DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan ..... 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN BAB I ..... 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
10.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Way Kanan.
11.Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
12.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
13.Subbagian adalah Subbagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
14.Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 4

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. 1.Bagian Tata Pemerintahan;
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Bagian Hukum; dan
  4. 4.Bagian Humas dan Protokol.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Bagian Administrasi Pembangunan;
  2. 2.Bagian Administrasi Perekonomian; dan
  3. 3.Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Perlengkapan;
  3. 3.Bagian Organisasi; dan
  4. 4.Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten, menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan dinas daerah, badan daerah, dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
(2)Untuk ..... 5
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pelaksanaan koordinasi tugas dinas daerah, badan daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
3. c.pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah;
5. e.pembinaan pegawai negeri sipil daerah;
6. f.penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah, menyusun rencana strategis bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat serta humas dan Protokol.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Lembaga lainnya yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat DPRD;
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.Dinas Kesehatan;
5. e.Dinas Sosial;
6. f.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. j.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
11. k.Satuan Polisi Pamong Praja;
12. l.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
13. m.Rumah Sakit Umum Daerah Zaenal Abidin Pagar Alam.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
2. b.penyusunan perencanaan strategis bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
3. c.pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
4. d.penyelenggaraan ..... 6
5. d.penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
6. e.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
7. f.pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
8. g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan; dan
9. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. a.Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Bagian Hukum; dan
4. d.Bagian Humas dan Protokol.
(5)Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 7

(1)Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi serta penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah;
2. b.pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(4)Bagian ..... 7
(4)Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
1. a.Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. b.Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan; dan
3. c.Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah.
(5)Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 8

(1)Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
2. b.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
3. c.menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
4. d.menyiapkan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;
5. e.menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tugas pembantuan:
6. f.melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan kepada desa.
8. h.menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan wilayah:
9. i.menetapkan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
10. j.mengoordinasi dan memfasilitasi kegiatan harmonisasi hubungan antar kecamatan, kampung/ kelurahan;
11. k.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan, kampung/kelurahan;
12. l.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
13. m.menyiapkan bahan rapat koordinasi terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung/Kelurahan;
14. n.mengoordinasikan ..... 8
15. n.mengoordinasikan kunjungan tamu kenegaraan, tamu pusat dan tamu daerah lainnya yang tidak difasilitasi SKPD lainnya;
16. o.melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (LPPD-AMJ dan LKPJ-AMJ):
17. p.melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penyelesaian administrasi P3D di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
18. q.menyiapkan bahan Penataan Daerah:
19. r.mengusulkan penataan daerah skala kabupaten;
20. s.melaksanakan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
21. t.mengusulkan perubahan batas kabupaten,nama dan pemindahan ibukota kabupaten;
22. u.melaksanakan penataan batas wilayah kabupaten, kecamatan, kampung/kelurahan serta kerjasama antar daerah dalam penanganan masalah perbatasan.
23. v.menyiapkan kebijakan dan fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
24. w.melaksanakan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
25. x.melaksanakan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga;
26. y.melaporkan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi;
27. z.menyiapkan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah; aa. melaksanakan kerjasama antar kabupaten; bb. melaporkan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi; cc. menyiapkan bahan materi, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Antar Daerah/Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dd. menyiapkan, merumuskan, melaksanakan, koordinasi dan monitoring kebijakan fasilitasi perangkat daerah; ee. memfasilitasi proses administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; ff. memfasilitasi proses administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati; gg. memfasilitasi proses administrasi pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; hh. memfasilitasi proses administrasi izin Pejabat Negara dan ASN ke Departemen terkait dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri; ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; jj. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemerintahan umum dan otonomi daerah; kk. menginventarisir ...... 9 kk. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; ll. menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan mm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan kecamatan, kelurahan/kampung.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, serta pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan;
2. b.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan, serta pembinaan pemerintahan kampong/kelurahan;
3. c.menyiapkan perumusan kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung/kelurahan;
4. d.menyiapkan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung/kelurahan;
5. e.merencanakan kegiatan, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kecamatan, kampung/kelurahan serta perubahan status kampung menjadi kelurahan, dan atau kelurahan menjadi kampung;
6. f.mengoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. g.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan kecamatan, kampung/kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. h.menyiapkan bahan Penataan Daerah:
  1. 1.pengusulan penataan daerah kecamatan, kampung/kelurahan;
  2. 2.pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan kecamatan, kampung/kelurahan;
  3. 3.pengusulan perubahan batas kecamatan, kelurahan / kampung, nama dan pemindahan ibukota kecamatan, kelurahan/kampung;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan pembentukan/pemekaran, penghapusan dan penggabungan kecamatan, kelurahan/kampung; dan
  5. 5.penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan/kampung serta kerjasama antar kecamatan, kelurahan/kampung dalam penanganan masalah perbatasan.
9. i.melaksanakan ..... 10
10. i.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung;
11. j.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan kampung/kelurahan yaitu pemilihan kepala kampung, pemilihan BPK, pengunaan dana kampung, aset kampung serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
12. k.melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
13. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan dan batas wilayah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi pertanahan dan batas wilayah skala kabupaten;
2. b.menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan administrasi pertanahan dan batas wilayah skala kabupaten;
3. c.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi pertanahan dan batas wilayah;
4. d.melaksanakan fasilitasi, mediasi, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan konflik pertanahan dan batas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.mengoordinasikan, memproses, mengawasi pelaksanaan pelayanan Izin Lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan dan pengendalian peraturan penguasaan pertanahan;
7. g.menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah:
  1. 1.penetapan kebijakan mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten;
  2. 2.pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; dan
  3. 3.inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
8. h.menyiapkan perumusan kebijakan batas daerah dan pengembangan wilayah perbatasan:
  1. 1.penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten;
  2. 2.pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten;
  3. 3.pengoordinasian ..... 11
  4. 3.pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten; dan
  5. 4.melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah kabupaten dan menyiapkan usulan penegasan batas daerah kabupaten dalam rangka verifikasi oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Menteri Dalam Negeri.
9. i.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanahan dan wilayah perbatasan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. j.melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan di bidang keagamaan dan sarana peribadatan, mental spritual serta kerjasama antar lembaga.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelayanan dan pembinaan administrasi bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan;
2. b.pengoordinasian administrasi lingkup bidang agama;
3. c.pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kesejahteraan dan kemasyarakatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan bantuan rumah ibadah dan kepada lembaga kemasyarakatan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan pengembangan keagamaan dan sarana peribadatan;
6. f.penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan keagamaan/mental spiritual;
7. g.pengoordinasian kerjasama antar lembaga pemerintah/swasta dan kemasyarakatan;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan keagamaan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(6)Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(7)Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. a.Subbagian Keagamaan dan Sarana Peribadatan;
2. b.Subbagian Mental Spiritual; dan
3. c.Subbagian Kerjasama Antar Lembaga.
(8)Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 12

