DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 3. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 4. STAF AHLI 5. KEPEGAWAIAN 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang .....
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Way Kanan.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Perangkat Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Perangkat Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
4. 4.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian subbidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
5. 5.Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian subbidang Perkebunan;
6. 6.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Dinas ......
17. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
19. 18.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
20. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
21. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
22. 21.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Keuangan subbidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang Keuangan subbidang Pendapatan Daerah.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Blambangan Umpu, Tipe A;
2. b.Kecamatan Pakuan Ratu, Tipe A;
3. c.Kecamatan Baradatu, Tipe A;
4. d.Kecamatan Kasui, Tipe A;
5. e.Kecamatan Banjit, Tipe A;
6. f.Kecamatan Bahuga, Tipe A;
7. g.Kecamatan Way Tuba, Tipe A;
8. h.Kecamatan Negeri Agung, Tipe A;
9. i.Kecamatan ......
10. i.Kecamatan Rebang Tangkas, Tipe A;
11. j.Kecamatan Gunung Labuhan, Tipe A;
12. k.Kecamatan Negara Batin, Tipe A;
13. l.Kecamatan Negeri Besar, Tipe A;
14. m.Kecamatan Buay Bahuga, Tipe A; dan
15. n.Kecamatan Bumi Agung, Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…