DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Way Kanan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi, yang dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); tentang 4.Undang... 4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587), sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan PemerintahPengganti Undang- UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerja menjadi Undang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 5.Peraturan PemerintahNomor17Tahun 2015 tentang KetahananPangandanGizi(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor60,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5680); 6.Peraturan PresidenNomor125 Tahun 2022 tentang PenyelenggaraanCadangan Pangan Pemerintah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor206); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAYKANAN dan BUPATIWAYKANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGTATACARA PENYELENGGARAANCADANGAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahiniyang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yangberwenang mengaturdanmengurusurusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatmenurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuanRepublikIndonesia. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah DaerahdanDPRD menurut asasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan... kepentinganmasyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat,hakasal-usul,dan/atauhak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 5.PemerintahanKampungadalahpenyelenggaraan urusanpemerintahandankepentingan masyarakat setempat dalam sistempemerintahanNegara Kesatuan RepublikIndonesia. 6.Pemerintah Kampungadalah KepalaKampungatau yangdisebut dengannamalaindibantuperangkat Kampungsebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Kampung. 7.Dinas perangkat menyelenggarakanurusan di bidangKetahanan Pangan. 8.Harga Pembelian Pemerintah yangselanjutnya disingkatHPPadalah hargapembelianoleh Pemerintah ditingkat produsenuntukjenisPangan PokokTertentu yangditetapkan menjadi Cadangan PanganPemerintah. 9.HargaAcuanadalah harga Panganyang ditetapkan olehkepalalembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahandi bidang pangan dengan mempertimbangkanstruktur biaya yang wajarmencakup antaralainbiaya produksi,biaya disribusi,keuntungan,dan/atau biaya lain. 10.Panganadalah segala sesuatuyangberasal dari sumber hayati produkpertanian,perkebunan, kehutanan,perikanan,peternakan,perairan dan air, baik yang diolah yangdiperuntukanbagi konsumsi manusia,termasukbahan tambahanpangan,bahan baku pangan,dan bahan lainnya yang digunakan dalam prosespenyiapan,pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 11.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan baginegara sampai dengan perseorangan, yangtercermin dari tersedianya panganyangcukup, baikjumlah maupun mutunya,aman,beragam, bergizi,merata,dan terjangkau sertatidak bertentangan denganagama,keyakinan,dan budaya masyarakat,untuk dapat hidup sehat,aktif,dan produktif secara berkelanjutan. 12.Cadangan PanganPemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatCPPDadalah persediaan Pangan yangdikuasai dandikelola oleh Pemerintah Daerah KabupatenWayKanan.

13.Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkatCPPKadalah persediaan Pangan yang dikuasai dandikelola oleh Pemerintah Kampung. 14.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. adalah daerahyang
15.Pangan...
15.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
17.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18.Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
b.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
d.menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin, dan / atau daerah lain yang membutuhkan. Pemerintah dalamKampung

Pasal 3

Ruang Lingkup ditetapkannya peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.peran serta masyarakat;
d.pengawasan dan pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD dan CPPK.
(2)Penetapan CPPD dan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Penetapan...
(3)Penetapanjenis dan jumlah PanganPokokTertentu sebagaiCadanganPangansebagaimana dimaksud padaayat(1)dilakukan dengan mempertimbangkan: a.produksiPanganPokok Tertentu diwilayah daerah; b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;dan c.kerawananpangan diwilayahdaerah.
(4)Penetapan jenisdanjumlah PanganPokokTertentu sebagaimanadimaksudpadaayat(3)disesuaikan dengan: a.kebutuhankonsumsimasyarakat;dan b.potensi sumberdayadaerah.

Pasal 5

(1)Penetapan jenisdanjumlahCPPDsebagaimana dimaksud dalamPasal4ayat(1)dilakukan berdasarkan hasilrapatkoordinasi perangkatdaerah.
(2)Penetapan jenisdanjumlahCPPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)disertai denganpenetapan standar mutusetiapPanganPokokTertentusebagai CPPD.
(3)Penetapan jumlahCPPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan mempertimbangkan: a.produksiPanganPokokTertentu daerah; b.penanggulangan keadaan darurat dan kerawananPangan;
1. c.pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan PanganPokokTertentupada tingkat produsen dan konsumen; d.pelaksanaanperjanjian kerja samadan Bantuan Pangan;dan e.angka kecukupangiziyangdianjurkan.
(4)Penetapan jenis dan jumlahCPPDsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilakukanpalingsedikit 1 (satu)kalidalam 1(satu)tahun.

