DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung, mengatur mengenai tugas dan wewenang perangkat kampung, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan ataupun syarat menjadi perangkat kampung.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang…
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan… Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 8.Kepala…
8.Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Sekretaris Kampung adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dan memimpin Sekertariat Kampung.
12.Kepala Urusan adalah unsur dari Sekertariat Kampung yang bertugas untuk membantu Sekretaris Kampung.
13.Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Kampung yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam tugas operasional.
14.Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Kampung yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut Dusun. 15.Kepala…
15.Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Kampung di wilayah bagian Kampung.
16.Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Tim P3K adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.
17.Unsur staf perangkat Kampung adalah pegawai yang diangkat oleh kepala Kampung untuk membantu tugas-tugas perangkat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.
18.Bakal Calon Perangkat Kampung adalah warga Kampung setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif sebagai Calon Perangkat Kampung.
19.Calon Perangkat Kampung adalah Bakal Calon Perangkat Kampung yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Kampung.
20.Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Kampung melalui pengumuman dan pendaftaran.
21.Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
22.Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung. 23.Anggaran…
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
24.Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
25.Hari adalah hari kerja.
26.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.
27.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perangkat kampung terdiri atas:
1. a.sekretariat kampung;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat…
(2)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kampung.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana…
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan Perangkat Kampung dalam struktur organisasi pemerintahan Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 7

(1)Pengangkatan Perangkat Kampung dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
(2)Penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Kampung membentuk Tim P3K.
(2)Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari Pemerintah Kampung, BPK dan tokoh masyarakat.
(2)Anggota Tim P3K dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk/masyarakat Kampung yang bersangkutan;
2. b.berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
3. c.berusia minimal 25 (dua puluh) tahun; dan
4. d.memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.

Pasal 10

(1)Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota dan maksimal 3 (tiga) orang Anggota.
(2)Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Kampung, BPK, tokoh masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…