DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO,
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati Wonosobo.
1. a.RPJPD dituangkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yaitu:
2. b.RPJMD Periode I Tahun 2025–2029;
3. c.RPJMD Periode II Tahun 2030–2034;
4. d.RPJMD Periode III Tahun 2035–2039;
5. e.RPJMD Periode IV Tahun 2040–2045.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Ketentuan mengenai uraian dan rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD ini mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH (10-2015/2024) Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 19 Agustus 2024 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 20 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 10 I. UMUM Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Posisi Kabupaten Wonosobo yang berada di ketinggian 250-2.250 meter di atas permukaan laut berkembang menjadi salah satu kabupaten yang dikenal dengan potensi pertanian dan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan, namun potensi ini juga sekaligus menjadi ancaman apabila sumber daya ini tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus dapat merumuskan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang serta memberikan impact pada peningkatan kualitas hidup masyarakat namun tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menghasilkan RPJPD, RPJMD, dan rencana pembangunan tahunan. RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita–cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan tata waktu penyusunan maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyusun RPJPD periode 2025-2045 mengingat RPJPD Tahun 2005– 2025 yang akan segera berakhir . RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi landasan yang esensial dalam mengoptimalkan potensi tersebut dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun daya dukung lingkungan. RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045 RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang RPJPD Tahun 2025-2045 perlu untuk ditetapkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945