55 485.765.067 Dinas LH 2.3.1 Persentase Penanaman Pohon Di Titik Pencemar Udara % 20 36.710.200 20 36.710.200 20 60.000.000 20 80.000.000 20 100.000.000 20 50.000.000 20 363.420.400 Dinas LH 2.3.1.1 Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara % 55 36.710.200 60 36.710.200 65 60.000.000 70 80.000.000 75 100.000.000 80 50.000.000 80 363.420.400 Dinas LH 2.3.2 Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Udara % 20 6.172.333 40 6.172.333 60 15.000.000 80 15.000.000 100 65.000.000 100 15.000.000 100 122.344.667 Dinas LH 2.3.2.1 Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara % 10 6.172.333 10 6.172.333 10 15.000.000 10 15.000.000 10 65.000.000 10 15.000.000 10 122.344.667 Dinas LH 2,4 Timbunan Sampah Yang Dikelola Ton 14.643 16.134 1.378.392.450 17.654 3.028.392.450 18.516 2.567.207.000 19.394 2.566.881.595 20.987 2.867.207.000 20.987 1.000.000.000 20.987 13.408.080.495 Dinas LH dan Dinas PU 2.4.1 Persentase Pengurangan Timbulan Sampah % 22,03 24,08 1.378.392.450 26,00 3.028.392.450 27,03 2.567.207.000 28,00 2.566.881.595 30,02 2.867.207.000 30,02 1.000.000.000 30,02 13.408.080.495 Dinas LH 2.4.1.1 Persentase Penurunan Volume Sampah % 2,01 2,05 1.378.392.450 1,92 1.428.392.450 1,03 1.567.207.000 0,97 1.566.881.595 2,02 1.867.207.000 2,02 2,02 7.808.080.495 Dinas LH 2.4.1.2 Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut % n/a 90 92 1.600.000.000 94 1.000.000.000 96 1.000.000.000 98 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.600.000.000 Dinas PU 2,5 Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Poin 25 50 0 100 350.000.000 100 50.000.000 100 75.000.000 100 150.000.000 100 0 100 625.000.000 Dinas LH 2.5.1 Persentase Penanganan Volume Sampah Poin 25 50 0 100 350.000.000 100 0 100 - 100 0 0 100 0 Dinas LH 2.5.1.1 Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH % 0 100 350.000.000 100 100 100 100 Dinas LH 2.5.2 Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS % 0 100 0 100 0 100 50.000.000 100 75.000.000 100 150.000.000 0 100 275.000.000 Dinas LH 2.5.2.1 Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS % 100 100 100 50.000.000 100 75.000.000 100 150.000.000 100 275.000.000 Dinas LH 2,6 Persentase Penanganan Limbah B3 Poin 21,43 37,5 29.916.500 53,57 29.916.500 67,86 50.000.000 82,14 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 259.833.000 Dinas LH 2.6.1 Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 % 21,43 37,5 29.916.500 53,57 29.916.500 67,86 50.000.000 82,14 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 259.833.000 Dinas LH Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Udara Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Pengelolaan Sampah Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3) Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-124 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 2.6.1.1 Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 % 21,43 37,5 29.916.500 53,57 29.916.500 67,86 50.000.000 82,14 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 259.833.000 Dinas LH 2,7 Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup Poin 39,52 39,52 55.738.000 39,52 55.738.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 511.476.000 Dinas LH 2.7.1 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan % 39,52 39,52 55.738.000 39,52 55.738.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 100.000.000 39,52 511.476.000 Dinas LH 2.7.1.1 Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup % 100 17.650.000 100 17.650.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 235.300.000 Dinas LH 2.7.1.2 Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan % 18,87 35,85 38.088.000 53,83 38.088.000 69,81 50.000.000 84,91 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 276.176.000 Dinas LH 3 Indeks Pembangunan Manusia Poin 67,44 67,69 222.957.172.603 67,99 248.637.549.660 68,39 248.732.665.410 68,89 247.810.275.633 69,39 266.130.639.220 69,55 268.183.685.328 69,55 1.502.451.987.854 3,1 Angka Harapan Hidup Tahun 69,40 69,55 85.151.812.997 69,75 103.593.884.581 70 105.832.472.581 70,3 101.687.667.693 70,6 108.078.140.929 70,7 110.698.879.929 70,7 615.042.858.710 3.1.1 Ángka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup 101 217 9.522.219.600 205 11.000.000.000 194 11.000.000.000 183 11.000.000.000 183 12.700.000.000 183 12.700.000.000 183 67.922.219.600 Dinas Kesehatan 3.1.1.1 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 93 100 5.000.000.000 100 5.700.000.000 100 5.700.000.000 100 5.700.000.000 100 6.400.000.000 100 6.400.000.000 100 34.900.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.1.2 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan % 91,7 100 4.522.219.600 100 5.300.000.000 100 5.300.000.000 100 5.300.000.000 100 6.300.000.000 100 6.300.000.000 100 33.022.219.600 Dinas Kesehatan 3.1.2 Ángka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup 1.14 19 10.000.000.000 18 12.000.000.000 17 12.000.000.000 16 12.000.000.000 16 12.000.000.000 16 12.000.000.000 16 70.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.2.1 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir % 95 100 4.500.000.000 100 5.500.000.000 100 5.500.000.000 100 5.500.000.000 100 5.500.000.000 100 5.500.000.000 100 32.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar % 91,2 100 5.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 38.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.3 Prevalensi Stunting % 5,95 21,1 10.140.904.991 18,4 10.520.984.940 16 10.443.387.000 14 10.480.984.940 14 10.732.087.607 14 10.732.087.607 14 63.050.437.085 Dinas Kesehatan 3.1.3.1 Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) % 7,4 8,5 5.293.387.000 7 5.393.387.000 5,5 5.343.387.000 4 5.343.387.000 4 5.332.087.607 4 5.332.087.607 4 32.037.723.214 Dinas Kesehatan 3.1.3.2 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) % 1,9 4,6 2.600.000.000 3,8 2.000.000.000 3 2.000.000.000 2,5 2.000.000.000 2 2.000.000.000 2 2.000.000.000 2 12.600.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.3.3 Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) % 88,8 82 1.500.000.000 84 2.000.000.000 86 2.000.000.000 88 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 11.500.000.000 Dinas Kesehatan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatkan Status Gizi Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-125 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.1.3.4 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar % 89 100 501.318.551 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.501.318.551 Dinas Kesehatan 3.1.3.5 Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar % 72,6 75 246.199.440 78 127.597.940 82 100.000.000 85 137.597.940 90 400.000.000 90 400.000.000 90 1.411.395.320 Dinas Kesehatan 3.1.4 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate) % 90 90 5.436.204.300 90 7.386.204.300 90 7.386.204.300 90 7.443.429.030 90 7.760.000.000 90 7.760.000.000 90 43.172.041.930 Dinas Kesehatan 3.1.4.1 Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar % 38 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.2 Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar % 85 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.3 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar % 79 100 550.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.550.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.4 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar % 68 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.5 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar % 53 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.6 Persentase Orang Usia Produktif (15- 59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar % 29 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.7 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar % 49 100 750.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.750.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.4.8 Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten % 100 100 136.204.300 100 156.204.300 100 153.000.000 100 186.904.300 100 360.230.000 100 360.230.000 100 1.352.772.900 Dinas Kesehatan 3.1.4.9 Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas % 100 100 250.000.000 100 230.000.000 100 233.204.300 100 256.524.730 100 399.770.000 100 399.770.000 100 1.769.269.030 Dinas Kesehatan 3.1.5 Indeks Akreditasi Puskesmas Poin 2.1 2.4 27.563.661.700 2.6 38.740.460.841 2.65 40.937.058.781 2.75 43.508.136.111 2.75 46.825.448.781 2.75 49.446.187.781 2.75 247.020.953.995 Dinas Kesehatan 3.1.5.1 Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85% ) % 80 80 2.000.000.000 83 3.000.000.000 85 3.000.000.000 90 3.200.000.000 90 3.200.000.000 90 3.200.000.000 90 17.600.000.000 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Menurunkan Angka Kesakitan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-126 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.1.5.2 Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85% ) % 5 10 2.000.000.000 15 3.000.000.000 20 3.000.000.000 25 3.000.000.000 30 3.000.000.000 30 3.000.000.000 30 17.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.5.3 Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85% ) % 0 5 2.000.000.000 10 3.000.000.000 15 3.000.000.000 20 3.000.000.000 25 3.000.000.000 25 3.000.000.000 25 17.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.1.5.4 Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin % 100 100 2.000.000.000 100 3.036.831.141 100 3.036.831.141 100 3.036.831.141 100 3.036.831.141 100 3.036.831.141 100 17.184.155.705 Dinas Kesehatan 3.1.5.5 Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas % 20 30 1.171.089.700 40 6.603.629.700 50 6.803.629.700 60 7.103.629.700 70 7.603.629.700 70 7.603.629.700 70 36.889.238.200 Dinas Kesehatan 3.1.5.6 Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga % 50 50 150.000.000 55 110.000.000 60 113.310.000 65 100.000.000 70 316.105.100 75 316.105.100 75 1.105.520.200 Dinas Kesehatan 3.1.5.7 Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional % 42 45 142.572.000 45 100.000.000 45 124.287.940 45 100.000.000 45 321.492.840 267 321.492.840 267 1.109.845.620 Dinas Kesehatan 3.1.5.8 Persentase Posyandu Aktif 50 200.000.000 55 200.000.000 60 200.000.000 65 142.775.270 65 140.000.000 65 140.000.000 65 1.022.775.270 Dinas Kesehatan 3.1.5.9 Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD % 95 95 17.900.000.000 100 19.690.000.000 100 21.659.000.000 100 23.824.900.000 100 26.207.390.000 100 28.828.129.000 100 138.109.419.000 Dinas Kesehatan 3.1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 73,85 75 14.483.084.406 76 16.561.234.500 77 16.561.234.500 78 9.750.529.612 79 10.556.016.541 80 10.556.016.541 80 78.468.116.100 RSUD ZAPA 3.1.6.1 Status Akreditasi Rumah Sakit Katagori Perdana Madya 13.463.084.406 Madya 10.305.709.500 Madya 10.305.709.500 Utama 5.305.709.500 Utama 5.305.709.500 Paripurna 5.305.709.500 Paripurna 49.991.631.906 RSUD ZAPA 3.1.6.2 Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD % 81 83,5 1.000.000.000 85 6.172.525.000 90 6.172.525.000 95 4.361.820.112 100 5.167.307.041 100 5.167.307.041 100 28.041.484.194 RSUD ZAPA 3.1.6.3 Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS % 50 60 20.000.000 70 83.000.000 80 83.000.000 90 83.000.000 100 83.000.000 100 83.000.000 100 435.000.000 RSUD ZAPA 3.1.7 Persentase Peningkatan Layanan SPAM % n/a 1 8.005.738.000 2 7.185.000.000 3 7.304.588.000 4 7.304.588.000 5 7.304.588.000 6 7.304.588.000 6 44.409.090.000 Dinas PU 3.1.7.1 Persentase Peningkatan Layanan SPAM % n/a 1 8.005.738.000 2 7.185.000.000 3 7.304.588.000 4 7.304.588.000 5 7.304.588.000 6 7.304.588.000 6 44.409.090.000 Dinas PU 3.1.8 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani % n/a 1 0 2 200.000.000 3 200.000.000 4 200.000.000 5 200.000.000 6 200.000.000 6 1.000.000.000 Dinas PU Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Kualitas Air Minum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatkan Kualitas Perumahan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-127 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.1.8.1 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani % n/a 1 2 100.000.000 3 100.000.000 4 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 6 500.000.000 Dinas PU 3.1.8.2 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani % n/a 1 2 100.000.000 3 100.000.000 4 100.000.000 5 100.000.000 6 100.000.000 6 500.000.000 Dinas PU 3,2 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,36 12,38 83.131.226.367 12,4 86.156.666.825 12,42 83.987.647.895 12,44 86.867.083.895 12,46 89.640.279.895 12,48 89.640.279.895 12,48 519.423.184.772 3.2.1 APK PAUD Poin 39,35 39,37 2.625.000.000 39,4 3.870.000.000 39,45 3.575.000.000 39,75 3.707.500.000 40 3.790.000.000 42,5 3.790.000.000 42,5 21.357.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.1 Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD % n/a 42,67 550.000.000 66,67 700.000.000 80 700.000.000 93,33 400.000.000 96 350.000.000 100 350.000.000 100 3.050.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.2 Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD % n/a 46,67 480.000.000 66,67 660.000.000 80 650.000.000 93,33 400.000.000 96 360.000.000 100 360.000.000 100 2.910.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.3 Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik % 51,62 53,10 200.000.000 53,83 200.000.000 54,57 500.000.000 56,05 550.000.000 59,00 550.000.000 66,37 550.000.000 66,37 2.550.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.4 Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik % n/a 44,25 150.000.000 47,20 150.000.000 49,13 250.000.000 53,10 250.000.000 56,05 250.000.000 64,90 250.000.000 64,90 1.300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.5 Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD % n/a 79,67 250.000.000 87,64 250.000.000 87,64 262.500.000 89,24 270.000.000 91,63 270.000.000 91,63 1.302.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.6 Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD % n/a 36,87 205.000.000 44,25 625.000.000 44,25 625.000.000 44,25 1.455.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.7 Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD % n/a 42,67 375.000.000 66,67 375.000.000 80 450.000.000 93,33 525.000.000 96 540.000.000 100 540.000.000 100 2.805.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.8 Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD % n/a 51,62 610.000.000 60,47 500.000.000 73,75 1.110.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.9 Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD % n/a 65 150.000.000 75 150.000.000 85 200.000.000 90 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.10 Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini % n/a 35,40 250.000.000 39,68 250.000.000 44,99 300.000.000 47,57 350.000.000 54,57 350.000.000 54,57 350.000.000 54,57 1.850.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.11 Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD % n/a 38,35 270.000.000 42,77 120.000.000 50,15 75.000.000 59,00 75.000.000 66,37 75.000.000 73,75 75.000.000 73,75 690.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.12 Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan % n/a 44,25 48,67 51,62 54,57 70.000.000 59,00 70.000.000 66,37 70.000.000 66,37 210.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.1.13 Angka Akreditasi PAUD Poin 25,96 27,43 200.000.000 29,50 200.000.000 32,45 200.000.000 36,87 75.000.000 44,25 100.000.000 50,15 100.000.000 50,15 875.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2 APK SD Poin 107,05 107,2 52.680.000.000 107,25 51.355.000.000 107,4 52.766.168.000 107,5 58.416.247.257 108 56.119.193.257 108,5 56.119.193.257 108,5 327.455.801.771 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-128 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.2.2.1 Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD % n/a 35 340.000.000 40 340.000.000 42,5 680.000.000 50 800.000.000 55 880.000.000 62,5 880.000.000 62,5 3.920.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.2 Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD % 100 100 42.500.000.000 100 42.500.000.000 100 44.411.168.000 100 49.780.554.000 100 46.800.000.000 100 46.800.000.000 100 272.791.722.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.3 Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik % 65,76 66,61 1.700.000.000 67,46 1.700.000.000 68,14 1.750.000.000 68,99 1.890.000.000 70,27 2.014.193.257 74,53 2.014.193.257 74,53 11.068.386.514 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.4 Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik % n/a 25,48 1.200.000.000 31,85 1.200.000.000 35,03 600.000.000 39,81 830.693.257 47,77 900.000.000 52,55 900.000.000 52,55 5.630.693.257 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.5 Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik % 55,73 57,01 1.000.000.000 60,51 1.000.000.000 63,69 1.000.000.000 66,88 1.000.000.000 70,06 1.000.000.000 73,25 1.000.000.000 73,25 6.