Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2024
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Kawasan Tanpa Rokok
menetapkan danmengimplementasikan KawasanTanpaRokokdi wilayah; d.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalamhuruf a,hurufb,danhuruf c,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangKawasan TanpaRokok; Mengingat1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor12Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TingkatIIWay Kanan,Kabupaten Daerah TingkatIILampung Timur, danKotamadyaDaerah TingkatIIMetro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3825); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Undang... 4.Undang-UndangNomor17Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2023Nomor105,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6877); Peraturan PemerintahNomor109Tahun2012 tentang PengamananBahanyang Mengandung ZatAdiktif BerupaProduk Tembakau bagiKesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor278, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5380); Peraturan Bersama Menteri KesehatandanMenteri DalamNegeri Nomor188/ MENKES /PB/I/2011 dan Nomor7Tahun 2011 tentangPedoman Pelaksanaan KawasanTanpaRokok(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2011Nomor49); DenganPersetujuanBersama 5. 6. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGKAWASANTANPA ROKOK. BABI KETENTUAN UMUM
DalamPeraturan Daerahini yang dimaksud dengan: DaerahadalahKesatuanMasyarakat Hukumyang mempunyaibatas-bataswilayah yang berwenang mengaturdan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerahotonom. Bupati adalah Bupati KabupatenWay Kanan. Setiap Orang adalah orang perseoranganatau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang,baik secara fisik,jiwa,maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan diisap dan/atau dihirup asapnya,termasuk rokok kretek,rokok putih, cerutu,rokok elektrik,atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanamannicotiana tabacum, nicotiana rustica... 1. 2. 3. 4. 5. 6. rustica,dan spesieslainnyaatausintetisnyayang asapnya mengandung nikotindan tar,denganatau tanpabahantambahan. KawasanTanpaRokokyangselanjutnyadisingkatKTR adalahruanganatauareayang dinyatakandilarang untukkegiatanmerokokataukegiatan memproduksi, menjual,mengiklankan,dan/ataumempromosikan ProdukTembakau. 8.Fasilitas Pelayanan Kesehatanadalah tempatdan/ ataualatyangdigunakanuntukmenyelenggarakan pelayananpesehatankepada perseoranganatau pun masyarakatdengan pendekatanpromotif,preventif, kuratif,rehabilitatif,dan/ataupaliatifyang dilakukan olehpemerintahpusat,Pemerintah Daerah,dan/atau masyarakat. 9.Tempat ProsesBelajarMengajaradalahgedung yang digunakanuntukkegiatan belajar,mengajar, pendidikan dan/ataupelatihan. 10.Tempat Anak Bermainadalah areatertutupmaupun terbukayangdigunakan untukkegiatanbermain anak-anak. 11.TempatIbadahadalahbangunan atau ruang tertutup yangmemilikiciri-ciritertentu yangkhusus dipergunakanuntukberibadahbagiparapemeluk masing-masing agamasecara permanen,tidak termasuk tempatibadahkeluarga. 12.AngkutanUmumadalah alat angkutanbagi masyarakatyangdapat berupa kendaraandarat,air, dan udarabiasanya dengan kompensasi. 13.TempatKerjaadalah tiap ruanganataulapangan tertutup atauterbuka,bergerakatautetap dimana tenaga kerja bekerja,atauyangdimasuki tenaga kerja untukkeperluansuatu usahadan dimana terdapat sumberatausumber-sumber bahaya. 14.TempatUmum adalah semua tempat tertutupyang dapatdiaksesolehmasyarakatumumdan/atau tempatyangdapatdimanfaatkan bersama-samauntuk kegiatan masyarakat yangdikelola oleh pemerintah, swasta,danmasyarakat. 15.TempatKhusus UntukMerokokadalah ruanganyang diperuntukkan khusus untukkegiatanmerokok yang beradadidalamKTR. 16.Perokok Pasifadalah orang yang bukanperokok, namun terpaksamengisapatau menghirup asaprokok yang dikeluarkan oleh perokok. 7.
PenetapanKTRbertujuan untuk:
b.melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok,baik langsung maupun tidak langsung;
d.mencegah... d.mencegahmunculnya perokokpemula;dan e.meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. BABII KAWASAN TANPAROKOK Pasal 3 KTRmeliputi: a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b.Tempat Proses BelajarMengajar; c.Tempat Anak Bermain; d.TempatIbadah; e.AngkutanUmum; f.Tempat Kerja;dan g.Tempat Umum.
