DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Way Kanan

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Way Kanan pada BUMD Perseroan Terbatas PT. BPRS Way Kanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah harus dituangkan ke dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Way Kanan; Mengingat... Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7.Peraturan...
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 128), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor •••); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
5.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan... dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) berasaskan:

a.Akuntabilitas; dan
b.Kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c.peningkatan...
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur permodalan BUMD;
c.memenuhi modal dasar BUMD; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS Way Kanan (Perseroda).
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
(3)Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal daerah kembali kepada PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) sebesar Rp. 20.900.000.000,- (dua puluh milyar Sembilan ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan...
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan untuk:
1. a.modal dasar BUMD yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.Pengembangan usaha.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahannya atau peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahannya.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 BUPATI WAY KANAN, dto RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, dto SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 06/ 1038/WK/2020 Disalin seskai dengan aslinya' KEPALA BAGIAN HUKUlSC ARIS SUPRIYANTQ, S.H., M.H. Penata Tk\(III/d) NIP. 19850624 201001 1 012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH WAY KANAN I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan, maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Langkah konkrit yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan diantaranya dengan mengembangkan jenis usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan bisnis para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diantaranya dengan memberdayakan secara optimal kinerja Badan Usaha Milik Daerah, PT. BPRS Way Kanan (perseroda), dengan memberikan penambahan penyertaaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi di Kabupaten Way Kanan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi antara lain legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan BUMD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Way Kanan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. BPRS Way Kanan (perseroda). II.PASAL... II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyertaan modal daerah kepada BUMD PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf b yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam penyertaan modal daerah pada PT. BPRS Way Kanan (Perseroda).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014