DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa : - Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian kata/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah (Perda). - Pasal 2 tentang Perangkat Desa. - Pasal 3 tentang pengisian Perangkat Desa. - Pasal 3A tentang mutasi jabatan antar Perangkat Desa. - Pasal 3B tentang Panitia Seleksi Jabatan Perangkat desa. - Pasal 4 tentang Panitia Pengisian Perangkat Desa. - Pasal 5 tentang tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa. - Pasal 6 tentang biaya Panitia Pengisian Perangkat Desa. - Pasal 7 tentang pembinaan Panitia Pengisian Perangkat Desa oleh Camat. - Pasal 8 tentang kriteria Calon Perangkat Desa. - Pasal 10 tentang proses pengisian Perangkat Desa. - Pasal 11 tentang Tahapan penyaringan calon Perangkat Desa dengan cara ujian tertulis. - Pasal 12 tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa. - Pasal 16 tentang Kewajiban Perangkat Desa. - Pasal 19 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. - Pasal 20 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa. - Pasal 22 tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa. - Pasal 25 tentang Tenaga Pembantu diluar Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) diubah, sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14.Sekretariat Desa adalah sekretariat Pemerintah Desa.
15.Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
16.Kepala Urusan adalah unsur staf yang memimpin salah satu bidang urusan pada Sekretariat Desa.
17.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18.Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
19.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari seksi-seksi.
20.Kepala Seksi adalah unsur staf yang memimpin salah satu seksi.
21.Pengisian Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa, promosi jabatan Perangkat Desa dan/atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
22.Mutasi jabatan antar Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk melakukan alih jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat.
23.Promosi jabatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa setempat yang berkedudukan setingkat lebih rendah.
24.Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan.
25.Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.
26.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran bakal calon,penelitian administratif bakal calon dan pelaksanaan uji kemampuan komputerbakal calon.
27.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia berupa pelaksanaan ujian tertulis.
28.Bakal calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
29.Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti tahap penyaringan.
30.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
31.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.
32.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dihapus, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
4. d.dihapus.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berkedudukan sebagai staf.
(5)Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipromosikan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Urusan,Kepala Seksidan/atau Kepala Dusun.

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1)dan ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
2. b.promosi jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
3. c.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(2)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi Camat.
(2)Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilakukan bagi Perangkat Desa yang berkedudukan setara atau setingkat, yaitu:
1. a.antar Kepala Urusan;
2. b.antar Kepala Seksi;
3. c.antar Kepala Dusun;
4. d.antara Kepala Urusan dengan Kepala Seksi;
5. e.antara Kepala Urusan dengan Kepala Dusun; dan
6. f.antara Kepala Seksi dengan Kepala Dusun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3B

(1)Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur-unsur:
1. a.Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota; dan
2. b.4 (empat) orang perwakilan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat selaku anggota.
(3)Perangkat Desa yang dapat dipromosikan menjadi Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; dan
2. b.mampu mengoperasionalkan komputer sekurang-kurangnya program aplikasi perkantoran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi jabatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (5) huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
1. a.unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
2. b.unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.
(3)Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
(5)Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.dihapus;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Seksi-seksi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas:
1. a.menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal kegiatan pengisian Perangkat Desa;
3. c.melakukan sosialisasi ketentuan pengisian Perangkat Desa;
4. d.melakukan pengumuman kepada masyarakat;
5. e.menerima pendaftaran bakal calon;
6. f.melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon;
7. g.menguji kemampuan komputer bakal calon;
8. h.menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis;
9. i.mengumumkan calon yang berhak mengikuti ujian tertulis kepada masyarakat;
10. j.melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap calon;
11. k.menetapkan pembatalan calon yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti calon dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan;
12. l.menyusun tata tertib ujian tertulis dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
13. m.menyiapkan materi dan tempat ujian tertulis;
14. n.menyusun soal ujian tertulis Perangkat Desa;
15. o.menyiapkan dan mendistribusikan soal ujian tertulis Perangkat Desa;
16. p.menyelenggarakan ujian tertulis;
17. q.membuat berita acara pada setiap tahapan pengisian Perangkat Desa;
18. r.melaporkan nilai ujian tertulis kepada Kepala Desa; dan
19. s.melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
(2)Panitia Pengisian Perangkat Desadalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3)dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2)Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
(3)Biaya pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.honorarium panitia;
2. b.honorarium petugas keamanan;
3. c.pengadaan soal ujian;
4. d.pengadaan alat dan perlengkapan;
5. e.belanja cetak dan penggandaan;
6. f.makan-minum rapat;
7. g.perjalanan dinas; dan
8. h.pelantikan Perangkat Desa.
  1. 8.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa.
(3)Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengoordinasikan pengisian Perangkat Desa di wilayahnya;
2. b.melaksanakan bimbingan teknis kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa;
3. c.melaksanakan pemantauan pada setiap tahapan kegiatan pengisian Perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa; dan
5. e.melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus dan huruf i diubah, ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…