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.6 Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik % n/a 31,85 375.000.000 33,44 545.000.000 35,03 500.000.000 38,22 500.000.000 38,22 1.920.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.7 Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik % n/a 52,55 1.800.000.000 57,96 1.825.000.000 63,69 2.000.000.000 63,69 2.000.000.000 63,69 7.625.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.8 Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD % n/a 71,43 225.000.000 76,53 225.000.000 76,53 375.000.000 78,57 375.000.000 81,63 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.9 Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD % n/a 66,88 2.500.000.000 70,06 2.500.000.000 73,25 2.000.000.000 79,62 7.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.10 Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD % n/a 35 640.000.000 40 640.000.000 42,5 680.000.000 50 700.000.000 55 880.000.000 62,5 880.000.000 62,5 4.420.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.11 Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD % 100 100 125.000.000 100 225.000.000 100 250.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 1.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.12 Cakupan Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD % 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 450.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.13 Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD % n/a 62,90 250.000.000 68,47 250.000.000 70,86 300.000.000 75,00 320.000.000 77,71 375.000.000 77,71 375.000.000 77,71 1.870.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.14 Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD % 57,32 75.000.000 63,69 75.000.000 70,06 75.000.000 73,25 75.000.000 76,43 75.000.000 79,62 75.000.000 79,62 450.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.15 Angka Akreditasi Sekolah Dasar Poin 99,36 99,5 75.000.000 99,65 75.000.000 99,85 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 550.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.16 Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar % n/a 70,06 200.000.000 73,25 200.000.000 76,43 100.000.000 79,62 200.000.000 85,99 200.000.000 87,58 200.000.000 87,58 1.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.2.17 Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan % 99,36 99,5 99,65 99,85 100 120.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 360.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3 APK SMP Poin 90,18 90,2 26.520.583.187 90,5 28.675.830.187 90,8 26.340.643.257 91,5 23.437.500.000 92 27.777.500.000 92,5 27.777.500.000 92,5 160.529.556.631 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-129 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.2.3.1 Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP % n/a 40 225.000.000 42,86 225.000.000 50,00 262.500.000 53,57 281.250.000 57,14 300.000.000 60,71 300.000.000 60,71 1.593.750.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.2 Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP % 100 100 17.850.000.000 100 17.850.000.000 100 17.955.000.000 100 18.060.000.000 100 18.112.500.000 100 18.112.500.000 100 107.940.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.3 Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik % 62,40 63,36 4.300.000.000 72,04 6.300.000.000 73,42 1.000.000.000 74,79 850.000.000 77,13 1.700.000.000 79,89 1.700.000.000 79,89 15.850.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.4 Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik % n/a 54,95 500.000.000 71,43 1.275.000.000 82,42 1.775.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.5 Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik % 65,9 69,23 630.000.000 76,92 3.100.000.000 85,71 2.480.000.000 90,11 2.480.000.000 90,11 8.690.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.6 Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik % 68,1 71,43 1.015.583.187 76,92 1.250.000.000 80,22 750.000.000 84,62 1.000.000.000 86,81 1.000.000.000 86,81 5.015.583.187 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.7 Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik % 63,7 71,4 500.000.000 76,9 500.000.000 80,2 500.000.000 80,2 1.500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.8 Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik % n/a 38,5 750.000.000 44,0 750.000.000 51,6 1.500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.9 Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik % n/a 49,5 175.000.000 52,7 105.000.000 56,0 280.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.10 Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat % n/a 27,5 350.000.000 38,5 350.000.000 54,9 700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.11 Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik % n/a 44,0 600.000.000 51,6 700.000.000 60,4 800.000.000 60,4 800.000.000 60,4 2.900.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.12 Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP % n/a 59,52 225.000.000 65,48 750.000.000 71,43 750.000.000 74,40 750.000.000 74,40 2.475.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.13 Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP % n/a 40 225.000.000 42,86 225.000.000 50,00 262.500.000 53,57 281.250.000 57,14 300.000.000 60,71 300.000.000 60,71 1.593.750.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.14 Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa % n/a 68,13 1.500.000.000 74,73 1.200.000.000 80,22 1.000.000.000 83,52 1.000.000.000 83,52 4.700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.15 Cakupan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik % 100 100 75.000.000 100 75.000.000 100 85.643.257 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 535.643.257 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.16 Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa % 100 100 75.000.000 100 75.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 650.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.17 Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP % n/a 64,84 125.000.000 68,02 125.830.187 72,64 250.000.000 75,93 250.000.000 78,13 275.000.000 80,66 275.000.000 80,66 1.300.830.187 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-130 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.2.3.18 Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP % n/a 76,92 75.000.000 80,22 75.000.000 83,52 75.000.000 86,81 75.000.000 89,01 75.000.000 93,41 75.000.000 93,41 450.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.19 Angka Akreditasi SMP Poin 96,59 96,9 200.000.000 97,2 100.000.000 98,5 100.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 750.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.3.20 Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan % n/a 62,64 69,23 73,63 78,02 110.000.000 81,32 110.000.000 84,62 110.000.000 84,62 330.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.2.4 Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi % 10 75 1.305.643.180 80 2.255.836.638 85 1.305.836.638 90 1.305.836.638 100 1.953.586.638 100 1.953.586.638 100 10.080.326.370 Sekretariat Daerah 3.2.4.1 Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi % 10 75 251.199.980 80 553.586.638 85 603.586.638 90 603.586.638 100 703.586.638 100 703.586.638 100 3.419.133.170 Sekretariat Daerah 3.2.4.2 Persentase Rehabilitasi Bangunan % 0 50 1.054.443.200 50 1.702.250.000 50 702.250.000 50 702.250.000 50 1.250.000.000 50 1.250.000.000 50 6.661.193.200 Dinas PU 3,3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,70 7,73 3.618.000.000 7,76 3.618.000.000 7,79 3.032.050.000 7,82 2.846.000.000 7,85 1.460.000.000 7,88 1.460.000.000 7,88 16.034.050.000 Dinas Pendididikan dan Kebudayaan 3.3.1 Indeks Pendidikan Kesetaraan % n/a 1,53 3.618.000.000 1,86 3.618.000.000 2,16 3.032.050.000 2,41 2.846.000.000 2,77 1.460.000.000 3,19 1.460.000.000 3,19 16.034.050.000 Dinas Pendididikan dan Kebudayaan 3.3.1.1 Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan % n/a 18,28 3.618.000.000 19,15 3.618.000.000 20,08 3.032.050.000 21,62 2.846.000.000 23,17 1.460.000.000 24,71 1.460.000.000 24,71 16.034.050.000 Dinas Pendididikan dan Kebudayaan 3,4 Cakupan PMKS yang tertangani % 5,72 6,72 894.114.246 7,72 1.611.570.162 8,72 2.019.370.162 9,72 1.988.719.970 10,72 2.388.719.970 11,72 2.388.719.970 11,72 10.241.214.478 Dinas Sosial 3.4.1 CakupanPengembangan Potensi Sumber Daya Kesejehteraan Sosial Daerah % 15 185.000.000 15 185.000.000 15 185.000.000 20 185.000.000 20 185.000.000 20 185.000.000 20 185.000.000 Dinas Sosial 3.4.1.1 Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan % 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 Dinas Sosial 3.4.1.2 Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejehteraan Sosial Daerah % 15 165.000.000 15 165.000.000 15 165.000.000 20 165.000.000 20 165.000.000 20 165.000.000 20 165.000.000 Dinas Sosial 3.4.2 Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial % 18.18 19.18 206.714.286 20.18 319.396.886 21.18 627.196.886 22.18 596.546.694 23.18 796.546.694 24.18 796.546.694 24.18 3.217.948.138 Dinas Sosial 3.4.2.1 Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial % 17.41 18.41 19.000.000 19.41 11.000.000 20.41 45.200.000 21.41 45.200.000 22.41 45.200.000 23.41 45.200.000 23.41 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.2 Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial % 6.7 7.7 10.714.286 8.7 195.396.886 9.7 195.396.886 10.7 164.746.694 11.7 164.746.694 11.7 164.746.694 11.7 895.748.138 Dinas Sosial 3.4.2.3 Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial % 4.8 5.8 19.000.000 6.8 11.000.000 7.8 45.200.000 8.8 45.200.000 9.8 45.200.000 10.8 45.200.000 10.8 210.800.000 Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-131 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.4.2.4 Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial % 1,54 2,54 19.000.000 3,54 11.000.000 4,54 45.200.000 5,54 45.200.000 6,54 45.200.000 7,54 45.200.000 7,54 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.5 Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial % 1.21 2.21 19.000.000 3.21 11.000.000 4.21 45.200.000 5.21 45.200.000 6.21 45.200.000 7.21 45.200.000 7.21 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.6 Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial % 1,52 2,52 19.000.000 3,52 11.000.000 4,52 45.200.000 5,52 45.200.000 6,52 45.200.000 7,52 45.200.000 7,52 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.7 Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial % 0 1 19.000.000 2 11.000.000 3 45.200.000 4 45.200.000 5 45.200.000 6 45.200.000 6 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.8 Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial % 1,75 2,75 19.000.000 3,75 11.000.000 4,75 45.200.000 5,75 45.200.000 6,75 45.200.000 7,75 45.200.000 7,75 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.9 Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial % 12,54 13,54 19.000.000 14,54 11.000.000 15,54 45.200.000 16,54 45.200.000 17,54 45.200.000 18,54 45.200.000 18,54 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.2.10 Cakupan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan % 0,04 1,04 2,04 3,04 4,04 5,04 200.000.000 6,04 200.000.000 6,04 400.000.000 Dinas Sosial 3.4.2.11 Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial % 0,02 1,02 19.000.000 2,02 11.000.000 3,02 45.200.000 4,02 45.200.000 5,02 45.200.000 6,02 45.200.000 6,02 210.800.000 Dinas Sosial 3.4.3 Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 Dinas Sosial 3.4.3.1 Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya % 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 Dinas Sosial 3.4.4 Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 502.399.960 100 1.107.173.276 100 1.207.173.276 100 1.207.173.276 100 1.407.173.276 1.407.173.276 100 6.838.266.340 Sekretariat Daerah (Kesra) 3.4.4.1 Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual % 100 100 251.199.980 100 553.586.638 100 603.586.638 100 603.586.638 100 703.586.638 100 703.586.638 100 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Kesra) 3.4.4.2 Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 251.199.980 100 553.586.638 100 603.586.638 100 603.586.638 100 703.586.638 100 703.586.638 100 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Kesra) 3,5 Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan % n/a 69,55 10.699.500.000 69,75 10.502.400.000 70 10.502.400.000 70,3 10.402.400.000 70,6 10.752.400.000 70,9 10.752.400.000 70,9 63.611.500.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah / Dinas Pendidikan 3.5.1 Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Daerah 61 5.700.000.000 68 5.600.000.000 75 5.600.000.000 82 5.500.000.000 90 5.700.000.000 90 5.700.000.000 90 33.800.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.1 Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan % 20 750.000.000 40 750.000.000 60 750.000.000 80 750.000.000 100 750.000.000 100 750.000.000 100 4.500.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.2 Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan % 66 1.500.000.000 75 1.500.000.000 84 1.500.000.000 93 1.500.000.000 98 1.500.000.000 98 1.500.000.000 98 9.000.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Budaya Baca Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-132 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.5.1.3 Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan % 20 500.000.000 40 400.000.000 60 400.000.000 80 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 2.200.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.4 Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan % 20 2.300.000.000 40 2.300.000.000 50 2.300.000.000 60 2.300.000.000 70 2.300.000.000 90 2.300.000.000 90 13.800.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.5 Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari % 48 250.000.000 48 250.000.000 48 250.000.000 72 250.000.000 96 350.000.000 96 350.000.000 96 1.700.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.6 Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan % 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 1.200.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.1.7 Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan % 13 200.000.000 26 200.000.000 40 200.000.000 45 200.000.000 53 300.000.000 66 300.000.000 66 1.400.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2 Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Pendidikan Dasar % 45 4.999.500.000 49 4.902.400.000 53 4.902.400.000 58 4.902.400.000 63 5.052.400.000 69 5.052.400.000 69 29.811.500.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.1 Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan % 50 750.000.000 52 652.900.000 57 652.900.000 62 652.900.000 67 752.900.000 72 752.900.000 72 4.214.500.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.2 Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan % 50 1.000.000.000 52 1.000.000.000 57 1.000.000.000 62 1.000.000.000 67 1.000.000.000 72 1.000.000.000 72 6.000.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.3 Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan % 50 350.000.000 52 350.000.000 57 350.000.000 62 350.000.000 67 350.000.000 72 350.000.000 72 2.100.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.4 Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari % 30 200.000.000 32 200.000.000 37 200.000.000 42 200.000.000 47 250.000.000 52 250.000.000 52 1.300.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.5 Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan % 20 2.500.000.000 40 2.500.000.000 50 2.500.000.000 60 2.500.000.000 80 2.500.000.000 90 2.500.000.000 90 15.000.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3.5.2.6 Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan % 10 199.500.000 10 199.500.000 10 199.500.000 10 199.500.000 10 199.500.000 10 199.500.000 10 1.197.