DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

Membahas peraturan daerah mengenai Badan Permusyawaratan Kampung Maksud Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Badan Permusyawaratan Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang...
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 9.Peraturan…
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
12.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9.Musyawarah…
9.Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12.Pengawasan kinerja Kepala Kampung adalah proses monitoring dan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat LKPPK adalah laporan Kepala Kampung kepada BPK atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Kampung dalam satu tahun anggaran.
14.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
15.Musyawarah BPK adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPK yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPK untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. 16.Anggaran…
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
17.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan.
18.Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kampung.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPK; b.fungsi…
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPK;
c.peraturan tata tertib BPK;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPK

Pasal 5

(1)Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kampung.
(4)Jumlah penduduk yang dapat dijadikan sebagai perbandingan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
3. c.jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang. Pasal 6…

Pasal 6

Pengisian anggota BPK, dilakukan melalui:

a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
(3)Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
(4)Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan…
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPK.
(3)Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam…
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK dengan suara terbanyak.
(4)Ketentuan mengenai mekanisme pengisian keanggotaan BPK melalui proses pemilihan langsung dan musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…