(1)FasilitasPelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal3hurufameliputi: a.rumahsakit; b.pusatkesehatanmasyarakat; c.pusatkesehatanmasyarakatpembantu; d.poliklinikdesa; e.poliklinikkesehatan; f.pusat/balai pengobatan; g.rumahbersalin; h.balai kesehatan ibu dan anak; i.tempatpraktikdokter; j.tempat praktik bidan; k.pusatkesehatan terpadu; l.tokoobatatauapotek; m.laboratorium;dan n.Fasilitas PelayananKesehatanlainnya. (2)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksuddalamPasal3huruf b meliputi: a.sekolah/madrasah; b.perguruantinggi; c.pendidikananak usiadini; d.pendidikan non formaldaninformal; e.taman pendidikanA1Qur’an/taman pendidikan seniA1Qur’an/madrasah diniah awaliah; f.perpustakaan; g.ruang praktikataulaboratorium;dan h.Tempat ProsesBelajar Mengajar lainnya. (3)Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufcmeliputi: a.tempat penitipan anak; b.tempat pengasuhan anak;dan c.Tempat Anak Bermain lainnya. (4)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a.Masjid,termasuk musala;
c.pura; d.wihara;dan e.klenteng. (5)Angkutan... (5)AngkutanUmumsebagaimana dimaksuddalam Pasal 3hurufemeliputi: a.busumum; b.angkutankota/desa; c.taksi; d.kendaraan wisata; e.busangkutananaksekolah;dan f.mobilangkutankaryawan. (6)TempatKerjasebagaimana dimaksud dalamPasal3 huruffmeliputi: a.perkantoran pemerintah;dan b.perkantoran swasta. (7)TempatUmumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufgmeliputi: a.pasar modern; b.pasartradisional; c.tempat wisata; d.tempat hiburan; e.hoteldan restoran; f.museum; g.stasiun kereta api;dan h.bandarudara.
(1)KTRsebagaimana dimaksud dalamPasal3merupakan kawasanyang bebas dariasaprokok hinggabatas pagar terluar. (2)Dalam halKTRsebagaimana dimaksudpadaayat(1) tidakmemilikipagar,batas terluarnyahinggakucuran air dariatappalingluar. (3)Ketentuan mengenai kawasan bebas dari asapRokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruffdan hurufgdikecualikan ditempatkhusus untukmerokok yang telahdisediakan. BABIII FASILITAS TEMPATKHUSUSUNTUKMEROKOK Pasal 6 (1)Pengelola,penyelenggaraataupenanggung jawab TempatKerjadan Tempat Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruffdan hurufg wajib menyediakan Tempat Khusus UntukMerokok. (2)Tempat KhususUntukMerokoksebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b.terpisah dari gedung/ tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; c.jauh dari pintu masuk dan keluar;dan d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Setiap penanggungjawabyang melanggarketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1) dikenakansanksiadministratifberupa: a.teguran lisan; b.peringatan tertulis;dan/atau c.pencabutanizin. (2)Ketentuanmengenai pengenaansanksiadministratif sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diaturdalam PeraturanBupati. pengelola,penyelenggara,atau BABIV KEWAJIBANDAN LARANGAN Pasal 8 (1)Setiappengelola,penyelenggara,ataupenanggung jawabpadaKTRwajib: a.memasang tandadilarangmerokokdipintu masukutamadantempat yang dipandang perlu; b.menyediakan tempat merokok di kawasan yang telah ditentukan;dan c.melakukanpengawasan dilingkungannyaatas kepatuhanKTRsesuai dengankewenangannya. (2)Setiappengelola,penyelenggara,ataupenanggung jawab padaKTRyangtidak memenuhikewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dikenakan sanksi administratif. (3)Sanksiadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa: a.teguranlisan; b.teguran tertulis;dan c.dendaadministrasi. (4)Ketentuan mengenaitata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Setiaporang diKTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal3dilarang: a.merokok; b.menjual dan/ataumembeliprodukRokok; dan/atau c.mengiklankan dan/ataumempromosikan produk Rokok. (2)Larangan menjual,membeli,mengiklankan,dan mempromosikan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf bdan huruf c tidak berlaku bagi tempat yangdigunakan untuk kegiatan penjualan produk Rokok di lingkunganKTR. BAB V... BAB V SATGAS KTR
BAB V
(4 ) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
kerja pelaksanaanrencana BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI
d . lembaga; atau
BAB VII... BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 12 (1)Bupatimelakukanpembinaandanpengawasan pelaksanaanKTRdi Daerah. (2)Ketentuan lebihlanjutmengenaitatacarapembinaan danpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat(1) diaturdalamPeraturan Bupati. BABVIII PENYIDIKAN Pasal 13 (1)PejabatPegawai NegeriSipiltertentu di lingkungan PemerintahDaerahdiberi wewenangkhusussebagai penyidiksebagaimanadimaksud dalamketentuan peraturan perundang-undanganmengenai Hukum Acara Pidanauntukmelakukan penyidikan tindak pidana. (2)Wewenang PenyidikPegawaiNegeriSipilsebagaimana dimaksud padaayat(1)adalah: a.menerima laporan danmelakukanpemeriksaan ataskebenaran laporan sertaketerangantentang tindak pidana; b.memanggil,memeriksa,ataumelakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana; c.melakukantindakanpertama di tempat kejadian; d.melarang Setiap Orang meninggalkanatau memasuki tempat kejadian perkarauntuk kepentingan penyidikan; e.menyuruhberhenti orang yangdiduga melakukan tindak pidana; f.memeriksa identitasorang yangdiduga melakukan tindak pidana; g.mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dariorangataubadan hukum sehubungan dengan tindak pidana; h.menahan,memeriksa,sertamenyitasurat, dokumen,dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalamperkara tindak pidana; i.melakukan pemeriksaan ditempat tertentuyang diduga terdapat surat,dokumen,atau benda lain yangadahubungannya dengan tindak pidana; j.memanggil seseoranguntuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi; k.meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; l.mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;dan m.melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3)Penyidik...
BAB IX KETENTUAN PIDANA
BAB IX
BAB X PENDANAAN
BAB X
Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Membuka PDF…