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 3,6 Angka Kemiskinan % 12,90 12,75 4.692.981.779 12,35 8.019.291.957 11,90 8.109.795.240 11,4 7.798.273.028 10,7 8.147.927.393 9,99 8.147.927.393 9,99 4.409.297.797 Lintas SKPD 3.6.1 Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan % 100 100 302.105.086 100 584.982.286 100 554.603.216 100 1.023.953.024 100 523.953.024 100 523.953.024 100 3.513.549.658 Dinas Sosial / Bappeda 3.6.1.1 Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi % 12,7 12,2 10.714.286 11,7 195.396.886 11,2 195.396.886 10,7 164.746.694 10,2 164.746.694 9,7 164.746.694 9,7 895.748.138 Dinas Sosial 3.6.1.2 Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan % 100 100 291.390.800 100 389.585.400 100 359.206.330 100 859.206.330 100 359.206.330 100 359.206.330 100 2.617.801.520 Bappeda 3.6.2 Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Miskin % 2,45 3,45 2.042.857.143 4,45 4.631.587.543 5,45 4.631.587.543 6,45 4.058.986.775 7,45 4.508.986.775 8,45 4.508.986.775 8,45 24.382.992.553 Dinas Sosial 3.6.2.1 Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) % 1,02 2,02 10.714.286 3,02 195.396.886 4,02 195.396.886 5,02 164.746.694 6,02 164.746.694 7,02 164.746.694 7,02 895.748.138 Dinas Sosial 3.6.2.2 Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST) % 1,39 2,39 10.714.286 3,39 195.396.886 4,39 195.396.886 5,39 164.746.694 6,39 164.746.694 7,39 164.746.694 7,39 895.748.138 Dinas Sosial Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Optimalisasi Program Perlindungan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Menurunnya Tingkat Kemiskinan BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-133 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.6.2.3 Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah % 0,04 1,04 10.714.286 2,04 195.396.886 3,04 195.396.886 4,04 164.746.694 5,04 164.746.694 6,04 164.746.694 6,04 895.748.138 Dinas Sosial 3.6.2.4 Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional % 47,3 47,29 10.714.286 47,28 195.396.886 47,28 195.396.886 47,28 164.746.694 47,28 164.746.694 47,28 164.746.694 47,28 895.748.138 Dinas Kesehatan 3.6.2.5 Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah % 6,9 7,1 2.000.000.000 7,2 2.000.000.000 7,3 2.000.000.000 7,4 2.000.000.000 7,5 2.000.000.000 7,6 2.000.000.000 7,7 12.000.000.000 Dinas Kesehatan 3.6.2.6 Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh % 24,5 30 35 200.000.000 40 200.000.000 45 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 60 1.000.000.000 Dinas PU 3.6.2.7 Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah % n/a 0 12,35 1.450.000.000 11,78 1.450.000.000 11,21 1.000.000.000 10,64 1.450.000.000 10,64 1.450.000.000 10,08 6.800.000.000 Dinas PU 3.6.2.8 Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU % n/a 20 20 200.000.000 40 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 80 1.000.000.000 Dinas PU 3.6.3 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin % 2,55 1.464.552.571 2,55 1.627.421.990 2,55 1.698.304.343 2,55 1.580.206.592 2,55 1.789.687.457 2,55 1.789.687.457 2,55 9.949.860.409 3.6.3.1 Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin % 0 0,15 6.700.000 0,15 16.130.000 0,15 16.168.500 0,15 16.130.000 0,15 18.750.000 0,15 18.750.000 0,15 92.628.500 Dinas Sosial 3.6.3.2 Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan % 0,15 6.700.000 0,15 16.168.500 0,15 16.130.000 0,15 16.130.000 0,15 18.750.000 0,15 18.750.000 0,15 92.628.500 Dinas TPHP 3.6.3.3 Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura % 0,15 6.700.000 0,15 16.130.000 0,15 16.130.000 0,15 16.168.500 0,15 18.750.000 0,15 18.750.000 0,15 92.628.500 Dinas TPHP 3.6.3.4 Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan % 0,15 19.900.000 0,15 21.442.000 0,15 31.442.000 0,15 17.000.000 0,15 40.000.000 0,15 40.000.000 0,15 169.784.000 Dinas TPHP 3.6.3.5 Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan % 0,15 25.200.000 0,15 29.200.000 0,15 29.200.000 0,15 21.600.000 0,15 30.750.000 0,15 30.750.000 0,15 166.700.000 Dinas Perkebunan 3.6.3.6 Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan % 0,15 51.250.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 246.250.000 Dinas Perikanan 3.6.3.7 Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan % 0,15 51.250.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 39.000.000 0,15 246.250.000 Dinas Perikanan 3.6.3.8 Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan % 0,15 309.794.471 0,15 315.284.590 0,15 321.166.943 0,15 315.284.590 0,15 325.646.557 0,15 325.646.557 0,15 1.912.823.707 Dinas Perikanan 3.6.3.9 Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan % na 0,15 0,15 20.000.000 0,15 20.000.000 0,15 20.000.000 0,15 20.000.000 0,15 20.000.000 0,15 100.000.000 Dinas Indag 3.6.3.10 Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro % 0,15 43.763.400 0,15 37.327.400 0,15 37.327.400 0,15 37.327.400 0,15 37.327.400 0,15 37.327.400 0,15 230.400.400 Dinas Koperasi dan UKM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Pemberdayaan Masyarakat Miskin PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-134 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.6.3.11 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja % 0.15 0,15 86.027.700 0,15 106.026.000 0,15 106.026.000 0,15 106.026.000 0,15 175.000.000 0,15 175.000.000 0,15 754.105.700 DInas Nakertrans 3.6.3.12 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi % 0.15 0,15 25.000.000 0,15 0 0,15 55.000.000 0,15 55.000.000 0,15 55.000.000 0,15 55.000.000 0,15 245.000.000 DInas Nakertrans 3.6.3.13 Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan % 0.15 0,15 50.000.000 0,15 50.000.000 0,15 50.000.000 0,15 50.000.000 0,15 50.000.000 0,15 50.000.000 0,15 300.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.6.3.14 Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan % 0,15 632.267.000 0,15 621.713.500 0,15 621.713.500 0,15 531.540.101 0,15 621.713.500 0,15 621.713.500 0,15 3.650.661.101 Dinas PMPK 3.6.3.15 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Di latih Tenaga Terampil Konstruksi % n/a 0,15 0 0,15 150.000.000 0,15 150.000.000 0,15 150.000.000 0,15 150.000.000 0,15 150.000.000 0,15 750.000.000 Dinas PU 3.6.3.16 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata % 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 450.000.000 Dinas Porapar 3.6.3.17 Cakupan Masyarakat Miskin yang diberdayakan dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula % 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 75.000.000 0,15 450.000.000 Dinas Porapar 3.6.4 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi Dengan Berbagai Pihak % 0 0,30 883.466.980 0,30 1.175.300.138 0,30 1.225.300.138 0,30 1.135.126.638 0,30 1.325.300.138 1.325.300.138 0,30 7.069.794.170 3.6.4.1 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa % 0.15 632.267.000 0.15 621.713.500 0.15 621.713.500 0.15 531.540.000 0.15 621.713.500 0.15 621.713.500 0.15 3.650.661.000 Dinas PMPK 3.6.4.2 Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta % 0.15 251.199.980 0.15 553.586.638 0.15 603.586.638 0.15 603.586.638 0.15 703.586.638 0.15 703.586.638 0.15 3.419.133.170 Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama) 3,7 Indeks Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Pratama 22.915.095 Pratama 196.087.995 Madya 196.087.995 Madya 183.843.680 Madya 255.712.800 Madya 255.712.800 Madya 1.110.360.365 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.1 Cakupan Pemenuhan Hak Anak % 40 50 12.775.095 60 15.375.195 70 15.375.195 80 33.130.880 90 75.000.000 75.000.000 90 226.656.365 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.1.1 Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha % 40 50 6.775.095 60 7.687.598 70 7.687.598 80 16.565.440 90 37.500.000 90 37.500.000 90 113.715.730 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.1.2 Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak % 40 50 6.000.000 60 7.687.598 70 7.687.598 80 16.565.440 90 37.500.000 90 37.500.000 90 112.940.635 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.2 Cakupan Perlindungan Anak % 100 100 10.140.000 100 50.712.800 100 50.712.800 100 50.712.800 100 50.712.800 50.712.800 100 263.704.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.2.1 Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan % 100 100 10.140.000 100 50.712.800 100 50.712.800 100 50.712.800 100 50.712.800 100 50.712.800 100 263.704.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.3 Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak % n/a 5 0 10 130.000.000 15 130.000.000 20 100.000.000 25 130.000.000 25 130.000.000 25 620.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.7.3.1 Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak % n/a 5 10 130.000.000 15 130.000.000 20 100.000.000 25 130.000.000 25 130.000.000 25 620.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Kualitas Hidup Anak Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-135 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3,8 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,51 0,9 6.086.374.605 0,9 6.213.374.605 0,9 6.213.374.605 0,9 6.213.374.605 0,9 6.514.374.605 0,9 6.514.374.605 0,9 37.755.247.630 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.1 Presentase laju pertumbuhan Penduduk % 0,9 0,9 18.000.000 18.000.000 18.000.000 250.000.000 250.000.000 554.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.1.1 Presentase laju pertumbuhan Penduduk % 0,9 0,9 18.000.000 0,9 18.000.000 0,9 18.000.000 0,9 250.000.000 0,9 250.000.000 0,9 554.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.2 Cakupan Peserta KB Aktif % 81,4 81,9 6.086.374.605 82,4 6.114.374.605 82,9 6.114.374.605 83,4 6.114.374.605 83,9 6.114.374.605 83,9 6.114.374.605 83,9 36.658.247.630 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.2.1 Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned) % 11 10,5 6.086.374.605 10 6.114.374.605 9,5 6.114.374.605 9 6.114.374.605 8,5 6.114.374.605 8 6.114.374.605 8 36.658.247.630 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.3 Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga % 10 10 0 10 81.000.000 10 81.000.000 10 81.000.000 10 150.000.000 50 150.000.000 50 543.000.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.3.1 Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) % 10 10 10 32.400.000 10 32.400.000 10 32.400.000 10 60.000.000 50 60.000.000 50 217.200.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.3.2 Persentase Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) % 10 10 10 16.200.000 10 16.200.000 10 16.200.000 10 30.000.000 50 30.000.000 50 108.600.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.3.3 Persentase Pembinaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja % 10 10 10 16.200.000 10 16.200.000 10 16.200.000 10 30.000.000 50 30.000.000 50 108.600.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3.8.3.4 Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Keluarga % 10 10 10 16.200.000 10 16.200.000 10 16.200.000 10 30.000.000 50 30.000.000 50 108.600.000 Dinas PPPA DALDUKKB 3,9 Indeks Desa Membangun Poin 0,6541 0,6558 9.840.751.114 0,6583 9.659.442.232 0,6608 9.225.541.332 0,6633 8.515.730.434 0,6658 9.827.230.738 0,6683 9.772.230.738 0,6683 56.840.926.588 Dinas PMPK 3.9.1 Indeks Kategori Kampung Poin 3,00 3,05 3.819.654.500 3,13 3.819.654.500 3,19 3.330.753.600 3,25 3.330.753.600 3,29 3.330.753.600 3,29 3.330.753.600 3,29 20.962.323.400 Dinas PMPK 3.9.1.1 Cakupan Penataan Kampung % 10 55.000.000 14 55.000.000 16 55.000.000 18 55.000.000 20 55.000.000 23 55.000.000 23 330.000.000 Dinas PMPK 3.9.1.2 Cakupan Kerjasama Kampung % 7 200.403.600 10 200.403.600 14 200.403.600 21 200.403.600 23 200.403.600 25 200.403.600 25 1.202.421.600 Dinas PMPK 3.9.1.3 Cakupan Tertib Administrasi Kampung % 100 809.843.400 100 809.843.400 100 320.942.500 100 320.942.500 100 320.942.500 100 320.942.500 100 2.903.456.800 Dinas PMPK 3.9.1.4 Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung % 100 342.259.000 100 342.259.000 100 342.259.000 100 342.259.000 100 342.259.000 100 342.259.000 100 2.053.554.000 Dinas PMPK 3.9.1.5 Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung % 43 2.412.148.500 43 2.412.148.500 51 2.412.148.500 55 2.412.148.500 60 2.412.148.500 66 2.412.148.500 66 14.472.891.000 Dinas PMPK 3.9.2 Indeks Desa Membangun Kampung Transmigrasi Poin 0,6699 0,6766 25.000.000 0,6834 0 0,6902 55.000.000 0,6971 55.000.000 0,7041 55.000.000 0,711 0 0,7111 190.000.000 Dinas Nakertrans 3.9.2.1 Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi Kelompok 55 11 25.000.000 11 0 11 55.000.000 11 55.000.000 11 55.000.000 11 11 190.000.000 Dinas Nakertrans Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Pengendalian Penduduk PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung Meningkatkan Kualitas Kampung PROGRAM PENATAAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-136 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.9.3 Indeks Desa Membangun Kecamatan Blambangan Umpu Poin 0,6228 0,6290 773.068.208 0,6353 564.224.713 0,6416 564.224.713 0,6480 564.224.713 0,6545 619.564.615 0,6611 619.564.615 0,6611 3.704.871.577 Kec. B. Umpu 3.9.3.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 23.693.142 62 26.546.332 63 26.546.332 64 26.546.332 65 50.000.000 65 50.000.000 65 203.332.138 Kec. B. Umpu 3.9.3.2 Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan % 60 61 666.261.300 62 444.564.615 63 444.564.615 64 444.564.615 65 444.564.615 65 444.564.615 65 2.889.084.375 Kec. B. Umpu 3.9.3.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 54.998.816 62 54.998.816 63 54.998.816 64 54.998.816 65 65.000.000 65 65.000.000 65 349.995.264 Kec. B. Umpu 3.9.3.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 10.000.000 65 50.000.000 Kec. B. Umpu 3.9.3.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 28.114.950 62 28.114.950 63 28.114.950 64 28.114.950 65 50.000.000 65 50.000.000 65 212.459.800 Kec. B. Umpu 3.9.4 Indeks Desa Membangun Kecamatan Banjit Poin 0,6202 0,6264 933.962.350 0,6327 686.321.050 0,6390 686.321.050 0,6454 480.391.000 0,6518 770.105.000 0,6584 770.105.000 0,6584 4.327.205.450 Kec. Banjit 3.9.4.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 78.360.050 62 86.375.050 63 86.375.050 64 50.000.000 65 100.000.000 65 100.000.000 65 501.110.150 Kec. Banjit 3.9.4.2 Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan % 60 61 743.997.300 62 389.450.000 63 389.450.000 64 290.000.000 65 390.000.000 65 390.000.000 65 2.592.897.300 Kec. Banjit 3.9.4.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 41.000.000 62 55.391.000 63 55.391.000 64 55.391.000 65 125.000.000 65 125.000.000 65 457.173.000 Kec. Banjit 3.9.4.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. Banjit 3.9.4.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 70.605.000 62 145.105.000 63 145.105.000 64 75.000.000 65 145.105.000 65 145.105.000 65 726.025.000 Kec. Banjit 3.9.5 Indeks Desa Membangun Kecamatan Baradatu Poin 0,6738 0,6805 933.962.350 0,6874 1.578.680.848 0,6942 1.578.680.848 0,7012 1.075.000.000 0,7082 1.884.753.202 0,7153 1.884.753.202 0,7153 8.935.830.450 Kec. Baradatu 3.9.5.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik % 60 61 78.360.050 62 176.503.848 63 176.503.848 64 75.000.000 65 443.583.202 65 443.583.202 65 1.393.534.150 Kec. Baradatu 3.9.5.2 Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan % 60 61 743.997.300 62 931.170.000 63 931.170.000 64 890.000.000 65 931.170.000 65 931.170.000 65 5.358.677.300 Kec. Baradatu 3.9.5.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 41.000.000 62 220.991.000 63 220.991.000 64 50.000.000 65 250.000.000 65 250.000.000 65 1.032.982.000 Kec. Baradatu 3.9.5.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. Baradatu 3.9.5.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 70.605.000 62 240.016.000 63 240.016.000 64 50.000.000 65 250.000.000 65 250.000.000 65 1.100.637.000 Kec. Baradatu 3.9.6 Indeks Desa Membangun Kecamatan Kasui Poin 0,6494 0,6559 727.173.300 0,6624 433.267.915 0,6691 433.267.915 0,6758 433.067.915 0,6825 433.267.915 0,689 433.267.915 0,6893 2.893.312.875 Kec. Kasui 3.9.6.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 23.000.000 62 65.292.915 63 65.292.915 64 65.292.915 65 65.292.915 65 65.292.915 65 349.464.575 Kec. Kasui 3.9.6.2 Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan % 60 61 660.144.000 62 292.975.000 63 292.975.000 64 292.775.000 65 292.975.000 65 292.975.000 65 2.124.819.000 Kec. Kasui PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Baradatu PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Kasui PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-137 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.9.6.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 23.049.300 62 15.000.000 63 15.000.000 64 15.000.000 65 15.000.000 65 15.000.000 65 98.049.300 Kec. Kasui 3.9.6.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. Kasui 3.9.6.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 20.980.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 270.980.000 Kec. Kasui 3.9.7 Indeks Desa Membangun Kecamatan Pakuan Ratu Poin 0,6397 0,6461 283.525.874 0,6526 283.525.874 0,6591 283.525.874 0,6657 283.525.874 0,6724 283.525.874 0,6791 283.525.874 0,6791 1.701.155.244 Kec. P. Ratu 3.9.7.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 55.349.978 62 55.349.978 63 55.349.978 64 55.349.978 65 55.349.978 65 55.349.978 65 332.099.868 Kec. P. Ratu 3.9.7.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 106.674.970 62 96.674.970 63 96.674.970 64 96.674.970 65 96.674.970 65 96.674.970 65 590.049.820 Kec. P. Ratu 3.9.7.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 300.000.000 Kec. P. Ratu 3.9.7.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. P. Ratu 3.9.7.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 71.500.926 62 71.500.926 63 71.500.926 64 71.500.926 65 71.500.926 65 71.500.926 65 429.005.556 Kec. P. Ratu 3.9.8 Indeks Desa Membangun Kecamatan Bahuga Poin 0,6414 0,6478 182.424.800 0,6543 177.214.800 0,6609 177.214.800 0,6675 177.214.800 0,6741 225.000.000 0,6809 225.000.000 0,6809 1.164.069.200 Kec. Bahuga 3.9.8.