DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan yang semula bernama PD. Bhakti Husada diubah nama dan beralih status badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo atau PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan kinerja diperlukan penguatan dan pengembangan bidang usaha PT. Bhakti Husada Wonosobo;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BHAKTI HUSADA WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
10.Komisaris adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
11.Direksi adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12.Pegawai adalah pegawai PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
13.Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
14.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar, atau jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan.
15.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemilik atau pemegang saham kepada Perseroan.

Pasal 2

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perseroan, berkedudukan sebagai pemegang saham.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan yang semula bernama PD. Bhakti Husada diubah nama dan beralih status badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo atau PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
(2)Perubahan nama dan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh hak, kewajiban, kekayaan dan kepegawaian PD. Bhakti Husada beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan dan kepegawaian PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).

Pasal 4

(1)Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perseroan dapat membuka dan/atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan meliputi:

a.membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di bidang kesehatan;
b.menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan kesehatan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.menjalankan usaha pelayanan pemeliharaan kesehatan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Pasal 6

Jangka waktu pendirian Perseroan yaitu untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha meliputi:
1. a.apotek;
2. b.perusahaan besar farmasi;
3. c.laboratorium kesehatan; dan/atau
4. d.bidang usaha kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
(3)Penetapan bidang usaha kesehatan lain dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu dilaksanakan studi kelayakan.
(4)Pengurusan perizinan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Direksi.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

(1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(2)Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris.
(3)Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
(3)Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus per seratus).
(4)Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap–tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(5)Surat–surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
(6)Aset Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(7)Modal disetor Perseroan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.2.493.938.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(8)Perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilaksanakan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
(9)Perubahan kepemilikan saham dan/atau pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perlunya perubahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan, ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Pasal 10

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002