DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini berisi tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Kriteria Wilayah Sumber Bibit, Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit, Sumber Daya Genetik, Mutu dan Peredaran Benih, Bibit dan Pakan Ternak, Benih dan Bibit, Pakan Ternak, Pengawasan Obat Hewan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veterinier, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesejahteraan Hewan, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Wonosobo yang berupa sumber daya Hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaomana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8.Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9.Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10.Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
11.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
12.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14.Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budi daya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
15.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
16.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
17.Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
18.Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
19.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20.Bahan Pakan adalah bahan hasll pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
21.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
22.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
23.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
25.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
26.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
27.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
28.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
29.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
30.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
31.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
1. a.pengelolaan dan pengembangan wilayah sumber Bibit dan rumpun atau galur;
2. b.penyediaan, pengelolaan dan pengawasan SDG, mutu dan peredaran Benih dan/atau Bibit, dan Pakan Ternak;
3. c.pengawasan Obat Hewan;
4. d.Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
5. e.pengawasan pemasukan Hewan dan Produk Hewan;
6. f.pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veternier; dan
7. g.penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN ATAU GALUR

Pasal 3

(1)Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus berstatus bebas dari penyakit hewan menular.
(2)Wilayah yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menerapkan tata cara biosekuriti.
(3)Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya dilakukan pada setiap kelompok yang ada di wilayah yang ditetapkan.

Pasal 4

(1)Selain harus berstatus bebas dari penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit apabila memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jenis, rumpun atau galur;
2. b.agroklimat;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.sosial ekonomi;
5. e.budaya; dan
6. f.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

(1)Wilayah sumber bibit dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mempertahankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SDG, MUTU DAN PEREDARAN BENIH, BIBIT, DAN PAKAN TERNAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menguasai dan menyediakan SDG di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SDG dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

Pasal 7

(1)Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan oleh Pemerintah Daerah, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan dan Pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyediaan dan pengembangan Benih dan Bibit yang dapat berasal dari rumpun dan/atau galur asli, lokal, introduksi, serta rumpun atau galur yang telah dilepas.
(2)Dalam melakukan penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang mengedarkan Benih dan/atau Bibit wajib memiliki sertifikat layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
(2)Sertifikat layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih dan/atau Bibit.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan pejabat pengawas Benih dan/atau Bibit.
(3)Pengawasan terhadap produksi Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
(4)Pengawasan terhadap peredaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…