DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset daerah berupa kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memperkuat posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada PT. Bank Lampung maka perlu dilakukan penambahan saham;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor... Mengingat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ö.Peraturan...
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Lampung Tahun 1999, Nomor 3 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188); Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG. Pasal I Ketentuan yang ada pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 186) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dengan besaran jumlah Rp.20.300.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
(2)Besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan kepada PT. Bank Lampung sebesar Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a.akumulasi...
1. a.akumulasi sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2014 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. e.tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. f.tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. g.tahun 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. h.tahun 2020 sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah); dan
9. i.tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(3)Untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
5. e.tahun 2026 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 22 Maret 2022 BUPATI WAY KANAN, dto RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 22 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, dto SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 03/ 1274/WK/2022 Pembiné^IV/a) hgan aslinya AN HUKUM, D^Scdin Z>ÉPAL afsE SUPKIY TO, S.H., M.H. NIP. 19850624 201001 1 012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Lampung. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: a.asas...
1. a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. b.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. c.asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4. d.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. e.asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset daerah berupa kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah... Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dan hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. Dalam perubahan ini diatur mengenai perubahan mlai penyertaan modal pada PT. Bank Lampung di Tahun Anggaran 2022 pada PT. Bank Lampung sampai dengan Tahun 2026 sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran tiap tahunnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 191

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…