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 42.748.900 62 41.848.900 63 41.848.900 64 41.848.900 65 50.000.000 65 50.000.000 65 268.295.600 Kec. Bahuga 3.9.8.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 54.141.000 62 45.571.000 63 45.571.000 64 45.571.000 65 70.000.000 65 70.000.000 65 330.854.000 Kec. Bahuga 3.9.8.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 49.999.000 62 44.999.000 63 44.999.000 64 44.999.000 65 45.000.000 65 45.000.000 65 274.996.000 Kec. Bahuga 3.9.8.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. Bahuga 3.9.8.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 35.535.900 62 34.795.900 63 34.795.900 64 34.795.900 65 50.000.000 65 50.000.000 65 239.923.600 Kec. Bahuga 3.9.9 Indeks Desa Membangun Kecamatan Way Tuba Poin 0,6531 0,6596 216.292.000 0,6662 216.292.000 0,6729 216.292.000 0,6796 216.292.000 0,6864 325.000.000 0,693 325.000.000 0,6933 1.515.168.000 Kec. W. Tuba 3.9.9.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 36.000.000 62 36.000.000 63 36.000.000 64 36.000.000 65 75.000.000 65 75.000.000 65 294.000.000 Kec. W. Tuba 3.9.9.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 80.292.000 62 70.292.000 63 70.292.000 64 70.292.000 65 90.000.000 65 90.000.000 65 471.168.000 Kec. W. Tuba 3.9.9.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 75.000.000 65 75.000.000 65 350.000.000 Kec. W. Tuba 3.9.9.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. W. Tuba PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Pakuan Ratu PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bahuga PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Way Tuba PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-138 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.9.9.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 75.000.000 65 75.000.000 65 350.000.000 Kec. W. Tuba 3.9.10 Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Agung Poin 0,6276 0,6339 291.998.248 0,6402 267.048.248 0,6466 267.048.248 0,6531 267.048.248 0,6596 267.048.248 0,666 267.048.248 0,6662 1.627.239.488 Kec.N.Agung 3.9.10.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 56.797.952 62 51.797.952 63 51.797.952 64 51.797.952 65 51.797.952 65 51.797.952 65 315.787.712 Kec.N.Agung 3.9.10.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 112.965.120 62 86.715.120 63 86.715.120 64 86.715.120 65 86.715.120 65 86.715.120 65 546.540.720 Kec.N.Agung 3.9.10.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 49.968.688 62 49.968.688 63 49.968.688 64 49.968.688 65 49.968.688 65 49.968.688 65 299.812.128 Kec.N.Agung 3.9.10.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec.N.Agung 3.9.10.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 72.266.488 62 68.566.488 63 68.566.488 64 68.566.488 65 68.566.488 65 68.566.488 65 415.098.928 Kec.N.Agung 3.9.11 Indeks Desa Membangun Kecamatan Gunung Labuhan Poin 0,6510 0,6575 303.863.600 0,6641 303.863.600 0,6707 303.863.600 0,6774 303.863.600 0,6842 303.863.600 0,691 303.863.600 0,6910 1.823.181.600 Kec. G.Labuhan 3.9.11.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 58.400.000 62 58.400.000 63 58.400.000 64 58.400.000 65 58.400.000 65 58.400.000 65 350.400.000 Kec. G.Labuhan 3.9.11.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 118.463.600 62 108.463.600 63 108.463.600 64 108.463.600 65 108.463.600 65 108.463.600 65 660.781.600 Kec. G.Labuhan 3.9.11.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 300.000.000 Kec. G.Labuhan 3.9.11.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. G.Labuhan 3.9.11.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 77.000.000 62 77.000.000 63 77.000.000 64 77.000.000 65 77.000.000 65 77.000.000 65 462.000.000 Kec. G.Labuhan 3.9.12 Indeks Desa Membangun Kecamatan Rebang Tangkas Poin 0,6830 0,6899 206.903.300 0,6968 203.513.100 0,7037 203.513.100 0,7108 203.513.100 0,7179 203.513.100 0,7250 203.513.100 0,7250 1.224.468.800 Kec. R.Tangkas 3.9.12.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 37.303.900 62 33.913.700 63 33.913.700 64 33.913.700 65 33.913.700 65 33.913.700 65 206.872.400 Kec. R.Tangkas 3.9.12.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 73.523.100 62 68.523.100 63 68.523.100 64 68.523.100 65 68.523.100 65 68.523.100 65 416.138.600 Kec. R.Tangkas 3.9.12.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 49.999.600 62 44.999.600 63 44.999.600 64 44.999.600 65 44.999.600 65 44.999.600 65 274.997.600 Kec. R.Tangkas 3.9.12.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. R.Tangkas 3.9.12.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 46.076.700 62 46.076.700 63 46.076.700 64 46.076.700 65 46.076.700 65 46.076.700 65 276.460.200 Kec. R.Tangkas 3.9.13 Indeks Desa Membangun Kecamatan Negara Batin Poin 0,6621 0,6687 261.326.490 0,6754 262.439.490 0,6822 262.439.490 0,6890 262.439.490 0,6959 262.439.490 0,7028 262.439.490 0,7028 1.573.523.940 Kec.N.Batin PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negara Batin PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Agung PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Gunung Labuhan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Rebang Tangkas PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-139 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.9.13.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 46.678.800 62 46.678.800 63 46.678.800 64 46.678.800 65 46.678.800 65 46.678.800 65 280.072.800 Kec.N.Batin 3.9.13.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 101.523.244 62 92.636.244 63 92.636.244 64 92.636.244 65 92.636.244 65 92.636.244 65 564.704.464 Kec.N.Batin 3.9.13.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 49.999.950 62 49.999.950 63 49.999.950 64 49.999.950 65 49.999.950 65 49.999.950 65 299.999.700 Kec.N.Batin 3.9.13.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec.N.Batin 3.9.13.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 63.124.496 62 63.124.496 63 63.124.496 64 63.124.496 65 63.124.496 65 63.124.496 65 378.746.976 Kec.N.Batin 3.9.14 Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Besar Poin 0,6480 0,6545 245.599.094 0,6611 241.399.094 0,6677 241.399.094 0,6743 241.399.094 0,6811 241.399.094 0,6879 241.399.094 0,6879 1.452.594.564 Kec. N. Besar 3.9.14.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 43.709.366 62 43.709.366 63 43.709.366 64 43.709.366 65 43.709.366 65 43.709.366 65 262.256.196 Kec. N. Besar 3.9.14.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 99.639.824 62 89.639.824 63 89.639.824 64 89.639.824 65 89.639.824 65 89.639.824 65 547.838.944 Kec. N. Besar 3.9.14.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 49.999.908 62 45.799.908 63 45.799.908 64 45.799.908 65 45.799.908 65 45.799.908 65 278.999.448 Kec. N. Besar 3.9.14.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. N. Besar 3.9.14.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 52.249.996 62 52.249.996 63 52.249.996 64 52.249.996 65 52.249.996 65 52.249.996 65 313.499.976 Kec. N. Besar 3.9.15 Indeks Desa Membangun Kecamatan Buay Bahuga Poin 0,6414 0,6478 205.605.000 0,6543 205.605.000 0,6609 205.605.000 0,6675 205.605.000 0,6741 205.605.000 0,6809 205.605.000 0,6809 1.233.630.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.15.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 43.371.000 62 43.371.000 63 43.371.000 64 43.371.000 65 43.371.000 65 43.371.000 65 260.226.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.15.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 82.033.000 62 72.033.000 63 72.033.000 64 72.033.000 65 72.033.000 65 72.033.000 65 442.198.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.15.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 300.000.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.15.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.15.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 30.201.000 62 30.201.000 63 30.201.000 64 30.201.000 65 30.201.000 65 30.201.000 65 181.206.000 Kec.Buay Bahuga 3.9.16 Indeks Desa Membangun Kecamatan Bumi Agung Poin 0,6647 0,6714 214.100.000 0,6781 214.100.000 0,6849 214.100.000 0,6917 214.100.000 0,6986 214.100.000 0,7056 214.100.000 0,7056 1.284.600.000 Kec. B. Agung 3.9.16.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 36.450.000 62 36.450.000 63 36.450.000 64 36.450.000 65 36.450.000 65 36.450.000 65 218.700.000 Kec. B. Agung 3.9.16.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 82.650.000 62 72.650.000 63 72.650.000 64 72.650.000 65 72.650.000 65 72.650.000 65 445.900.000 Kec. B. Agung PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Besar PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Buay Bahuga PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bumi Agung PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-140 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.9.16.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 300.000.000 Kec. B. Agung 3.9.16.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. B. Agung 3.9.16.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 45.000.000 62 45.000.000 63 45.000.000 64 45.000.000 65 45.000.000 65 45.000.000 65 270.000.000 Kec. B. Agung 3.9.17 Indeks Desa Membangun Kecamatan Umpu Semenguk Poin 0,6529 0,6595 216.292.000 0,6661 202.292.000 0,6727 202.292.000 0,6795 202.292.000 0,6862 202.292.000 0,6931 202.292.000 0,6931 1.227.752.000 Kec. Umpu Semenguk 3.9.17.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik % 60 61 36.000.000 62 36.000.000 63 36.000.000 64 36.000.000 65 36.000.000 65 36.000.000 65 216.000.000 Kec. Umpu Semenguk 3.9.17.2 Persentase Kampung Yang Diberdayakan % 60 61 130.292.000 62 56.292.000 63 56.292.000 64 56.292.000 65 56.292.000 65 56.292.000 65 411.752.000 Kec. Umpu Semenguk 3.9.17.3 Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban % 60 61 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 250.000.000 Kec. Umpu Semenguk 3.9.17.4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum % 60 62 10.000.000 63 10.000.000 64 10.000.000 65 10.000.000 65 10.000.000 65 50.000.000 Kec. Umpu Semenguk 3.9.17.5 Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung % 60 61 50.000.000 62 50.000.000 63 50.000.000 64 50.000.000 65 50.000.000 65 50.000.000 65 300.000.000 Kec. Umpu Semenguk 3,10 Indeks Pembangunan Gender Poin 88,19 88,23 386.089.900 88,27 399.099.900 88,32 399.099.900 88,37 219.099.900 88,44 425.000.000 88,54 425.000.000 88,54 2.253.389.600 Dinas PPPA DALDUK KB 3.10.1 Indeks Pemberdayaan Gender Poin 65,3 65,95 341.990.000 66,61 355.000.000 67,28 355.000.000 67,95 175.000.000 68,63 355.000.000 69,32 355.000.000 69,32 1.936.990.000 Dinas PPPA DALDUK KB 3.10.1.1 Persentase lembaga yang telah menerapkan ARG % 15 20.00 341.990.000 25.00 355.000.000 27.00 355.000.000 30.00 175.000.000 35.00 355.000.000 45.00 355.000.000 45.00 1.936.990.000 Dinas PPPA DALDUK KB 3.10.2 Angka Kekerasan Perempuan Kasus 28 20 44.099.900 15 44.099.900 10 44.099.900 5 44.099.900 0 70.000.000 70.000.000 0 316.399.600 Dinas PPPA DALDUK KB 3.10.2.1 Persentase penanganan kasus Kekerasaan pada Perempuan % 100 100 44.099.900 100 44.099.900 100 44.099.900 100 44.099.900 100 70.000.000 100 70.000.000 100 316.399.600 Dinas PPPA DALDUK KB 3,11 Cakupan Pembinaan Pemuda % n/a 0,01 600.000.000 0,03 583.425.000 0,04 583.425.000 0,06 536.312.845 0,07 683.425.000 0,09 683.425.000 0,09 3.670.012.845 Dinas Porapar 3.11.1 Persentase Wirausaha Muda % n/a 4,41 150.000.000 8,81 145.856.250 13,22 145.856.250 17,62 134.078.211 22,03 145.856.250 26,43 145.856.250 26,43 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.1.1 Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula % n/a 17.62 150.000.000 17.62 145.856.250 17.62 145.856.250 17.62 134.078.211 17.62 145.856.250 17.62 145.856.250 17.62 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.2 Persentase Pemuda Pelopor % n/a 0,00 150.000.000 17,62 145.856.250 26,43 145.856.250 35,24 134.078.211 44,05 145.856.250 52,86 145.856.250 52,86 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.2.1 Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor % n/a 13.22 150.000.000 13.22 145.856.250 13.22 145.856.250 13.22 134.078.211 13.22 145.856.250 13.22 145.856.250 13.22 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.3 Persentase Pemuda Kader % n/a 5,88 150.000.000 11,76 145.856.250 17,65 145.856.250 23,53 134.078.211 29,41 145.856.250 29,41 145.856.250 29,41 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.3.1 Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader % n/a 30% 150.000.000 100 145.856.250 100 145.856.250 100 134.078.211 100 145.856.250 100 145.856.250 100 867.503.211 Dinas Porapar PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Umpu Semenguk PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Pembangunan Gender Meningkatkan Keberdayaan Perempuan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Mengurangi Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-141 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.11.4 Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif % 70.58 % 76.47 150.000.000 82.35 145.856.250 88.24 145.856.250 94.12 134.078.211 100.00 145.856.250 100.00 145.856.250 100.00 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.4.1 Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina % 5.88 150.000.000 5.88 145.856.250 5.88 145.856.250 5.88 134.078.211 5.88 145.856.250 5.88 145.856.250 5.88 867.503.211 Dinas Porapar 3.11.5 Persentase Gugus depan yang ter akreditasi % 80.00 % 55,4 0 56,98 0 58,57 0 60,16 - 61,75 100.000.000 63,33 100.000.000 63,33 200.000.000 Dinas Porapar 3.11.5.1 Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan % 3.97 0 3.97 0 3.97 0 3.97 - 4.13 100.000.000 4.13 100.000.000 4.13 200.000.000 Dinas Porapar 3,12 Cakupan Pembinaan Olahraga % 29,17 30,00 640.000.000 33,33 730.000.000 40,00 730.000.000 46,67 630.000.000 56,67 730.000.000 56,67 730.000.000 56,67 4.190.000.000 Dinas Porapar 3.12.1 Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi % 29.17 33.33 213.334.000 37.50 243.334.000 45.83 243.334.000 54.17 210.000.000 62.50 243.334.000 62.50 243.334.000 62.50 1.396.670.000 Dinas Porapar 3.12.1.1 Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi % 14.29 213.334.000 12.50 243.334.000 11.11 243.334.000 20 210.000.000 16.67 243.334.000 16.67 243.334.000 16.67 1.396.670.000 Dinas Porapar 3.12.2 Persentase Pembinaan Olahraga Pendidikan % n/a 12.50 213.333.000 25.00 243.333.000 37.50 243.333.000 50.00 210.000.000 62.50 243.333.000 62.50 243.333.000 62.50 1.396.665.000 Dinas Porapar 3.12.2.1 Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan % n/a 12.50 213.333.000 12.50 243.333.000 12.50 243.333.000 12.50 210.000.000 12.50 243.333.000 12.50 243.333.000 12.50 1.396.665.000 Dinas Porapar 3.12.3 Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi % n/a 16.67 213.333.000 33.33 243.333.000 50.00 243.333.000 66.67 210.000.000 100.00 243.333.000 100.00 243.333.000 100.00 1.396.665.000 Dinas Porapar 3.12.3.1 Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi % n/a 16.67 213.333.000 16.67 243.333.000 16.67 243.333.000 16.67 210.000.000 33.33 243.333.000 33.33 243.333.000 33.33 1.396.665.000 Dinas Porapar 3,13 Cakupan Pembinaan Kebudayaan % n/a 50 357.200.000 60 307.200.000 70 200.000.000 75 650.000.000 77 1.200.000.000 80 900.000.000 80 3.614.400.000 Dinas P & K 3.13.1 Cakupan Pengelolaan Kebudayaan % n/a 50 200.000.000 60 200.000.000 70 0 75 400.000.000 77 350.000.000 80 350.000.000 80 1.500.000.000 Dinas P & K 3.13.1.1 Cakupan Pengelolaan Kebudayaan % n/a 50 200.000.000 60 200.000.000 70 75 250.000.000 77 150.000.000 80 150.000.000 80 950.000.000 Dinas P & K 3.13.1.2 Cakupan Pembinaan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya di Way Kanan % n/a 0 20 30 40 150.000.000 50 200.000.000 60 200.000.000 60 550.000.000 3.13.2 Cakupan Pembinaan Lembaga Adat % 100 100 107.200.000 100 107.200.000 100 100.000.000 100 250.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 864.400.000 Dinas P & K 3.13.2.1 Cakupan Pembinaan Lembaga Adat % 100 100 107.200.000 100 107.200.000 100 100.000.000 100 250.