DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Materi Muatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Sinergitas, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terjadinya degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan utamanya pada generasi penerus bangsa di Kabupaten Wonosobo menjadikan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu

Menetapkan

menetapkan dalam peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungaanya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Peserta adalah peserta kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
12.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. b.menjadikan sumber daya manusia di Daerah yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
3. c.menanamkan nilai Pancasila kepada para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat;
4. d.mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
5. e.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. f.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
7. g.mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
8. h.memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
9. i.membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan;
10. j.mengembangkan sikap toleransi dalam mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
11. k.menanamkan nilai-nilai moral, sopan santun dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. b.Materi Muatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. c.peran serta Masyarakat;
4. d.kerja sama dan sinergitas
5. e.pembinaan dan pengawasan;
6. f.pelaporan;
7. g.penghargaan; dan
8. h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan; dan
4. d.evaluasi dan pelaporan.
(3)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.organisasi politik;
2. b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
3. c.peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
4. d.aparatur sipil negara;
5. e.pendidik/tenaga kependidikan;
6. f.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
7. g.Masyarakat.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat PPWK.
(2)Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Pembentukan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pusat PPWK memiliki susunan kepengurusan yang terdiri atas:

a.instansi vertikal;
b.unsur Pemerintah Daerah; dan
c.unsur Masyarakat.

Pasal 6

(1)Masa kerja kepengurusan Pusat PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
(2)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

Pasal 7

(1)Pusat PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan dan mengoordinasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
2. b.menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. c.melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan penyusunan program kerja pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
4. d.melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
5. e.melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, serta pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat; dan
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PPWK melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Pusat PPWK provinsi.

Pasal 8

Pengurus Pusat PPWK dapat diberikan tunjangan dan/atau penghargaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tunjangan dan/atau penghargaan Pusat PPWK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pusat PPWK melakukan perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program kerja.
(3)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.modul;
2. b.bentuk, waktu dan tempat kegiatan;
3. c.Peserta, jumlah peserta dan narasumber;
4. d.sarana dan prasarana; dan
5. e.pendanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…