DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 201

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Kejadian Luar Biasa dan Wabah, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sinergi dan Kerja Sama, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesehatan di Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat secara adil dan merata, dengan upaya Kesehatan, pengutamaan manfaat, pencegahan penyakit dan pemeliharaan peningkatan Kesehatan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran kesehatan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8.Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
10.Tenaga Medis adalah Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11.Tenaga Kesehatan adalah Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
15.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk Upaya Kesehatan.
16.Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan Obat, Obat bahan aiam, termasuk bahan Obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi.
17.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
18.Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
19.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat, produk, dan/ atau metode yang ditqjukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan Kesehatan manusia.
20.Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
21.Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
22.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
23.Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
24.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
25.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
26.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
27.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu Daerah pada kurun waktu tertentu.
28.Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan asas:
1. a.perikemanusiaan;
2. b.keseimbangan;
3. c.manfaat;
4. d.ilmiah;
5. e.pemerataan;
6. f.etika dan profesionalitas;
7. g.pelindungan dan keselamatan;
8. h.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
9. i.keadilan;
10. j.nondiskriminatif;
11. k.pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
12. l.partisipatif;
13. m.kepentingan umum;
14. n.keterpaduan;
15. o.kesadaran hukum;
16. p.kelestarian lingkungan hidup;
17. q.kearifan budaya; dan
18. r.ketertiban dan kepastian hukum.
(2)Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:
1. a.meningkatkan perilaku hidup sehat di Daerah;
2. b.meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan di Daerah;
3. c.meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah yang efektif dan efisien;
4. d.memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan di Daerah;
5. e.meningkatkan ketahanan Kesehatan di Daerah dalam menghadapi KLB atau Wabah;
6. f.menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan di Daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
7. g.mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan di Daerah yang berkelanjutan; dan
8. h.memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.Upaya Kesehatan;
d.Sumber Daya Kesehatan
e.Kejadian Luar Biasa dan Wabah;
f.partisipasi masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sinergi dan kerja sama; dan
i.pendanaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap Orang berhak:
1. a.hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
2. b.mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
3. c.mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. d.mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
5. e.mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
6. f.menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
7. g.mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
8. h.menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
9. i.memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
10. j.memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
11. k.mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan.
(2)Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau penanggulangan KLB atau Wabah.
(3)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku pada:
1. a.seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas;
2. b.penanggulangan KLB atau Wabah;
3. c.seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat; dan
4. d.seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.
(4)Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:
1. a.pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
2. b.penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
3. c.kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
4. d.upaya pelindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
5. e.kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
6. f.permintaan Pasien sendiri;
7. g.kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau
8. h.kepentingan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Orang berkewajiban:
1. a.mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya;
2. b.menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
4. d.menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
5. e.mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
6. f.mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Upaya Kesehatan perseorangan;
2. b.Upaya Kesehatan masyarakat; dan
3. c.pembangunan berwawasan Kesehatan.
(3)Kewajiban mengikuti program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.
(2)Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penelitian dan pengkajian.
(3)Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca- KLB atau Wabah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat di Daerah.
(2)Untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks201PDFHirarki

Memuat teks peraturan…