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 864.400.000 Dinas P & K 3.13.3 Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional % n/a 60 0 67 0 70 0 75 - 80 200.000.000 80 200.000.000 80 400.000.000 Dinas P & K 3.13.4.1 Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional % n/a 60 67 70 75 80 200.000.000 80 200.000.000 80 400.000.000 Dinas P & K 3.13.4 Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal % n/a 50 50.000.000 0 65 100.000.000 - 75 200.000.000 75 200.000.000 75 550.000.000 Dinas P & K 3.13.5.1 Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal % n/a 50 50.000.000 65 100.000.000 75 200.000.000 75 200.000.000 75 550.000.000 Dinas P & K 3.13.5 Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan % n/a 71,43 0 0 83,33 0 85,71 - 85,71 300.000.000 0 88,10 300.000.000 Dinas P & K Meningkatnya Kualitas Olahraga Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Melestarikan Kesenian Tradisonal PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Sejarah Lokal PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-142 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.13.6.1 Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan % n/a 71,43 83,33 85,71 300.000.000 88,10 300.000.000 Dinas P & K 3,14 Indeks Resiko Bencana Poin 131,19 131,19 9.389.568.700 131,19 9.616.850.953 131,19 9.360.645.400 131,19 10.870.422.351 131,19 16.526.258.163 131,19 16.313.565.271 131,19 72.077.310.839 BPBD 3.14.1 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana % n/a 5% 285.000.000 10% 356.000.000 15% 333.582.953 20% 348.000.000 80% 404.427.188 100% 294.624.296 100% 2.021.634.437 BPBD 3.14.1.1 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana % n/a 5% 285.000.000 10% 356.000.000 15% 333.582.953 20% 348.000.000 80% 404.427.188 100% 294.624.296 100% 2.021.634.437 BPBD 3.14.2 Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani % n/a 100% 437.290.000 100% 688.890.000 100% 636.200.000 100% 672.740.000 100% 724.690.000 100% 816.800.000 100% 3.976.610.000 BPBD 3.14.2.1 Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani % n/a 100% 437.290.000 100% 688.890.000 100% 636.200.000 100% 672.740.000 100% 724.690.000 100% 816.800.000 100% 3.976.610.000 BPBD 3.14.3 Persentase Penanganan Pasca Bencana % n/a 100% 32.000.000 100% 32.000.000 100% 32.000.000 100% 35.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 226.000.000 BPBD 3.14.3.1 Persentase Penanganan Pasca Bencana % n/a 100% 32.000.000 100% 32.000.000 100% 32.000.000 100% 35.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 226.000.000 BPBD 3.14.4 Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial % 61.44 62.44 41.019.200 63.44 125.000.000 64.44 164.063.494 65.44 164.063.494 66.44 164.063.494 67.44 164.063.494 67.44 822.273.176 Dinas Sosial 3.14.4.1 Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial % 61.44 62.44 20.509.600 63.44 62.500.000 64.44 82.031.747 65.44 82.031.747 66.44 82.031.747 67.44 82.031.747 67.44 411.136.588 Dinas Sosial 3.14.4.2 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten % 2 3 20.509.600 4 62.500.000 5 82.031.747 6 82.031.747 7 82.031.747 8 82.031.747 8 411.136.588 Dinas Sosial 3.14.5 Persentase Penurunan Wilayah Dampak Bencana Banjir % 0 0 1.629.049.500 1 2.597.158.751 2 2.597.158.751 3 1.758.099.000 4 4.539.771.141 4.539.771.141 5 17.661.008.284 Dinas PU 3.14.5.1 Persentase Pengurangan Wilayah Banjir % 0 1 1.629.049.500 1 2.597.158.751 2 2.597.158.751 3 1.758.099.000 4 4.539.771.141 5 4.539.771.141 5 17.661.008.284 Dinas PU 3.14.6 Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi % 0 0 919.210.000 1 290.000.000 2 290.000.000 3 290.000.000 4 290.000.000 5 290.000.000 5 2.369.210.000 Dinas PU 3.14.6.1 Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi 0 0 919.210.000 1 290.000.000 2 290.000.000 3 290.000.000 4 290.000.000 5 290.000.000 5 2.369.210.000 Dinas PU 3.14.7 Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat % n/a 5 6.000.000.000 5 5.468.802.202 5 5.107.640.202 5 7.402.519.857 5 10.158.306.340 5 10.158.306.340 5 44.295.574.942 Dinas PU 3.14.7.1 Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat % n/a 5 6.000.000.000 5 5.468.802.202 5 5.107.640.202 5 7.402.519.857 5 10.158.306.340 5 10.158.306.340 5 44.295.574.942 Dinas PU 3.14.8 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Menit 30 30 46.000.000 30 59.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 0 30 705.000.000 Satpol PP 3.14.8.1 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Menit 30 30 46.000.000 30 59.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 0 30 705.000.000 Satpol PP PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Mengurangi Dampak Bencana Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatkan Penanganan Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENANGANAN BENCANA Pengurangan Wilayah Rawan Bencana PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-143 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3,15 Cakupan Ketertiban Poin n/a 40 5.290.513.900 45 5.218.400.000 50 5.218.400.000 55 5.534.313.443 60 6.043.517.602 60 6.043.517.602 60 33.348.662.547 Satpol PP 3.15.1 Persentase Penegakan PERDA % 2,5 2,67 1.763.504.633 3 1.739.466.667 3,33 1.739.466.667 3,67 1.844.771.148 4 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3.15.1.1 Persentase Penegakan PERDA % 2,5 2,67 1.763.504.633 3 1.739.466.667 3,33 1.739.466.667 3,67 1.844.771.148 4 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3.15.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan) % 100 100 1.763.504.633 100 1.739.466.667 100 1.739.466.667 100 1.844.771.148 100 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3.15.2.1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan) % 100 100 1.763.504.633 100 1.739.466.667 100 1.739.466.667 100 1.844.771.148 100 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3.15.3 Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten % 100 100 1.763.504.633 100 1.739.466.667 100 1.739.466.667 100 1.844.771.148 100 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3.15.3.1 Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten % 100 100 1.763.504.633 100 1.739.466.667 100 1.739.466.667 100 1.844.771.148 100 2.014.505.867 100 2.014.505.867 100 11.116.220.849 Satpol PP 3,16 Angka Konflik Sosial Kasus 0 0 1.465.855.400 0 1.536.473.000 0 2.183.376.000 0 2.072.033.790 0 2.283.376.000 0 2.283.376.000 0 11.824.490.190 Kesbangpol 3.16.1 Cakupan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 20 20 36.140.000 20 153.900.000 20 153.900.000 20 75.000.000 20 153.900.000 100 153.900.000 100 726.740.000 Kesbangpol 3.16.1.1 Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara Kecamatan 15 15 36.140.000 15 153.900.000 15 153.900.000 15 75.000.000 15 153.900.000 75 153.900.000 75 726.740.000 Kesbangpol 3.16.2 Cakupan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya % 100 100 1.115.015.000 100 1.171.850.000 100 1.171.850.000 100 1.171.850.000 100 1.271.850.000 100 1.271.850.000 100 7.174.265.000 Kesbangpol 3.16.2.1 Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama % 100 100 1.115.015.000 100 1.171.850.000 100 1.171.850.000 100 1.171.850.000 100 1.271.850.000 100 1.271.850.000 100 7.174.265.000 Kesbangpol 3.16.3 Cakupan Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan % 16,67 16,67 61.560.000 18,33 61.530.000 20 61.530.000 21,67 64.087.790 23,33 61.530.000 100 61.530.000 100 371.767.790 Kesbangpol 3.16.3.1 Tersedianya data organisasi kemasyarakatan Orkemas 10 10 61.560.000 11 61.530.000 12 61.530.000 13 64.087.790 14 61.530.000 60 61.530.000 60 371.767.790 Kesbangpol 3.16.4 Cakupan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi % 100 100 53.140.400 100 53.097.000 100 100.000.000 100 65.000.000 100 100.000.000 100.000.000 100 471.237.400 Kesbangpol 3.16.4.1 Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik % 100 100 53.140.400 100 53.097.000 100 100.000.000 100 65.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 471.237.400 Kesbangpol 3.16.5 Persentase penyelesaian konflik sosial % 20 20 200.000.000 20 96.096.000 20 96.096.000 20 96.096.000 20 96.096.000 100 96.096.000 100 680.480.000 Kesbangpol 3.16.5.1 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal dokumen 12 12 200.000.000 12 96.096.000 12 96.096.000 12 96.096.000 12 96.096.000 60 96.096.000 60 680.480.000 Kesbangpol 3.16.6 Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan % 0 15 0 20 0 40 600.000.000 60 600.000.000 80 600.000.000 100 600.000.000 100 2.400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.1 Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan % 15 20 40 60 80 100 100 0 OPD yang membidangi Pertanahan Meningkatnya Ketertiban Daerah Meningkatkan Penegakan Perda PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Menurunnya Konflik Sosial Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-144 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 3.16.6.2 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah % 1 100.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 4 100.000.000 4 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.3 Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah % 1 100.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 4 100.000.000 4 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.4 Persentase Penetapan Tanah Ulayat % 2 100.000.000 4 100.000.000 6 100.000.000 8 100.000.000 8 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.5 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong % 2 100.000.000 4 100.000.000 6 100.000.000 8 100.000.000 8 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.6 Persentase Penerbitan Izin membuka tanah % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3.16.6.7 Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten % 2 100.000.000 4 100.000.000 6 100.000.000 8 100.000.000 8 400.000.000 OPD yang membidangi Pertanahan 3,17 Indeks Ketahanan Pangan Poin 73,55 73,65 690.268.500 73,75 675.382.450 73,85 938.979.300 73,95 795.000.000 74,05 1.174.276.125 74,15 1.174.276.125 74,15 3.050.123.900 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.1 Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan % 20,59 20,59 44.701.000 23,53 46.701.000 26,47 115.000.000 29,41 115.000.000 32,35 150.296.825 35,29 150.296.825 35,29 621.995.650 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.1.1 Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan % 20,59 20,59 44.701.000 23,53 46.701.000 26,47 115.000.000 29,41 115.000.000 32,35 150.296.825 35,29 150.296.825 35,29 621.995.650 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Poin 87,4 84,1 268.482.150 84,6 249.052.150 85,1 259.479.300 85,6 165.000.000 86,1 250.000.000 86,6 250.000.000 86,6 1.442.013.600 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.2.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Poin 87,4 87,4 268.482.150 87,7 249.052.150 88,2 259.479.300 88,7 165.000.000 89,2 250.000.000 89,7 250.000.000 89,7 1.442.013.600 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.3 Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) % 59,367 59,367 179.056.050 59,37 179.600.000 59,372 164.500.000 59,374 115.000.000 59,376 173.979.300 59,378 173.979.300 59,378 986.114.650 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.3.1 Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) % 59,365 59,367 179.056.050 59,37 179.600.000 59,372 164.500.000 59,374 115.000.000 59,376 173.979.300 59,378 173.979.300 59,378 986.114.650 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.4 Persentase Penanganan Kerawanan Pangan % 18,94 7,05 103.974.600 7,05 105.974.600 6,61 200.000.000 6,17 200.000.000 5,73 300.000.000 5,29 300.000.000 5,29 1.209.949.200 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.4.1 Persentase Penanganan Kerawanan Pangan % 18,94 7,05 103.974.600 7,05 105.974.600 6,17 200.000.000 5,29 200.000.000 4,41 300.000.000 3,52 300.000.000 3,52 1.209.949.200 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.5 Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah % 72,2 73,3 94.054.700 77,8 94.054.700 80 200.000.000 83,3 200.000.000 85,6 300.000.000 87,8 300.000.000 87,8 1.188.109.400 Dinas Ketahanan Pangan 3.17.5.1 Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah % 72,2 73,3 94.054.700 77,8 94.054.700 80 200.000.000 83,3 200.000.000 85,6 300.000.000 87,8 300.000.000 87,8 1.188.109.400 Dinas Ketahanan Pangan 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi % -1,16 2 66.088.250.617 3 61.698.413.737 4 63.253.615.428 5 69.787.335.159 5 95.132.898.387 5,2 95.027.482.387 4,03 450.987.995.716 4,1 Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 0,74 2 8.881.195.156 3 10.787.809.841 4 10.503.831.304 4,5 9.734.961.206 5 11.616.844.352 5 11.616.844.352 3,92 63.141.486.210 4.1.1 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi % 1,86 2.256.935.200 1,57 2.262.550.000 1,50 2.314.070.000 1,55 2.271.830.000 1,37 2.333.560.000 1,46 2.333.560.000 1,46 13.772.505.200 Dinas TPHP PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatkan Perekonomian Daerah Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Meningkatkan Produksi Padi BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-145 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.1.1 Produksi Padi Ton 172.696 175.909 6.700.000 178.670 16.130.000 181.350 16.130.000 184.161 16.130.000 186.684 18.750.000 186.684 18.750.000 189.242 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.1.2 Produksi Padi Ton 172.696 175.909 9.735.200 178.670 22.600.000 181.350 22.600.000 184.161 22.600.000 186.684 34.800.000 186.684 34.800.000 189.242 147.135.200 Dinas TPHP 4.1.1.3 Produksi Padi Ton 172.696 175.909 223.000.000 178.670 218.820.000 181.350 225.340.000 184.161 220.600.000 186.684 230.010.000 186.684 230.010.000 189.242 1.347.780.000 Dinas TPHP 4.1.1.4 Indeks Pertanaman Padi Kali Tahun 2,01 2,020 2.000.000.000 2,030 2.000.000.000 2,040 2.000.000.000 2,051 2.000.000.000 2,061 2.000.000.000 2,071 2.000.000.000 2,071 12.000.000.000 Dinas PU 4.1.1.5 Cakupan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi % 100 17.500.000 100 5.000.000 100 50.000.000 100 12.500.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 185.000.000 Dinas Indag 4.1.2 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Gogo % 2 11,18 239.410.000 9,14 257.482.600 8,39 264.029.300 7,76 259.230.876 7,13 283.371.576 6,66 283.371.576 6,66 1.586.895.928 Dinas TPHP 4.1.2.1 Produksi Padi Gogo Ton 11.351 12.620 6.700.000 13.773 16.130.000 14.929 16.130.000 16.087 16.130.000 17.234 18.750.000 17.234 18.750.000 18.463 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.2.2 Produksi Padi Gogo Ton 11.351 12.620 223.000.000 13.773 218.753.300 14.929 225.300.000 16.087 220.501.576 17.234 230.021.576 17.234 230.021.576 18.463 1.347.598.028 Dinas TPHP 4.1.2.3 Produksi Padi Gogo Ton 11.351 12.620 9.710.000 13.773 22.599.300 14.929 22.599.300 16.087 22.599.300 17.234 34.600.000 17.234 34.600.000 18.463 146.707.900 Dinas TPHP 4.1.3 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Organik % 30 30 239.410.000 30 257.430.000 30 263.971.576 30 259.190.000 30 283.360.000 30 283.360.000 30 1.586.721.576 Dinas TPHP 4.1.3.1 Produksi Padi Organik Ton 10 13 6.700.000 17 16.130.000 22 16.130.000 29 16.130.000 37 18.750.000 37 18.750.000 48 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.3.2 Produksi Padi Organik Ton 10 13 223.000.000 17 218.720.000 22 225.261.576 29 220.480.000 37 230.010.000 37 230.010.000 48 1.347.481.576 Dinas TPHP 4.1.3.3 Produksi Padi Organik Ton 10 13 9.710.000 17 22.580.000 22 22.580.000 29 22.580.000 37 34.600.000 37 34.600.000 48 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.4 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Jagung % 20,49 239.350.000 14,27 257.430.000 12,58 263.950.000 11,30 259.190.000 9,96 283.360.000 9,06 283.360.000 9,06 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.4.1 Produksi Jagung Ton 47.100 56.751 6.700.000 64.849 16.130.000 64.849 16.130.000 81.257 16.130.000 89.350 18.750.000 89.350 18.750.000 89.249 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.4.2 Produksi Jagung Ton 47.100 56.751 222.940.000 64.849 218.720.000 64.849 225.240.000 81.257 220.480.000 89.350 230.010.000 89.350 230.010.000 89.249 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.4.3 Produksi Jagung Ton 47.100 56.751 9.710.000 64.849 22.580.000 64.849 22.580.000 81.257 22.580.000 89.350 34.600.000 89.350 34.600.000 89.249 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.5 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Kayu % 7,50 239.350.000 9,77 257.430.000 9,12 263.950.000 8,35 259.190.000 7,74 283.360.000 7,20 283.360.000 7,20 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.5.1 Produksi Ubi Kayu Ton 386.683 415.692 6.700.000 460.702 16.130.000 506.912 16.130.000 553.122 16.130.000 599.532 18.750.000 646.042 18.750.000 646.042 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.5.2 Produksi Ubi Kayu Ton 386.683 415.692 222.940.000 460.702 218.720.000 506.912 225.240.000 553.122 220.480.000 599.532 230.010.000 646.042 230.010.000 646.042 1.347.400.000 Dinas TPHP PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatkan Produksi Padi Gogo PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Padi Organik PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Jagung PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Ubi Kayu PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-146 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.5.3 Produksi Ubi Kayu Ton 386.683 415.692 9.710.000 460.702 22.580.000 506.912 22.580.000 553.122 22.580.000 599.532 34.600.000 646.042 34.600.000 646.042 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.6 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya % 7,01 239.366.800 5,89 257.430.000 6,10 263.950.000 5,65 259.190.000 5,54 283.360.000 4,88 283.360.000 4,88 1.586.656.800 Dinas TPHP 4.1.6.1 Produksi Pangan Lainnya Ton 717 767,25 6.700.000 812 16.130.000 862 16.130.000 911 16.130.000 961 18.750.000 961 18.750.000 1014 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.6.2 Produksi Pangan Lainnya Ton 717 767,25 222.956.800 812 218.720.000 862 225.240.000 911 220.480.000 961 230.010.000 961 230.010.000 