DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang perubahan pasal-pasal pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (PT. BPRS) Syariah Way Kanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Way Kanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, pembangunan dan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang...

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7.Peraturan...
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) WAY KANAN. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini bentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan adalah Perseroan Daerah dengan nama PT. BPRS Way Kanan (Perseroda).
(2)Organisasi dan Tata Kerja PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 diubah, setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
(2)Modal disetor PT. BPRS Way Kanan (perseroda) ditetapkan sebesar 25% dari modal dasar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Way Kanan (perseroda) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sekurang- kurangnya wajib dipenuhi oleh para pemilik modal dalam jangka waktu tertentu dan menyesuaikan dengan kondisi APBD.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berbentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya dan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan...
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat
(3)ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Way Kanan (perseroda).

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Laba bersih PT. BPRS Way Kanan (perseroda) setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdiri atas:
1. a.bagian laba untuk pemegang saham;
2. b.cadangan Umum dan Tujuan;
3. c.Tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibility,
4. d.tantiem;
5. e.jasa produksi; dan
6. f.dana kesejahteraan.
(2)Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PAD dan seluruhnya menjadi penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya swasta mendapatkan laba sesuai dengan porsinya.
(3)Cadangan umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan RUPS.
(4)Cadangan...
(4)Cadangan tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan RUPS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
(5)Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 BUPATI WAY KANAN, dto RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, dto SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 05/ 1037/WK/2020 Disalin sewai dengan Penata Tk I (HI/d) NIP. 19850624 201001 1 012 inya M, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) WAY KANAN I. UMUM Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Way Kanan dipandang penting dan strategis sebagai langkah pengembangan PT. BPRS Way Kanan (perseroda) guna memberikan manfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Way Kanan. Peraturan Daerah ini juga dibuat untuk mengakomodir pengembangan PT. BPRS Way Kanan (perseroda) dalam membantu UMKM di Kabupaten Way Kanan untuk mengembangkan usahanya. Perubahan peraturan daerah ini juga memiliki harapan agar PT. BPRS Way Kanan mampu memanfaatkan ruang yang diberikan untuk mengelola perseroan secara profesional, transparansi dan kemandirian tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif dalam percepatan pembangunan di daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka... Angka 2

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan modal yang disetor dalam bentuk lainnya antara lain berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan, kendaraan bermotor yang telah dihitung nilai asetnya oleh appraisal atau penilai aset. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 184

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 67

Pasal 2

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 67

Pasal 2

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009