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan ..... 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN BAB I ..... 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
10.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Way Kanan.
11.Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
12.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
13.Subbagian adalah Subbagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
14.Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 4

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. 1.Bagian Tata Pemerintahan;
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  3. 3.Bagian Hukum; dan
  4. 4.Bagian Humas dan Protokol.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Bagian Administrasi Pembangunan;
  2. 2.Bagian Administrasi Perekonomian; dan
  3. 3.Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
4. d.Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Perlengkapan;
  3. 3.Bagian Organisasi; dan
  4. 4.Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten, menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan dinas daerah, badan daerah, dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
(2)Untuk ..... 5
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pelaksanaan koordinasi tugas dinas daerah, badan daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
3. c.pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah;
5. e.pembinaan pegawai negeri sipil daerah;
6. f.penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah, menyusun rencana strategis bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat serta humas dan Protokol.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Lembaga lainnya yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat DPRD;
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. d.Dinas Kesehatan;
5. e.Dinas Sosial;
6. f.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. j.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
11. k.Satuan Polisi Pamong Praja;
12. l.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
13. m.Rumah Sakit Umum Daerah Zaenal Abidin Pagar Alam.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan bahan kebijakan umum pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
2. b.penyusunan perencanaan strategis bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
3. c.pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
4. d.penyelenggaraan ..... 6
5. d.penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
6. e.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
7. f.pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan;
8. g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kehumasan dan keprotokolan; dan
9. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. a.Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Bagian Hukum; dan
4. d.Bagian Humas dan Protokol.
(5)Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 7

(1)Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi serta penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah;
2. b.pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah;
3. c.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan umum, pelaksanan otonomi daerah, pembinaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/kampung serta pertanahan dan batas wilayah; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(4)Bagian ..... 7
(4)Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
1. a.Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. b.Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan; dan
3. c.Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah.
(5)Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 8