1014 1.347.416.800 Dinas TPHP 4.1.6.3 Produksi Pangan Lainnya Ton 717 767,25 9.710.000 812 22.580.000 862 22.580.000 911 22.580.000 961 34.600.000 961 34.600.000 1014 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.7 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim % 0,75 239.350.000 0,68 257.430.000 0,70 263.950.000 0,71 259.190.000 0,82 283.360.000 0,74 283.360.000 0,74 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.7.1 Produksi Sayuran Semusim Kw 5058,45 5096,45 6.700.000 5131,45 16.130.000 5167,45 16.130.000 5204,45 16.130.000 5246 18.750.000 5246 18.750.000 5289 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.7.2 Produksi Sayuran Semusim Kw 5058,45 5096,45 222.940.000 5131,45 218.720.000 5167,45 225.240.000 5204,45 220.480.000 5246 230.010.000 5246 230.010.000 5289 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.7.3 Produksi Sayuran Semusim Kw 5058,45 5096,45 9.710.000 5131,45 22.580.000 5167,45 22.580.000 5204,45 22.580.000 5246 34.600.000 5246 34.600.000 5289 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.8 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim % n.a 239.350.000 25,00 257.430.000 11,11 263.950.000 10,00 259.190.000 16,67 283.360.000 20,00 283.360.000 20,00 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.8.1 Produksi Sayuran Organik Semusim Kw na 2 6.700.000 3 16.130.000 3 16.130.000 3 16.130.000 4 18.750.000 4 18.750.000 4 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.8.2 Produksi Sayuran Organik Semusim Kw na 2 222.940.000 3 218.720.000 3 225.240.000 3 220.480.000 4 230.010.000 4 230.010.000 4 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.8.3 Produksi Sayuran Organik Semusim Kw na 2 9.710.000 3 22.580.000 3 22.580.000 3 22.580.000 4 34.600.000 4 34.600.000 4 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.9 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim % 0,49 239.350.000 0,49 257.430.000 0,48 263.950.000 0,48 259.190.000 0,47 283.360.000 0,47 283.360.000 0,47 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.9.1 Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim Ton 100,28 100,77 6.700.000 101,26 16.130.000 101,75 16.130.000 102,24 16.130.000 102,17 18.750.000 102,17 18.750.000 107,20 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.9.2 Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim Ton 100,28 100,77 222.940.000 101,26 218.720.000 101,75 225.240.000 102,24 220.480.000 102,17 230.010.000 102,17 230.010.000 107,20 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.9.3 Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim Ton 100,28 100,77 9.710.000 101,26 22.580.000 101,75 22.580.000 102,24 22.580.000 102,17 34.600.000 102,17 34.600.000 107,20 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.10 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan % 0,5 239.350.000 0,49 257.430.000 0,49 263.950.000 0,49 259.190.000 0,48 283.360.000 0,48 283.360.000 0,48 1.586.640.000 Dinas TPHP 4.1.10.1 Produksi Sayuran Tahunan Kw 10.000 10.050 6.700.000 1.099,25 16.130.000 10.148,73 16.130.000 10.189,46 16.130.000 10.247,41 18.750.000 10.247,41 18.750.000 10.296,60 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.10.2 Produksi Sayuran Tahunan Kw 10.000 10.050 222.940.000 1.099,25 218.720.000 10.148,73 225.240.000 10.189,46 220.480.000 10.247,41 230.010.000 10.247,41 230.010.000 10.296,60 1.347.400.000 Dinas TPHP PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-147 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.10.3 Produksi Sayuran Tahunan Kw 10.000 10.050 9.710.000 1.099,25 22.580.000 10.148,73 22.580.000 10.189,46 22.580.000 10.247,41 34.600.000 10.247,41 34.600.000 10.296,60 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.11 Persentase Peningkatan Produksi Buah-Buahan Tahunan % n.a 239.350.000 14,29 259.190.000 12,50 259.190.000 11,11 259.190.000 10,00 283.360.000 10,00 283.360.000 10,00 1.583.640.000 Dinas TPHP 4.1.11.1 Produksi Buah Tahunan Kw na na 6.700.000 99.000 16.130.000 111.375 16.130.000 123.748,76 16.130.000 136.123,64 18.750.000 136.123,64 18.750.000 149.736 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.11.2 Produksi Buah Tahunan Kw na na 222.940.000 99.000 220.480.000 111.375 220.480.000 123.748,76 220.480.000 136.123,64 230.010.000 136.123,64 230.010.000 149.736 1.344.400.000 Dinas TPHP 4.1.11.3 Produksi Buah Tahunan Kw na na 9.710.000 99.000 22.580.000 111.375 22.580.000 123.748,76 22.580.000 136.123,64 34.600.000 136.123,64 34.600.000 149.736 146.650.000 Dinas TPHP 4.1.12 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi % 4 4,0 36.200.000 4,10 39.557.000 3,90 65.685.569 4,00 31.075.020 3,80 84.500.000 3,80 84.500.000 3,80 341.517.589 Dinas TPHP 4.1.12.1 Produksi Kopi Ton 8.705 9.052 19.900.000 9.420 21.442.000 9.788 31.442.000 10.177 17.000.000 10.567 40.000.000 10.567 40.000.000 10.567 169.784.000 Dinas TPHP 4.1.12.2 Produksi Kopi Ton 8.705 9.052 9.500.000 9.420 10.080.000 9.788 17.543.569 10.177 8.475.020 10.567 27.800.000 10.567 27.800.000 10.567 101.198.589 Dinas TPHP 4.1.12.3 Produksi Kopi Ton 8.705 9.052 6.800.000 9.420 8.035.000 9.788 16.700.000 10.177 5.600.000 10.567 16.700.000 10.567 16.700.000 10.567 70.535.000 Dinas TPHP 4.1.13 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Lada % 4 4,2 36.163.300 3,80 39.542.000 4,20 65.647.000 4,00 31.000.000 3,90 84.455.000 3,90 84.455.000 3,90 341.262.300 Dinas TPHP 4.1.13.1 Produksi Lada Ton 1625 1694 19.900.000 1759 21.442.000 1833 31.442.000 1907 17.000.000 1981 40.000.000 1981 40.000.000 1981 169.784.000 Dinas TPHP 4.1.13.2 Produksi Lada Ton 1625 1694 9.463.300 1759 10.070.000 1833 17.525.000 1907 8.450.000 1981 27.775.000 1981 27.775.000 1981 101.058.300 Dinas TPHP 4.1.13.3 Produksi Lada Ton 1625 1694 6.800.000 1759 8.030.000 1833 16.680.000 1907 5.550.000 1981 16.680.000 1981 16.680.000 1981 70.420.000 Dinas TPHP 4.1.14 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao % 4 4,0 36.200.000 3,7 39.557.000 4,1 65.685.569 4,1 31.075.020 3,9 84.500.000 3,8 84.500.000 3,8 341.517.589 Dinas Perkebunan 4.1.14.1 Produksi Kakao Ton 548 570 19.900.000 591 21.442.000 615 31.442.000 640 17.000.000 665 40.000.000 690 40.000.000 690 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.14.2 Produksi Kakao Ton 548 570 9.500.000 591 10.080.000 615 17.543.569 640 8.475.020 665 27.800.000 690 27.800.000 690 101.198.589 Dinas Perkebunan 4.1.14.3 Produksi Kakao Ton 548 570 6.800.000 591 8.035.000 615 16.700.000 640 5.600.000 665 16.700.000 690 16.700.000 690 70.535.000 Dinas Perkebunan 4.1.15 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit % 4 3,9 36.163.300 4,0 39.542.000 4,0 65.647.000 4,0 31.000.000 4,0 84.455.000 4,0 84.455.000 4,0 341.262.300 Dinas Perkebunan 4.1.15.1 Produksi Kelapa Sawit Ton 27665 28755 19.900.000 29899 21.442.000 31097 31.442.000 32336 17.000.000 33631 40.000.000 34967 40.000.000 34967 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.15.2 Produksi Kelapa Sawit Ton 27665 28755 9.463.300 29899 10.070.000 31097 17.525.000 32336 8.450.000 33631 27.775.000 34967 27.775.000 34967 101.058.300 Dinas Perkebunan 4.1.15.3 Produksi Kelapa Sawit Ton 27665 28755 6.800.000 29899 8.030.000 31097 16.680.000 32336 5.550.000 33631 16.680.000 34967 16.680.000 34967 70.420.000 Dinas Perkebunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Lada PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-148 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.16 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet % 4 3,9 36.120.000 4,0 39.542.000 4,0 65.627.000 3,9 31.000.000 3,9 84.435.000 3,9 84.435.000 3,9 341.159.000 Dinas Perkebunan 4.1.16.1 Produksi Karet Ton 52605 54670 19.900.000 56856 21.442.000 59110 31.442.000 61440 17.000.000 63865 40.000.000 66385 40.000.000 66385 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.16.2 Produksi Karet Ton 52605 54670 9.440.000 56856 10.070.000 59110 17.525.000 61440 8.450.000 63865 27.775.000 66385 27.775.000 66385 101.035.000 Dinas Perkebunan 4.1.16.3 Produksi Karet Ton 52605 54670 6.780.000 56856 8.030.000 59110 16.660.000 61440 5.550.000 63865 16.660.000 66385 16.660.000 66385 70.340.000 Dinas Perkebunan 4.1.17 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa % 4 3,7 36.110.000 4,1 39.542.000 4,0 65.627.000 4,0 31.000.000 4,0 84.435.000 4,0 84.435.000 4,0 341.149.000 Dinas Perkebunan 4.1.17.1 Produksi Kelapa Ton 3.027 3140 19.900.000 3268 21.442.000 3399 31.442.000 3534 17.000.000 3674 40.000.000 3822 40.000.000 3822 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.17.2 Produksi Kelapa Ton 3.027 3140 9.440.000 3268 10.070.000 3399 17.525.000 3534 8.450.000 3674 27.775.000 3822 27.775.000 3822 101.035.000 Dinas Perkebunan 4.1.17.3 Produksi Kelapa Ton 3.027 3140 6.770.000 3268 8.030.000 3399 16.660.000 3534 5.550.000 3674 16.660.000 3822 16.660.000 3822 70.330.000 Dinas Perkebunan 4.1.18 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya % 4 3,3 36.110.000 4,3 39.542.000 4,1 65.627.000 4,0 31.000.000 4,8 84.435.000 3,6 84.435.000 3,6 341.149.000 Dinas Perkebunan 4.1.18.1 Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya Ton 90 93 19.900.000 97 21.442.000 101 31.442.000 105 17.000.000 110 40.000.000 114 40.000.000 114 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.18.2 Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya Ton 90 93 9.440.000 97 10.070.000 101 17.525.000 105 8.450.000 110 27.775.000 114 27.775.000 114 101.035.000 Dinas Perkebunan 4.1.18.3 Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya Ton 90 93 6.770.000 97 8.030.000 101 16.660.000 105 5.550.000 110 16.660.000 114 16.660.000 114 70.330.000 Dinas Perkebunan 4.1.19 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tebu % 4 4,0 36.110.000 4,0 39.542.000 4,0 65.627.000 4,0 31.000.000 4,0 84.435.000 4,0 84.435.000 4,0 341.149.000 Dinas Perkebunan 4.1.19.1 Produksi Tebu Ton 97850 101763 19.900.000 105825 21.442.000 110060 31.442.000 114454 17.000.000 119022 40.000.000 123778 40.000.000 123778 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.19.2 Produksi Tebu Ton 97850 101763 9.440.000 105825 10.070.000 110060 17.525.000 114454 8.450.000 119022 27.775.000 123778 27.775.000 123778 101.035.000 Dinas Perkebunan 4.1.19.3 Produksi Tebu Ton 97850 101763 6.770.000 105825 8.030.000 110060 16.660.000 114454 5.550.000 119022 16.660.000 123778 16.660.000 123778 70.330.000 Dinas Perkebunan 4.1.20 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tembakau % 4 4,3 36.110.000 4,2 39.542.000 4,0 65.627.000 3,8 31.000.000 3,7 84.435.000 3,6 84.435.000 3,6 341.149.000 Dinas Perkebunan 4.1.20.1 Produksi Tembakau Ton 23 24 19.900.000 25 21.442.000 26 31.442.000 27 17.000.000 28 40.000.000 29 40.000.000 29 169.784.000 Dinas Perkebunan 4.1.20.2 Produksi Tembakau Ton 23 24 9.440.000 25 10.070.000 26 17.525.000 27 8.450.000 28 27.775.000 29 27.775.000 29 101.035.000 Dinas Perkebunan 4.1.20.3 Produksi Tembakau Ton 23 24 6.770.000 25 8.030.000 26 16.660.000 27 5.550.000 28 16.660.000 29 16.660.000 29 70.330.000 Dinas Perkebunan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Karet PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-149 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.21 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi % 1,02 253.240.000 1,00 266.746.800 1,02 273.266.800 0,98 268.506.800 0,98 298.760.000 0,98 298.760.000 0,98 1.659.280.400 Dinas TPHP 4.1.21.1 Populasi Ternak Sapi Ekor 38.092 38.481 6.700.000 38.865 16.130.000 39.262 16.130.000 39.647 16.130.000 40.035 18.750.000 40.035 18.750.000 40.427 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.21.2 Populasi Ternak Sapi Ekor 38.092 38.481 222.940.000 38.865 218.720.000 39.262 225.240.000 39.647 220.480.000 40.035 230.010.000 40.035 230.010.000 40.427 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.21.3 Populasi Ternak Sapi Ekor 38.092 38.481 23.600.000 38.865 31.896.800 39.262 31.896.800 39.647 31.896.800 40.035 50.000.000 40.035 50.000.000 40.427 219.290.400 Dinas TPHP 4.1.22 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau % 0,49 253.240.000 0,52 266.670.000 0,62 273.190.000 0,48 268.430.000 0,48 298.760.000 0,48 298.760.000 0,48 1.659.050.000 Dinas TPHP 4.1.22.1 Populasi Ternak Kerbau Ekor 1.018 1.023 6.700.000 1.028 16.130.000 1.035 16.130.000 1.040 16.130.000 1.045 18.750.000 1.045 18.750.000 1.050 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.22.2 Populasi Ternak Kerbau Ekor 1.018 1.023 222.940.000 1.028 218.720.000 1.035 225.240.000 1.040 220.480.000 1.045 230.010.000 1.045 230.010.000 1.050 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.22.3 Populasi Ternak Kerbau Ekor 1.018 1.023 23.600.000 1.028 31.820.000 1.035 31.820.000 1.040 31.820.000 1.045 50.000.000 1.045 50.000.000 1.050 219.060.000 Dinas TPHP 4.1.23 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing % 0,20 253.234.600 0,20 266.670.000 0,20 273.190.000 0,20 268.430.000 0,20 298.760.000 0,20 298.760.000 0,20 1.659.044.600 Dinas TPHP 4.1.23.1 Populasi Ternak Kambing Ekor 52.682 52.787 6.700.000 52.893 16.130.000 52.999 16.130.000 53.105 16.130.000 53.211 18.750.000 53.211 18.750.000 53.317 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.23.2 Populasi Ternak Kambing Ekor 52.682 52.787 222.940.000 52.893 218.720.000 52.999 225.240.000 53.105 220.480.000 53.211 230.010.000 53.211 230.010.000 53.317 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.23.3 Populasi Ternak Kambing Ekor 52.682 52.787 23.594.600 52.893 31.820.000 52.999 31.820.000 53.105 31.820.000 53.211 50.000.000 53.211 50.000.000 53.317 219.054.600 Dinas TPHP 4.1.24 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Lainnya % 1,16 253.230.000 1,13 266.670.000 1,14 273.190.000 1,13 268.430.000 1,15 298.760.000 1,15 298.760.000 1,15 1.659.040.000 Dinas TPHP 4.1.24.1 Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Ekor 9.226 9.333 6.700.000 9.438 16.130.000 9.546 16.130.000 9.654 16.130.000 9.765 18.750.000 9.765 18.750.000 9.780 92.590.000 Dinas TPHP 4.1.24.2 Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Ekor 9.226 9.333 222.940.000 9.438 218.720.000 9.546 225.240.000 9.654 220.480.000 9.765 230.010.000 9.765 230.010.000 9.780 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.24.3 Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Ekor 9.226 9.333 23.590.000 9.438 31.820.000 9.546 31.820.000 9.654 31.820.000 9.765 50.000.000 9.765 50.000.000 9.780 219.050.000 Dinas TPHP 4.1.25 Persentase Peningkatan Populasi Ayam Petelur % 8,58 253.223.200 7,32 266.670.000 6,82 273.190.000 6,39 268.430.000 6,00 298.760.000 6,00 298.760.000 6,00 1.659.033.200 Dinas TPHP 4.1.25.1 Pupulasi Ayam Petelur Ekor 264.010 286.662 6.693.200 307.646 16.130.000 328.627 16.130.000 349.626 16.130.000 370.604 18.750.000 370.604 18.750.000 392.840 92.583.200 Dinas TPHP 4.1.25.2 Pupulasi Ayam Petelur Ekor 264.010 286.662 222.940.000 307.646 218.720.000 328.627 225.240.000 349.626 220.480.000 370.604 230.010.000 370.604 230.010.000 392.840 1.347.400.000 Dinas TPHP Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Kambing Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Bidang Peternakan Meningkatkan Produksi Ternak Sapi PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-150 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.25.3 Pupulasi Ayam Petelur Ekor 264.010 286.662 23.590.000 307.646 31.820.000 328.627 31.820.000 349.626 31.820.000 370.604 50.000.000 370.604 50.000.000 392.840 219.050.000 Dinas TPHP 4.1.26 Persentase Peningkatan Populasi Ayam Pedaging % 2,50 253.180.000 2,50 266.670.000 2,50 273.190.000 2,50 268.430.000 2,50 298.760.000 2,50 298.760.000 2,50 1.658.990.000 Dinas TPHP 4.1.26.1 Populasi Ayam Pedaging Ekor 612.061 627.363 6.650.000 643.047 16.130.000 659.123 16.130.000 675.601 16.130.000 692.491 18.750.000 692.491 18.750.000 709.803 92.540.000 Dinas TPHP 4.1.26.2 Populasi Ayam Pedaging Ekor 612.061 627.363 222.940.000 643.047 218.720.000 659.123 225.240.000 675.601 220.480.000 692.491 230.010.000 692.491 230.010.000 709.803 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.26.3 Populasi Ayam Pedaging Ekor 612.061 627.363 23.590.000 643.047 31.820.000 659.123 31.820.000 675.601 31.820.000 692.491 50.000.000 692.491 50.000.000 709.803 219.050.000 Dinas TPHP 4.1.27 Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Bukan Ras % 2,41 253.180.000 2,30 266.670.000 2,25 273.190.000 2,20 268.430.000 2,15 298.760.000 2,15 298.760.000 2,15 1.658.990.000 Dinas TPHP 4.1.27.1 Populasi Ayam Bukan Ras Ekor 2.220.295 2.326.102 6.650.000 2.378.439 16.130.000 2.430.765 16.130.000 2.483.026 16.130.000 2.483.026 18.750.000 2.536.411 18.750.000 2.487.795 92.540.000 Dinas TPHP 4.1.27.2 Populasi Ayam Bukan Ras Ekor 2.220.295 2.326.102 222.940.000 2.378.439 218.720.000 2.430.765 225.240.000 2.483.026 220.480.000 2.483.026 230.010.000 2.536.411 230.010.000 2.487.795 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.27.3 Populasi Ayam Bukan Ras Ekor 2.220.295 2.326.102 23.590.000 2.378.439 31.820.000 2.430.765 31.820.000 2.483.026 31.820.000 2.483.026 50.000.000 2.536.411 50.000.000 2.487.795 219.050.000 Dinas TPHP 4.1.28 Persentase Peningkatan populasi Ternak Itik % 1,32 229.590.000 1,32 234.850.000 1,32 241.370.000 1,32 