(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.Pelaksanaan operasi pcncarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan saran a/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pcmerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta arnanat peraturan perundang-undangan;dan/atau
d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
0,00Rp.
a.Semula 0,00 0.00 Rp.
Rp.b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu:
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
q.Lampiran XV1I : Daftar Piutang Daerah.
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas NasionaJ dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Asel Lain- Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (Multi Years);o. Lampiran XV
n.Lampiran XIV I. La.mpiran XII
m.Lampiran Xll]
k.Lampiran XI J· Lampiran X
1.Lampiran IX
h.Larnpiran vnr
f.Lam piran VI
g.Lampiran VII
e.Lampiran V
d.Lampiran TV
c.Larnpiran III
b.Larnpiran II
a.Lampiran I NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH: ( \0-13:2. /2025) I JAN<> wARDOYO AERAH KABUPATENWONOSOBOTAHUN 2025 NOMOR 10 Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 15" Ag~tus :l.OlS Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal I~ A<ju.1CU1 io:i.;- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.