DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi beban pemerintah daerah serta dapat didukung sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Wonosobo sebagai kepala pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.
6.Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wonosobo.
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dibentuk selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada Tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Kekurangan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(3)Hasil penyimpanan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam bentuk bunga deposito atau bentuk lain menambah dana cadangan.
(4)Hasil penyimpanan dana cadangan dalam bentuk bunga deposito atau bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (3) pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dipindahbukukan kedalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 21 November 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 22 November 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO M. NURWAHID, S.H. Pembina 19721110 199803 1 013 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dana lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Agar mampu menjalankan perannya, Daerah diberikan kewenangan disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sejalan dengan hal tersebut, tentu Pemerintah Daerah secara nyata mempunyai tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan untuk dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan Daerah yang dimiliki, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah sebagai cermin pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Bahwa masa jabatan Bupati Wonosobo Periode 2016-2020 akan berakhir pada Tahun 2020, sehingga perlu mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah didanai melalui APBD. Dalam ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas untuk membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah dalam rangka mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan Daerah ini sebagai penyesuaian dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) Perkiraan anggaran sejumlah Rp. 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyard rupiah), pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2029 sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah) sehingga melebihi dana cadangan yang dianggarkan. ayat (2) Dana sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) digunakan untuk :

a.Operasional Komisi Pemilihan Umum; dan/atau
b.Badan Pengawas Pemilu.

Pasal 4A

Perhitungan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diperkirakan melebihi jumlah Dana yang dicadangkan sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga kekurangan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

ayat (1) Penyimpanan dalam bentuk deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis, apabila dalam bentuk selain deposito harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 14

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011