DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini berisi tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Syarat Permohonan Bantuan Hukum, Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Pendanaan, Pengawasan, Larangan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
6.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Kabupaten Wonosobo yang sedang menghadapi masalah hukum di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo yang tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terverifikasi dan terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan bantuan hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel; dan
4. d.menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara Bupati dengan lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
(2)Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(3)Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati.
(2)Tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Pasal 9

(1)Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum;
2. b.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
3. c.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
4. d.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
(3)Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak mampu mengurus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberi bantuan hukum membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 10

(1)Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
(2)Dalam hal permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarganya maka harus dilakukan dengan surat kuasa.
(3)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan memverifikasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara.
(2)Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…