(1)Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
2. b.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
3. c.menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah skala kabupaten;
4. d.menyiapkan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;
5. e.menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tugas pembantuan:
6. f.melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi urusan pemerintahan dalam tugas pembantuan kepada desa.
8. h.menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan wilayah:
9. i.menetapkan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi;
10. j.mengoordinasi dan memfasilitasi kegiatan harmonisasi hubungan antar kecamatan, kampung/ kelurahan;
11. k.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan, kampung/kelurahan;
12. l.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
13. m.menyiapkan bahan rapat koordinasi terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung/Kelurahan;
14. n.mengoordinasikan ..... 8
15. n.mengoordinasikan kunjungan tamu kenegaraan, tamu pusat dan tamu daerah lainnya yang tidak difasilitasi SKPD lainnya;
16. o.melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (LPPD-AMJ dan LKPJ-AMJ):
17. p.melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penyelesaian administrasi P3D di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
18. q.menyiapkan bahan Penataan Daerah:
19. r.mengusulkan penataan daerah skala kabupaten;
20. s.melaksanakan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
21. t.mengusulkan perubahan batas kabupaten,nama dan pemindahan ibukota kabupaten;
22. u.melaksanakan penataan batas wilayah kabupaten, kecamatan, kampung/kelurahan serta kerjasama antar daerah dalam penanganan masalah perbatasan.
23. v.menyiapkan kebijakan dan fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
24. w.melaksanakan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
25. x.melaksanakan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga;
26. y.melaporkan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi;
27. z.menyiapkan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah; aa. melaksanakan kerjasama antar kabupaten; bb. melaporkan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi; cc. menyiapkan bahan materi, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Antar Daerah/Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dd. menyiapkan, merumuskan, melaksanakan, koordinasi dan monitoring kebijakan fasilitasi perangkat daerah; ee. memfasilitasi proses administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; ff. memfasilitasi proses administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati; gg. memfasilitasi proses administrasi pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; hh. memfasilitasi proses administrasi izin Pejabat Negara dan ASN ke Departemen terkait dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri; ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah sebagai pedoman dan landasan kerja; jj. mencari, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemerintahan umum dan otonomi daerah; kk. menginventarisir ...... 9 kk. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; ll. menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan mm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan kecamatan, kelurahan/kampung.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pembinaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, serta pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan;
2. b.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan, serta pembinaan pemerintahan kampong/kelurahan;
3. c.menyiapkan perumusan kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung/kelurahan;
4. d.menyiapkan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah kampung/kelurahan;
5. e.merencanakan kegiatan, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kecamatan, kampung/kelurahan serta perubahan status kampung menjadi kelurahan, dan atau kelurahan menjadi kampung;
6. f.mengoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
7. g.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan kecamatan, kampung/kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. h.menyiapkan bahan Penataan Daerah:
  1. 1.pengusulan penataan daerah kecamatan, kampung/kelurahan;
  2. 2.pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan kecamatan, kampung/kelurahan;
  3. 3.pengusulan perubahan batas kecamatan, kelurahan / kampung, nama dan pemindahan ibukota kecamatan, kelurahan/kampung;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan pembentukan/pemekaran, penghapusan dan penggabungan kecamatan, kelurahan/kampung; dan
  5. 5.penataan batas wilayah kecamatan, kelurahan/kampung serta kerjasama antar kecamatan, kelurahan/kampung dalam penanganan masalah perbatasan.
9. i.melaksanakan ..... 10
10. i.melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung;
11. j.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan kampung/kelurahan yaitu pemilihan kepala kampung, pemilihan BPK, pengunaan dana kampung, aset kampung serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
12. k.melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
13. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan dan batas wilayah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi pertanahan dan batas wilayah skala kabupaten;
2. b.menyiapkan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan administrasi pertanahan dan batas wilayah skala kabupaten;
3. c.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi pertanahan dan batas wilayah;
4. d.melaksanakan fasilitasi, mediasi, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan konflik pertanahan dan batas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.mengoordinasikan, memproses, mengawasi pelaksanaan pelayanan Izin Lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan dan pengendalian peraturan penguasaan pertanahan;
7. g.menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah:
  1. 1.penetapan kebijakan mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten;
  2. 2.pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; dan
  3. 3.inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
8. h.menyiapkan perumusan kebijakan batas daerah dan pengembangan wilayah perbatasan:
  1. 1.penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten;
  2. 2.pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten;
  3. 3.pengoordinasian ..... 11
  4. 3.pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten; dan
  5. 4.melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah kabupaten dan menyiapkan usulan penegasan batas daerah kabupaten dalam rangka verifikasi oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Menteri Dalam Negeri.
9. i.menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanahan dan wilayah perbatasan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. j.melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan di bidang keagamaan dan sarana peribadatan, mental spritual serta kerjasama antar lembaga.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelayanan dan pembinaan administrasi bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan;
2. b.pengoordinasian administrasi lingkup bidang agama;
3. c.pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kesejahteraan dan kemasyarakatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan bantuan rumah ibadah dan kepada lembaga kemasyarakatan;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan pengembangan keagamaan dan sarana peribadatan;
6. f.penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan keagamaan/mental spiritual;
7. g.pengoordinasian kerjasama antar lembaga pemerintah/swasta dan kemasyarakatan;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan keagamaan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(6)Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(7)Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. a.Subbagian Keagamaan dan Sarana Peribadatan;
2. b.Subbagian Mental Spiritual; dan
3. c.Subbagian Kerjasama Antar Lembaga.
(8)Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 12