236.610.000 1,32 248.760.000 1,32 248.760.000 1,32 1.439.940.000 Dinas TPHP 4.1.28.1 Populasi Itik Ekor 29.141 29.526 6.650.000 29.915 16.130.000 30.310 16.130.000 30.710 16.130.000 31.116 18.750.000 3.116 18.750.000 31.526 92.540.000 Dinas TPHP 4.1.28.2 Populasi Itik Ekor 29.141 29.526 222.940.000 29.915 218.720.000 30.310 225.240.000 30.710 220.480.000 31.116 230.010.000 3.116 230.010.000 31.526 1.347.400.000 Dinas TPHP 4.1.28.3 Populasi Itik Ekor 29.141 29.526 23.590.000 29.915 31.820.000 30.310 31.820.000 30.710 31.820.000 31.116 50.000.000 3.116 50.000.000 31.526 219.050.000 Dinas TPHP 4.1.29 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele % 4,25 4,73 25.150.000 5,00 29.100.000 5,00 39.392.477 5,00 31.692.477 5,00 41.092.477 0,00 41.092.477 0,00 207.519.908 Dinas Perikanan 4.1.29.1 Produksi Ikan Lele Ton 641,48 671,81 25.150.000 705,4 29.100.000 740,67 29.100.000 777,7 21.400.000 816,59 30.800.000 816,59 30.800.000 816,59 166.350.000 Dinas Perikanan 4.1.29.2 Produksi Ikan Lele Ton 641,48 671,81 705,4 740,67 10.292.477 777,7 10.292.477 816,59 10.292.477 816,59 10.292.477 816,59 41.169.908 Dinas Perikanan 4.1.30 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila % 4,1 4,50 25.150.000 4,50 29.100.000 4,50 38.850.000 5,00 31.150.000 5,00 40.550.000 5,00 40.550.000 5,00 205.350.000 Dinas Perikanan 4.1.30.1 Produksi Ikan Nila Ton 297,71 311,11 25.150.000 325,11 29.100.000 339,74 29.100.000 356,72 21.400.000 374,56 30.800.000 374,56 30.800.000 374,56 166.350.000 Dinas Perikanan 4.1.30.2 Produksi Ikan Nila Ton 297,71 311,11 325,11 339,74 9.750.000 356,72 9.750.000 374,56 9.750.000 374,56 9.750.000 374,56 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.31 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame % 1,5 1,67 25.150.000 5,56 29.100.000 5,56 38.850.000 5,54 31.150.000 5,56 40.550.000 5,56 40.550.000 5,56 205.350.000 Dinas Perikanan Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ternak Itik Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Gurame Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkatkan Produksi Ikan Lele Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Nila Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-151 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.31.1 Produksi Ikan Gurame Ton 22,13 22,5 25.150.000 23,75 29.100.000 25,07 29.100.000 26,46 21.400.000 27,93 30.800.000 28 30.800.000 27,93 166.350.000 Dinas Perikanan 4.1.31.2 Produksi Ikan Gurame Ton 22,13 22,5 23,75 25,07 9.750.000 26,46 9.750.000 27,93 9.750.000 28 9.750.000 27,93 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.32 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Emas % 0,72 0,80 25.150.000 1,01 29.100.000 1,00 38.850.000 1,00 31.150.000 1,01 40.550.000 1,01 40.550.000 1,01 205.350.000 Dinas Perikanan 4.1.32.1 Produksi Ikan Emas Ton 95,73 96,5 25.150.000 97,47 29.100.000 98,44 29.100.000 99,42 21.400.000 100,42 30.800.000 100 30.800.000 100,42 166.350.000 Dinas Perikanan 4.1.32.2 Produksi Ikan Emas Ton 95,73 96,5 97,47 98,44 9.750.000 99,42 9.750.000 100,42 9.750.000 100 9.750.000 100,42 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.33 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin % 3,5 3,83 25.150.000 3,83 29.100.000 3,83 38.850.000 3,89 31.150.000 3,94 40.550.000 3,94 40.550.000 3,94 205.350.000 Dinas Perikanan 4.1.33.1 Produksi Ikan Patin Ton 626,57 650,54 25.150.000 675,46 29.100.000 701,34 29.100.000 728,65 21.400.000 757,39 30.800.000 757 30.800.000 757,39 166.350.000 Dinas Perikanan 4.1.33.2 Produksi Ikan Patin Ton 626,57 650,54 675,46 701,34 9.750.000 728,65 9.750.000 757,39 9.750.000 757 9.750.000 757,39 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.34 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung % 0,24 0,33 25.150.000 2,47 29.100.000 2,47 38.850.000 2,41 31.150.000 2,48 40.500.000 2,48 40.500.000 2,48 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.34.1 Produksi Ikan Baung Ton 15,35 15,4 25.150.000 15,78 29.100.000 16,17 29.100.000 16,56 21.400.000 16,97 30.750.000 17 30.750.000 16,97 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.34.2 Produksi Ikan Baung Ton 15,35 15,4 15,78 16,17 9.750.000 16,56 9.750.000 16,97 9.750.000 17 9.750.000 16,97 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.35 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya Lainnya % 0,12 0,17 25.150.000 0,17 29.100.000 0,17 38.850.000 0,17 31.150.000 0,17 40.500.000 0,17 40.500.000 0,17 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.35.1 Produksi Ikan Budidaya Lainnya Ton 11,98 12 25.150.000 12,02 29.100.000 12,04 29.100.000 12,06 21.400.000 12,08 30.750.000 12,08 30.750.000 12,08 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.35.2 Produksi Ikan Budidaya Lainnya Ton 11,98 12 12,02 12,04 9.750.000 12,06 9.750.000 12,08 9.750.000 12,08 9.750.000 12,08 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.36 Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele % 4,43 5,00 25.150.000 5,00 29.100.000 8,00 38.850.000 10,00 31.150.000 10,00 40.500.000 10,00 40.500.000 10,00 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.36.1 Produksi Benih Ikan Lele Ekor 23.182.000 24.341.100 25.150.000 25.558.155 29.100.000 27.602.807 29.100.000 30.363.088 21.400.000 33.399.397 30.750.000 33.399.397 30.750.000 33.399.397 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.36.2 Produksi Benih Ikan Lele Ekor 23.182.000 24.341.100 25.558.155 27.602.807 9.750.000 30.363.088 9.750.000 33.399.397 9.750.000 33.399.397 9.750.000 33.399.397 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.37 Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila % 2,41 3,00 25.150.000 3,00 29.100.000 5,00 38.850.000 5,00 31.150.000 10,00 40.500.000 10,00 40.500.000 10,00 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.37.1 Produksi Benih Ikan Nila Ekor 802.958 827.047 25.150.000 851.858 29.100.000 894.451 29.100.000 939.174 21.400.000 1.033.091 30.750.000 1.033.091 30.750.000 1.033.091 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.37.2 Produksi Benih Ikan Nila Ekor 802.958 827.047 851.858 894.451 9.750.000 939.174 9.750.000 1.033.091 9.750.000 1.033.091 9.750.000 1.033.091 39.000.000 Dinas Perikanan Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Emas Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Patin Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Baung Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-152 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.38 Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame % 0,92 1,00 25.150.000 1,00 29.100.000 1,50 38.850.000 1,50 31.150.000 1,50 40.500.000 1,50 40.500.000 1,50 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.38.1 Produksi Benih Ikan Gurame Ekor 271.423 274.137 25.150.000 276.879 29.100.000 281.032 29.100.000 285.247 21.400.000 289.526 30.750.000 289.526 30.750.000 289.526 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.38.2 Produksi Benih Ikan Gurame Ekor 271.423 274.137 276.879 281.032 9.750.000 285.247 9.750.000 289.526 9.750.000 289.526 9.750.000 289.526 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.39 Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Emas % 1,9 2,00 25.150.000 2,00 29.100.000 4,00 38.850.000 5,00 31.150.000 5,00 40.500.000 5,00 40.500.000 5,00 205.250.000 Dinas Perikanan 4.1.39.1 Produksi Benih Ikan Emas Ekor 268.661 274.034 25.150.000 279.515 29.100.000 290.696 29.100.000 305.230 21.400.000 320.492 30.750.000 320.492 30.750.000 320.492 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.39.2 Produksi Benih Ikan Emas Ekor 268.661 274.034 279.515 290.696 9.750.000 305.230 9.750.000 320.492 9.750.000 320.492 9.750.000 320.492 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.40 Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya % 0,99 1,00 25.150.000 1,10 1.239.100.000 0,90 38.850.000 1,00 31.150.000 1,00 40.500.000 1,00 40.500.000 1,00 1.415.250.000 Dinas Perikanan 4.1.40.1 Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya Ekor 50.000 50.500 25.150.000 51.055 29.100.000 51.515 29.100.000 52.030 21.400.000 52.551 30.750.000 52.551 30.750.000 52.551 166.250.000 Dinas Perikanan 4.1.40.2 Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya Ekor 50.000 50.500 51.055 1.210.000.000 51.515 9.750.000 52.030 9.750.000 52.551 9.750.000 52.551 9.750.000 52.551 1.249.000.000 Dinas Perikanan 4.1.41 Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap % 0,42 0,45 60.000.000 0,50 70.000.000 0,52 109.750.000 0,52 109.750.000 0,52 259.750.000 0,52 259.750.000 0,52 869.000.000 Dinas Perikanan 4.1.41.1 Produksi Ikan Tangkap Ton 198,71 199,6 60.000.000 200,6 70.000.000 201,65 100.000.000 202,7 100.000.000 203,75 250.000.000 204 250.000.000 203,75 830.000.000 Dinas Perikanan 4.1.41.2 Produksi Ikan Tangkap Ton 198,71 199,6 200,6 201,65 9.750.000 202,7 9.750.000 203,75 9.750.000 204 9.750.000 203,75 39.000.000 Dinas Perikanan 4.1.42 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Ikan % 4,5 4,83 51.250.000 4,99 39.000.000 5,05 39.000.000 5,15 39.000.000 5,17 39.000.000 5,17 39.000.000 5,17 246.250.000 Dinas Perikanan 4.1.42.1 Produksi Olahan Ikan Ton 12,42 13,02 51.250.000 13,67 39.000.000 14,36 39.000.000 15,1 39.000.000 15,88 39.000.000 16 39.000.000 15,88 246.250.000 Dinas Perikanan 4.1.43 Persentase Peningkatan Produksi Ikan Yang Dipasarkan % 4,17 5,00 51.250.000 5,00 39.000.000 5,00 39.000.000 5,00 39.000.000 5,00 39.000.000 5,00 39.000.000 5,00 246.250.000 Dinas Perikanan 4.1.43.1 Produksi Ikan Yang Dipasarkan Ton 13550,54 14228,06 51.250.000 14939,46 39.000.000 15686,44 39.000.000 16470,76 39.000.000 17294,3 39.000.000 17.294 39.000.000 17294,3 246.250.000 Dinas Perikanan 4.1.44 Indeks Kelembagaan Petani Poin 1,34 1,35 1.216.935.756 1,37 1.524.884.000 1,40 1.824.884.000 1,42 1.583.284.000 1,44 2.108.284.000 1,44 2.108.284.000 1,44 10.366.555.756 Dinas TPHP 4.1.44.1 Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina % 67,05 66,09 304.236.756 64,55 352.071.000 63,01 402.071.000 61,46 377.071.000 59,92 452.071.000 59,92 452.071.000 59,92 2.339.591.756 Dinas TPHP 4.1.44.2 Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina % 32,22 32,76 304.233.000 33,53 352.071.000 34,30 402.071.000 35,07 377.071.000 35,84 452.071.000 35,84 452.071.000 35,84 2.339.588.000 Dinas TPHP 4.1.44.3 Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina % 0,73 1,16 304.233.000 1,93 352.071.000 2,70 402.071.000 3,47 377.071.000 4,08 452.071.000 4,08 452.071.000 4,08 2.339.588.000 Dinas TPHP 4.1.44.4 Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina % 0 0 304.233.000 0 352.071.000 0 402.071.000 0 377.071.000 0,15 452.071.000 0,15 452.071.000 0,15 2.339.588.000 Dinas TPHP Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya Program Pengelolaan Budidaya Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan Produksi Ikan Olahan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-153 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.1.44.5 Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina % 10 10 10 116.600.000 10 216.600.000 10 75.000.000 10 300.000.000 10,00 300.000.000 10,00 1.008.200.000 Dinas Perkebunan 4.1.45 Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan % 59 60 221.983.000 61 259.538.441 62 330.967.013 63 330.967.013 65 416.681.299 65 416.681.299 65 1.976.818.064 Sekretariat Daerah (SDA) 4.1.45.1 Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan % 59 60 221.983.000 61 259.538.441 62 330.967.013 63 330.967.013 65 416.681.299 65 416.681.299 65 1.976.818.064 Sekretariat Daerah (SDA) 4.2 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan % -8,37 1 2.109.966.804 3 2.445.294.180 3,5 2.560.588.297 4,5 2.530.294.180 5 2.697.465.977 6 2.697.465.977 3,83 15.041.075.415 Dinas Indag 4.2.1 Persentase Pembangunan Kawasan Industri % 0 309.794.471 315.284.590 20 321.166.943 25,3 315.284.590 30,7 325.646.557 36 325.646.557 36 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.1.1 Persentase Pembangunan Kawasan Industri % 0 309.794.471 315.284.590 20 321.166.943 25,3 315.284.590 30,7 325.646.557 36 325.646.557 36 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.2 Persentase Peningkatan Produksi Industri Pangan % 11,9 309.794.471 12,9 315.284.590 12,22 321.166.943 12,9 315.284.590 13,39 325.646.557 13,70 325.646.557 13,70 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.2.1 Produksi Industri Pangan Ton 14.445 16.164 309.794.471 18.249 315.284.590 20.479 321.166.943 23.121 315.284.590 26.217 325.646.557 29.809 325.646.557 29.809 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.3 Persentase Peningkatan Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik % 13 309.794.471 14,31 315.284.590 19,35 321.166.943 21,62 315.284.590 22,22 325.646.557 22,73 325.646.557 22,73 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.3.1 Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik Ton 48 54,24 309.794.471 62 315.284.590 74 321.166.943 90 315.284.590 110 325.646.557 135 325.646.557 135 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.4 Persentase Peningkatan Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu % 10,90 309.794.471 11,30 315.284.590 12,02 321.166.943 12,70 315.284.590 13,19 325.646.557 13,70 325.646.557 13,70 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.4.1 Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu Unit 10.421 11.557 309.794.471 12.863 315.284.590 14.409 321.166.943 16.239 315.284.590 18.381 325.646.557 20.899 325.646.557 20.899 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.5 Persentase Peningkatan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam % 20 309.794.471 21,50 315.284.590 22,50 321.166.943 23 315.284.590 23,50 325.646.557 24 325.646.557 24 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.5.1 Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam Buah 4.656.000 5.587.200 309.794.471 6.788.448 315.284.590 8.315.849 321.166.943 10.228.494 315.284.590 12.632.190 325.646.557 15.663.916 325.646.557 15.663.916 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.6 Persentase Peningkatan Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi % 12 309.794.471 14,29 315.284.590 15,62 321.166.943 16,22 315.284.590 18,22 325.646.557 19,67 325.646.557 19,67 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.6.1 Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi Pcs 8.115 9.089 309.794.471 10.388 315.284.590 12.011 321.166.943 13.959 315.284.590 16.503 325.646.557 19.749 325.646.557 19.749 1.912.823.707 Dinas Indag 4.2.7 Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah % 0 0 251.199.980 20 553.586.638 40 603.586.638 60 603.586.638 80 703.586.638 80 703.586.638 80 3.419.133.170 Sekretariat Daerah 4.2.17.1 Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah % 0 0 251.199.980 20 553.586.638 40 603.586.638 60 603.586.638 80 703.586.638 703.586.638 80 3.419.133.170 Sekretariat Daerah 4.2.8 Persentase peningkatan Usaha Industri yang memiliki izin berusaha % 50 0 50 0 50 30.000.000 50 35.000.000 50 40.000.000 50 40.000.000 20 145.000.000 Dinas Indag Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatkan Produksi Industri Pangan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-154 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.2.8.1 Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri % 100 100 100 15.000.000 100 20.