DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini berisi tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepemudaan, Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk peraturan yang mengatur tentang Kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda di Daerah.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan di Daerah.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda di Daerah.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri di Daerah.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19.Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, file komputer, dan lain-lain dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar, dan/atau suara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.pembangunan kepemudaan;
c.organisasi Kepemudaan;
d.prasarana dan sarana kepemudaan;
e.kemitraan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan:
1. a.pembentukan Perangkat Daerah yang fokus menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penetapan kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik Daerah yang selaras dengan program Pembangunan Kepemudaan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penetapan kebijakan dan pelaksanaan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha;
4. d.perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
5. e.koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
6. f.penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
9. i.pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaandan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berprestasi atau berperan aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait;
4. d.rencana aksi Daerah; dan
5. e.rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
1. a.Penyadaran Pemuda;
2. b.Pemberdayaan Pemuda; dan
3. c.Pengembangan Pemuda.
(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 5

(1)Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
(2)Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
(2)Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pasal 7

(1)Pengembangan Pemuda dilakukan melalui:
1. a.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
2. b.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
3. c.Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
(2)Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan memfasilitasi pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana strategis Kepemudaan Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
(3)Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.kemitraan;
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan.
(4)Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.
(2)Bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan
3. c.pengkaderan;
4. d.pembimbingan;
5. e.pendampingan; dan/atau
6. f.forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 10

(1)Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
(2)Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pendampingan; dan/atau
3. c.forum kepemimpinan pemuda.
(3)Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…