(1)Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dengan besaran jumlah Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah).
(2)Besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan kepada PT. Bank Lampung sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a.akumulasi sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.
4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
b.tahun 2014 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
c.tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
d.tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e.tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f.tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dan
g.tahun 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(3)Untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
a.tahun 2020 sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
b.tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c.tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dan
d.tahun 2023 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 BUPATI WAY KANAN, dto RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, dto SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG: 07/ 1039/WK/2020 Disalin sesuai dengan aslipya KEPALA \bAGIAN HUKÖM, yri ARIS SUPRIYAN^O, S.H., M.H. Penata Tk 1^11/ d) NIP. 19850624 201001 1 012 penjelasan ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK LAMPUNG I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Lampung. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: Penyertaan...
a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
b.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
d.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e.asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.
Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset daerah berupa kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah... _ 9 _ Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha dan /atau Badan Hukum lainnya. Dalam perubahan ini diatur mengenai perubahan nilai penyertaan modal pada PT. Bank Lampung di Tahun Anggaran 2020. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I