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 85.000.000 Dinas Indag 4.2.8.2 Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional % 10 20 30 15.000.000 40 15.000.000 50 15.000.000 50 15.000.000 50 60.000.000 Dinas Indag 4,3 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi % -2,40 2 0 3 1.200.000.000 5 1.200.000.000 6 1.200.000.000 6 1.200.000.000 6 1.200.000.000 6 6.000.000.000 Dinas PU 4.3.1 Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi % n/a 10 0 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 6.000.000.000 Dinas PU 4.3.1.1 Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi % n/a 10 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 1.200.000.000 10 6.000.000.000 Dinas PU 4,4 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % -0,89 2 276.200.000 3 477.200.000 5 637.200.000 6 225.000.000 6 637.200.000 6 637.200.000 6 2.890.000.000 Dinas Indag 4.4.1 Persentase Peningkatan produk ekspor % 0 25 180.000.000 50 180.000.000 50 25.000.000 75 180.000.000 100,0 180.000.000 100,0 745.000.000 Dinas Indag 4.4.1.1 Persentase Promosi Produk Ekspor % 0 42 180.000.000 50 180.000.000 58 25.000.000 67 180.000.000 67 180.000.000 67 745.000.000 Dinas Indag 4.4.2 Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri % 40 23.000.000 0 0 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 323.000.000 Dinas Indag 4.4.2.1 Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri % 0 40 23.000.000 0 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 323.000.000 Dinas Indag 4.4.3 Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan % 6.9 233.200.000 8.6 257.200.000 10.3 257.200.000 12,1 50.000.000 13,8 257.200.000 15,5 257.200.000 15,5 1.312.000.000 Dinas Indag 4.4.3.1 Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan % 6.9 233.200.000 8.6 257.200.000 10.3 257.200.000 12,1 50.000.000 13,8 257.200.000 15,5 257.200.000 15,5 1.312.000.000 Dinas Indag 4.4.4 Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang % 21,4 20.000.000 28,6 40.000.000 32,1 75.000.000 32,1 25.000.000 35,7 75.000.000 39,3 75.000.000 39,3 310.000.000 Dinas Indag 4.4.4.1 Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang % 21,4 20.000.000 28,6 40.000.000 32,1 75.000.000 32,1 25.000.000 35,7 75.000.000 39,3 75.000.000 39,3 310.000.000 Dinas Indag 4.4.5 Persentase Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan % 50 0 33.3 0 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 200.000.000 Dinas Indag 4.4.5.1 Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan % 50 0 33,3 0 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 200.000.000 Dinas Indag 4,5 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan % -4,41 2 570.468.335 3 507.918.335 5 973.854.422 6 494.531.078 6 1.302.431.748 6 1.302.431.748 6 5.151.635.666 Dishub 4.5.1 Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan umum % 30 30 200.000.000 30 175.000.000 50 400.000.000 60 150.000.000 60 550.000.000 60 550.000.000 60 2.025.000.000 Dishub 4.5.1.1 Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan % 30 30 200.000.000 30 175.000.000 50 400.000.000 60 150.000.000 60 550.000.000 60 550.000.000 60 2.025.000.000 Dishub PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Usaha Konstruksi Pengembangan Jasa Konstruksi PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya Usaha Perdagangan Meningkatnya Promosi Produk Ekspor PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-155 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.5.2 Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Poin - - 170.468.335 40 157.918.335 70 173.854.422 100 194.531.078 100 202.431.748 100 202.431.748 100 1.101.635.666 Dishub 4.5.2.1 Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Poin - - 170.468.335 40 157.918.335 70 173.854.422 100 194.531.078 100 202.431.748 100 202.431.748 100 1.101.635.666 Dishub 4.5.3 Persentase Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Terpasang % 26 26 200.000.000 28 175.000.000 30 400.000.000 33 150.000.000 35 550.000.000 35 550.000.000 35 2.025.000.000 Dishub 4.5.3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang % 26 26 100.000.000 28 87.500.000 30 200.000.000 33 75.000.000 35 275.000.000 35 275.000.000 35 1.012.500.000 Dishub 4.5.3.2 Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan % 47,72 50 100.000.000 52,5 87.500.000 55 200.000.000 57,5 75.000.000 60 275.000.000 60 275.000.000 60 1.012.500.000 Dishub 4,6 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % -3,98 2 240.000.000 4 154.372.000 6 375.000.000 7,5 375.000.000 6 614.374.945 7,5 614.374.945 5,50 2.373.121.890 Dinas Porapar 4.6.1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata % n/a 5 240.000.000 5,7 154.372.000 5,4 375.000.000 5,1 375.000.000 5,5 614.374.945 5,5 614.374.945 5,5 2.373.121.890 Dinas Porapar 4.6.1.1 Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan % n/a 14.29 70.000.000 14.29 0 14.29 150.000.000 28.57 150.000.000 28.57 250.000.000 28.57 250.000.000 28.57 870.000.000 Dinas Porapar 4.6.1.2 Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata % n/a 20 170.000.000 20 0 20 100.000.000 20 100.000.000 20 239.374.945 20 239.374.945 20 848.749.890 Dinas Porapar 4.6.1.3 Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata % n/a 20 0 20 154.372.000 20 125.000.000 20 125.000.000 20 125.000.000 20 125.000.000 20 654.372.000 Dinas Porapar 4,7 Persentase Koperasi Sehat % N/A 9,80 599.952.700 19,61 428.235.300 39,22 494.451.685 63,73 494.451.685 73,53 753.526.514 78,43 753.526.514 78,43 3.524.144.398 DInas KUKM 4.7.1 Persentase Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi % N/A 10 0 15 0 20 0 25 - 30 150.000.000 30 150.000.000 30 300.000.000 DInas KUKM 4.7.1.1 Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha % N/A 10 15 20 25 30 150.000.000 40 150.000.000 40 300.000.000 DInas KUKM 4.7.2 Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi % N/A 70 232.591.700 80 188.168.000 100 188.168.000 100 188.168.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 1.197.095.700 DInas KUKM 4.7.2.1 Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi % N/A 70 232.591.700 80 188.168.000 100 188.168.000 100 188.168.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 1.197.095.700 DInas KUKM 4.7.3 Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian % N/A 7 0 12 0 18 66.216.385 25 66.216.385 35 125.000.000 35 125.000.000 35 382.432.770 DInas KUKM 4.7.3.1 Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian % N/A 7 12 18 66.216.385 25 66.216.385 35 125.000.000 35 125.000.000 35 382.432.770 DInas KUKM 4.7.4 Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi % N/A 10,5 137.270.600 15,5 114.084.600 30 114.084.600 45 114.084.600 60 152.543.814 60 152.543.814 60 784.612.028 DInas KUKM 4.7.4.1 Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi % N/A 11 137.270.600 16 114.084.600 45 114.084.600 45 114.084.600 60 152.543.814 60 152.543.814 60 784.612.028 DInas KUKM 4.7.5 Persentase Koperasi yang diberdayakan % N/A 4 230.090.400 7 125.982.700 10 125.982.700 14 125.982.700 18 125.982.700 25 125.982.700 25 860.003.900 DInas KUKM Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya Usaha Pariwisata Meningkatkan Kunjungan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Meningkatnya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-156 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.7.5.1 Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi % N/A 4 76.696.800 7 41.994.233 10 41.994.233 14 41.994.233 18 41.994.233 18 41.994.233 18 286.667.967 DInas KUKM 4.7.5.2 Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi % N/A 4 76.696.800 7 41.994.233 10 41.994.233 14 41.994.233 18 41.994.233 18 41.994.233 18 286.667.967 DInas KUKM 4.7.5.3 Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi % N/A 4 76.696.800 7 41.994.233 10 41.994.233 14 41.994.233 18 41.994.233 18 41.994.233 18 286.667.967 DInas KUKM 4,8 Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk % 7,19 7,24 575.392.200 7,29 597.375.441 7,35 668.804.013 7,40 668.804.013 7,45 754.518.299 7,45 754.518.299 7,50 4.019.412.264 DInas KUKM 4.8.1 Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas % 0,7 0,72 100.000.000 1,01 100.000.000 1,30 100.000.000 1,59 100.000.000 1,88 100.000.000 2,90 100.000.000 2,90 600.000.000 DInas KUKM 4.8.1.1 Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas % N/A 0,72 100.000.000 1,01 100.000.000 1,30 100.000.000 7,4 100.000.000 1,88 100.000.000 2,9 100.000.000 2,90 600.000.000 DInas KUKM 4..8.2 Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil % N/A 8,33 253.409.200 25,00 237.837.000 41,67 237.837.000 58,33 237.837.000 75,00 237.837.000 100,00 237.837.000 100 1.442.594.200 DInas KUKM 4.8.2.1 Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil % N/A 8,33 253.409.200 25,00 237.837.000 41,67 237.837.000 58,33 237.837.000 75,00 237.837.000 100,00 237.837.000 100 1.442.594.200 DInas KUKM 4..8.3 Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 4.8.3.1 Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100,00 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah 4,9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Poin - 28,09 6,73 293.000.000 6,72 715.839.500 6,71 840.000.000 6,70 770.000.000 6,70 1.070.000.000 6,71 1.070.000.000 6,71 4.758.839.500 Dinas PMPTSP 4.9.1 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) % - 3,00 1,00- 293.000.000 1,00 715.839.500 2,00 840.000.000 3,00 770.000.000 4,00 1.070.000.000 4,00 1.070.000.000 4,00 4.758.839.500 Dinas PMPTSP 4.9.1.1 Persentase Peningkatan Investasi % 25 0 25 160.117.500 25 160.000.000 25 140.000.000 25 240.000.000 25 240.000.000 25 940.117.500 Dinas PMPTSP 4.9.1.2 Persentase Peningkatan Investasi % 25 85.000.000 25 105.000.000 25 150.000.000 25 150.000.000 25 250.000.000 25 250.000.000 25 990.000.000 Dinas PMPTSP 4.9.1.3 Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal % 0 20.000.000 0 281.222.000 0 280.000.000 0 280.000.000 1 280.000.000 1 280.000.000 1 1.421.222.000 Dinas PMPTSP 4.9.1.4 Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal % 0 88.000.000 0 69.500.000 0 150.000.000 0 100.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 807.500.000 Dinas PMPTSP 4.9.1.5 Persentase Pemberian Izin Lokasi % n/a 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 Sekretariat Daerah (Tapem) 4,10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 75,22 74,00 209.226.000 75,00 238.432.200 75,00 320.124.550 75,00 320.802.844 75,00 517.128.000 74,80 411.712.000 74,80 2.017.425.594 Dinas Nakertrans 4.10.1 Cakupan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro % - - 0 - 0 50,00 72.892.350 100,00 63.890.644 100,00 125.000.000 100,00 125.000.000 100,00 386.782.994 Dinas Nakertrans PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Usaha Mikro Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-157 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.10.1.1 Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan % - - - 50,00 72.892.350 100,00 63.890.644 100,00 125.000.000 100,00 125.000.000 100,00 386.782.994 Dinas Nakertrans 4.10.2 Tingkat Kesempatan Kerja(TKK) % 96.44 96.5 86.026.000 96.5 106.027.700 96.5 106.027.700 96.5 106.027.700 96.5 175.000.000 96.5 175.000.000 96.5 754.109.100 Dinas Nakertrans 4.10.2.1 Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja % 86.026.000 2,62 106.027.700 2,62 106.027.700 3,00 106.027.700 3,00 175.000.000 3,50 175.000.000 3,50 754.109.100 Dinas Nakertrans 4.10.3 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) % 3,56 3,50 43.200.000 3,50 44.404.500 3,50 44.404.500 3,50 44.404.500 3,50 100.000.000 3,50 100.000.000 3,50 376.413.500 Dinas Nakertrans 4.10.3.1 Cakupan pencari kerja yang ditempatkan % n/a 10,00 43.200.000 15,00 44.404.500 20,00 44.404.500 25,00 44.404.500 30,00 100.000.000 35,00 100.000.000 35,00 376.413.500 Dinas Nakertrans 4.10.4 Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan % 96.44 100,00 80.000.000 7,00 88.000.000 100,00 96.800.000 100,00 106.480.000 100,00 117.128.000 100,00 11.712.000 100,00 500.120.000 Dinas Nakertrans 4.10.4.1 Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan % 96.44 100,00 123.864.700 7,00 145.784.700 100,00 72.892.350 100,00 63.890.644 100,00 125.000.000 100,00 125.000.000 100,00 656.432.394 Dinas Nakertrans 4,11 Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif % n/a - 0 4,41 154.372.000 4,41 125.000.000 4,41 125.000.000 4,41 125.000.000 4,41 125.000.000 4,41 654.372.000 DInas Porapar 4.11.1 Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif % 14.29 0 40 25.000.000 60 25.000.000 80 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 125.000.000 DInas Porapar 4.11.1.1 Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif % n/a 20 0 20 25.000.000 20 25.000.000 20 25.000.000 20 25.000.000 100 25.000.000 100 125.000.000 DInas Porapar 4.11.2 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar % n/a - 0 13,33 129.372.000 13,33 100.000.000 13,33 100.000.000 13,33 100.000.000 13,33 100.000.000 13,33 529.372.000 DInas Porapar 4.11.2.1 Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif % 30 0 100 129.372.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 529.372.000 DInas Porapar 4,12 Persentase Jalan Mantap % 52,73 48 50.495.317.122 56,56 40.689.449.348 58,51 42.131.544.144 60,5 50.482.773.141 62,4 70.787.727.255 62,4 70.787.727.255 63,4 325.374.538.264 Dinas PU 4.12.1 Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dibangun % n/a 5 16.831.772.374 5 12.646.483.116 5 13.343.848.048 5 15.994.257.714 5 22.545.909.085 22.545.909.085 103.908.179.421 DInas PU 4.12.1.1 Proporsi Jalan Yang Dibangun % n/a 5 8.415.886.187 5 6.323.241.558 5 6.671.924.024 5 7.997.128.857 5 11.272.954.542 5 11.272.954.542 5 51.954.089.711 Dinas PU 4.12.1.2 Proporsi Jembatan Yang Dibangun % n/a 5 8.415.886.187 5 6.323.241.558 5 6.671.924.024 5 7.997.128.857 5 11.272.954.542 5 11.272.954.542 5 51.954.089.711 Dinas PU 4.12.2 Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara % n/a 20 16.831.772.374 20 12.646.483.116 20 13.343.848.048 20 15.994.257.714 20 22.545.909.085 20 22.545.909.085 20 103.908.179.421 Dinas PU 4.12.2.1 Proporsi Jalan Yang Dipelihara % n/a 20 8.415.886.187 20 6.323.241.558 20 6.671.924.024 20 7.997.128.857 20 11.272.954.542 20 11.272.954.542 20 51.954.089.711 Dinas PU 4.12.2.2 Proporsi Jembatan Yang Dipelihara % n/a 20 8.415.886.187 20 6.323.241.558 20 6.671.924.024 20 7.997.128.857 20 11.272.954.542 20 11.272.954.542 20 51.954.089.711 Dinas PU PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Berkembangnya Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Meningkatkan Kesempatan Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-158 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.12.3 Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Direhabilitasi % n/a 10 16.831.772.374 10 12.646.483.116 10 13.343.848.048 10 15.994.257.714 10 22.545.909.085 10 22.545.909.085 10 103.908.179.421 Dinas PU 4.12.3.1 Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi % n/a 10 8.415.886.187 10 6.323.241.558 10 6.671.924.024 10 7.997.128.857 10 11.272.954.542 10 11.272.954.542 10 51.954.089.711 Dinas PU 4.12.3.2 Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi % n/a 10 8.415.886.187 10 6.323.241.558 10 6.671.924.024 10 7.997.128.857 10 11.272.954.542 10 11.272.954.542 10 51.954.089.711 Dinas PU 4.12.4 Prosentase jalan yang memiliki saluran drainase % 19,46 20 0 20,7 2.750.000.000 21,44 2.100.000.000 22,19 2.500.000.000 22,94 3.150.000.000 236,49 3.150.000.000 236,49 13.650.000.000 DInas PU 4.12.4.1 Persentase saluran drainase dalam kondisi baik % 19,46 0 20,7 2.750.000.000 21,44 2.100.000.000 22,19 2.500.000.000 22,94 3.150.000.000 23,58 3.150.000.000 23,58 13.650.000.000 Dinas PU 4,13 Ketaatan Terhadap RTRW % n/a 100 1.531.608.200 100 2.952.250.000 100 1.952.250.000 100 1.952.250.000 100 2.500.000.000 100 2.500.000.000 100 13.388.358.200 DInas PU 4.13.1 Cakupan Dokumen Penataan Ruang % 50 50 0 50 416.666.667 75 416.666.667 75 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 1.13.1.1 Cakupan Dokumen Penataan Ruang % 50 50 50 416.666.667 75 416.666.667 75 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 4.13.2 Cakupan Pemanfaatan Ruang % n/a 100 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 1.13.2.1 Cakupan Kesesuaian ijin oleh TKPRD Way Kanan % n/a 100 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 4.13.3 Cakupan Pengendalian Ruang % n/a 100 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 1.13.3.1 Persentase Tindak lanjut pelanggaran tata ruang % n/a 100 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 416.666.667 100 2.083.333.333 DInas PU 4.13.4 Cakupan Penataan Gedung dan Lingkungannya % 60 1.531.608.200 61 1.702.250.000 62 702.250.000 63 702.250.000 128 1.250.000.000 65 1.250.000.000 65 7.138.358.200 DInas PU 4.13.3 Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik % n/a 60 1.054.443.200 61 1.452.250.000 62 452.250.000 63 452.250.000 64 1.000.000.000 65 1.000.000.000 65 5.411.193.200 DInas PU 4.13.4 Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik % n/a 60 477.165.000 61 250.000.000 62 250.000.000 63 250.000.000 64 250.000.000 65 250.000.000 65 1.727.165.000 DInas PU 4,14 Laju Inflasi % 3-5 3-5 305.924.100 3-5 349.865.591 3-5 470.967.013 3-5 413.467.013 3-5 556.681.299 3-5 556.681.299 3-5 2.653.586.314 4.14.1 Cakupan Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali % 33,33 44,44 17.500.000 44,44 5.000.000 55,56 50.000.000 55,56 12.500.000 66,67 50.000.000 66,67 50.000.000 66,67 185.000.000 Dinas Indag 4.14.1.1 Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali % 33,33 44,44 17.500.000 44,44 5.000.000 55,56 50.000.000 55,56 12.500.000 66,67 50.000.000 66,67 50.000.000 66,67 185.000.000 Dinas Indag 4.14.2 Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen % n/a CV<10% 66.441.100 CV<10% 85.327.150 CV<10% 90.000.000 CV<10% 70.000.000 CV<10% 90.000.000 CV<10% 90.000.000 CV<10% 491.768.250 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terkendalinya Inflasi Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Terkendalinya Harga Pangan Pokok Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung Dan Lingkungannya PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-159 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMDKode 1 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 4.14.2.1 Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen % n/a CV<10% 66.441.100 CV<10% 85.327.150 CV<10% 90.000.000 CV<10% 70.000.000 CV<10% 90.000.000 CV<10% 90.000.000 CV<10% 491.768.250 Dinas Ketahanan Pangan 4.14.3 Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah (Perekonomian) 4.14.3.1 Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian % 100 100 221.983.000 100 259.538.441 100 330.967.013 100 330.967.013 100 416.681.299 100 416.681.299 100 1.976.818.064 Sekretariat Daerah (Perekonomian) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-160 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII - 1 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut: