DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penambahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9, penambahan ayat (2) Pasal 14, penyisipan ayat (3a) Pasal 20, perubahan ayat (4) Pasal 20, penyisipan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) Pasal 25, penyisipan ayat (5a) Pasal 25 dan perubahan ayat (6) Pasal 25, penyisipan ayat (1a) Pasal 29, penyisipan ayat (2a) Pasal 29, perubahan Pasal 38.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo perlu diberikan hak keuangan dan administratif yang memadai, rasional, wajar dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo sesuai peraturan perundang-undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang sesuai peraturan perundang-undangan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
18.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan sebagai penunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat

(5)sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan masa kerja alat kelengkapan lain yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(5)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat rapat paripurna penetapan persetujuan DPRD.

3.Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses tidak diberikan tunjangan reses.

4.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ayat (4) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3a)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan:
1. a.Standar satuan harga Pimpinan DPRD setara dengan Bupati;
2. b.Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
(3b)Kelengkapan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Penutup kepala berupa topi bordir bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, peci bagi Pimpinan dan Anggota DPRD laki- laki dan kain kerudung bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perempuan disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. b.Pin lambang daerah yang berbahan dasar emas diberikan 1 (satu) buah dalam masa jabatan/1 (satu) kali dalam 5 tahun sesuai dengan peraturan perundangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d), dan di antara ayat 5 dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), serta ayat (6) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3a)Besaran tunjangan perumahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
(3b)Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui apraisal sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik 1 (satu) kali setiap tahun anggaran dengan obyek lokasi perumahan di obyek yang tertinggi.
(3c)Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD setara dengan harga sewa bulanan kendaraan sesuai standar kendaraan dinas Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
2. b.Wakil Ketua DPRD setara harga sewa bulanan kendaraan sesuai standar kendaraan dinas Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Anggota DPRD setara dengan harga sewa bulanan kendaraan operasional sekretaris daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
(5a)Apabila hasil penilaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD lebih tinggi dari hasil Penilaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka selanjutknya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD di tetapkan sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari tunjangan perumahan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
(1a)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga sehari-hari Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(2a)Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan:
1. a.Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati;
2. b.Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
(3)Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

7.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Untuk menunjang kebutuhan pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf c yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD, atas usul pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD dapat mengangkat kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(4)Pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan deskripsi tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban.
(5)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 29 Mei 2023 BUPATI WONOSOBO, AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 30 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-87/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO I. UMUM Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang menerima mandat rakyat serta membawa nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah memerlukan kesejahteraan yang memadai guna menunjang kualitas, produktivitas, kinerja, mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan rakyat guna menciptakan pola pengelolaan pemerintahan Daerah yang seimbang dan serasi dengan Pemerintah Daerah. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara pengelolaan dinamika politik di lingkungan DPRD dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, diperlukan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam sebuah Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…