Pasal 6

Penetapan jenis dan jumlahCPPKsebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat(1)dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Kepala Kampung.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh: a.Pemerintah Daerah;dan b.Pemerintah Kampung.
(2)Penyelenggaraan...
(2)PenyelenggaraanCadanganPanganyangdilaksanakan olehPemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat(1)huruf a dilakukanmelalui: a.pengadaanCPPD; b.pengelolaanCPPD;dan c.penyaluranCPPD.
(3)PenyelenggaraanCadangan Pangan yang dilaksanakan olehPemerintah Kampungsebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufbdilakukan melalui: a.pengadaanCPPK; b.pengelolaanCPPK;dan c.penyaluranCPPK. Umum Pasal 8
(1)PenyelenggaraanCPPDsebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat(1)huruf a dilakukanoleh Dinas.
(2)DalampenyelenggaraanCPPDsebagaimanadimaksud pada ayat(1),Dinasdapatbekerja samadenganpihak lain dibidang pangan.
(3)Pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat(3) meliputi: a.badanusahamiliknegara; b.badanusahamilikdaerah; c.koperasi; d.kelompoktani;dan/atau e.gabungankelompoktani.
(1)PengadaanCPPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2)huruf a meliputi pembelian PanganPokok Tertentu yang ditetapkan sebagaiCPPDdanmetode pengadaan lain yangsah.
(2)PengadaanCPPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakanmelalui pembelianproduksi dalam Daerah,termasuk pembelian dari stok komersial pihak lain dibidang Pangan.
(3)Pembeliansebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Dalamhal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian,pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untukCPPD yang ditetapkan oleh gubernur.
(5)Dalam...
(5)Dalamhalgubernurtidakmenetapkan harga pembelian,pembeliansebagaimanadimaksudpada ayat(2)dilaksanakansesuaidenganhargapembelian untuk bupati.
(6)Dalamhalrata-ratahargapasarsetempat di tingkat produsendibawah HargaAcuanpembelianatauHPP, dilakukan pembeliandenganmengacupadaHarga AcuanpembelianatauHPP.
(7)Dalamhalrata-rata hargapasarsetempatdi tingkat produsendiatasHarga Acuan pembelianatauHPP, diberikan fleksibilitashargapembeliandengan jangka waktutertentu.
(8)Besaranfleksibilitashargapembeliansebagaimana dimaksudpada ayat(7)mengacupadabesaran fleksibilitasharga yangditetapkanoleh Pemerintah.
(9)Dalamhal pelaksanaanfleksibilitashargapembelian sebagaimana dimaksudpada ayat(8)terdapatselisih kurang,Pemerintah Daerah memberikan penggantian sesuaidenganketentuan peraturan perundang- undangan. CPPDditetapkanolehyang

Pasal 10

(1)Dalamhal pengadaanCPPDdari dalamDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(2)tidak mencukupiuntuk: a.pemenuhancadangan; b.menjagastabilitas harga dalamnegeri;dan/atau c.memenuhikebutuhanPemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaanCPPDdariluardaerah dengan tetap menjaga kepentingan produsendan konsumen dalamdaerah.
(2)Jumlah danwaktu pelaksanaan pengadaanCPPDdari luar daerah sebagaimanadimaksudpada ayat(1) ditetapkanoleh Bupati.
(3)PengadaanCPPDdariluarDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3 PengelolaanCPPD

Pasal 11

(1)Pengelolaan CPPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2)huruf b dilakukan untukmenjaga kecukupanCPPD,baik jumlah maupun mutunya.
(2)Pengelolaan CPPDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui mekanisme: a.perputaran stok secara dinamis sesuai dengan kebutuhan operasional;dan/atau b.memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 12

(1)Dalam hal CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan / atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPD.
(2)Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penjualan;
2. b.pengolahan;
3. c.penukaran; dan /atau
4. d.hibah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…