DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah Komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
6.Perusahaan adalah

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
1. 7.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
2. 8.Badan Hukum adalah Organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
3. 9.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
4. 10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam badan usaha maupun diluar badan usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku badan usaha yang bersangkutan.
5. 11.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa badan usaha yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
6. 12.Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan;
c.Pembinaan;
d.Pengawasan; dan
e.Pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan; dan
c.kesepakatan.

Pasal 4

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengacu pada:

a.Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
b.Rencana kerja tahunan perusahaan.

Pasal 5

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur; dan
h.lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 6

(1)Setiap badan usaha yang berstatus pusat, cabang, dan/atau kantor operasional badan usaha yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
(2)Setiap badan usaha dengan skala usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah beberapa badan usaha dapat membentuk forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha agar program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
(2)Bupati dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
(3)Anggaran dan biaya pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
2. b.membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha badan usaha di daerah.
(2)Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dari masing-masing badan usaha yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 (dua), forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembentukan, perencanaan dan penyusunan program Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap badan usaha berhak:

a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…