DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa : - Pasal 1 tentang ketentuan umum yang berisi mengenai pengertian kata/istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Pasal 5 mengartur tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa. - Pasal 13 mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. - Pasal 24 mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. - Pasal 27 mengatur tentang pemilih. - Pasal 29 mengatur tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa. - Pasal 31 mengatur tentang kriteria Calon Kepala Desa. - Pasal 33 mengatur tentang PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa. - Pasal 34 mengatur tentang Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. - Pasal 44 A mengatur tentang Calon Kepala Desa yang terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri. - Pasal 44 B mengatur tentang Calon Kepala Desa yang terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman pidana. - Pasal 48 mengatur tentang laporan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa. - Pasal 54 mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.`
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18.Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Bupati dan/atau Camat untuk memantau penyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara di Desa.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
22.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf q dan huruf r, sehingga keseluruhan Pasl 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i.mengelola keuangan dan aset Desa;
j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
q.menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan; dan
r.melaporkan harta kekayaan tiap tahun kepada Bupati melalui Camat.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

4.Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.penduduk yangbelum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. e.berdomisilidi Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudukelektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

6.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara, surat undangan dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara, surat undangan dan penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara, surat undangan, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 31 huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus.
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahunatau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa.
1. 8.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2a)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
(3)Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

9.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah,serta ditambah 1 (satu) ayatyakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
(2)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum dilantik sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang.
(4)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

10.Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 44A dan Pasal 44B, yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 1 Tahun 2016