(1)Untuk menunjang kebutuhan pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf c yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD, atas usul pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD dapat mengangkat kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(4)Pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan deskripsi tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban.
(5)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 29 Mei 2023 BUPATI WONOSOBO, AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 30 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-87/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang menerima mandat rakyat serta membawa nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah memerlukan kesejahteraan yang memadai guna menunjang kualitas, produktivitas, kinerja, mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan rakyat guna menciptakan pola pengelolaan pemerintahan Daerah yang seimbang dan serasi dengan Pemerintah Daerah. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara pengelolaan dinamika politik di lingkungan DPRD dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, diperlukan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam sebuah Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3