DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman, Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan Daerah, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
6.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
7.Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
8.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaaan termasuk makam keluarga.
10.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
13.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yag diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
15.Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketertiban penyelenggaraan Pemakaman;
b.pengelolaan tempat Pemakaman;
c.Krematorium; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 3

Dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak sesuai dengan agama, keyakinan, dan/atau adat istiadat; dan
b.Pemakaman jenazah dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan/atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

(1)Tempat Pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.TPU;
2. b.TPBU; dan
3. c.TPK.
(3)Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan Tempat Pemakaman, lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak berada pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;
2. b.tidak berlebihan dalam menggunakan tanah;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
4. d.mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
(4)Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
3. c.pencabutan Perizinan Berusaha.
(5)Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Tempat Pemakaman wajib memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tersedianya akses jalan menuju Tempat Pemakaman;
2. b.penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
3. c.makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan makam baru di Pemakaman tersebut; dan
4. d.hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
(3)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
3. c.pencabutan Perizinan Berusaha.
(4)Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
(2)Ketentuan mengenai pengurusan dan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap Orang yang berkunjung ke Tempat Pemakaman harus:

a.menjaga kebersihan;
b.mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
c.menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Pasal 8

(1)Pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
(2)Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)TPU milik Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

(1)Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana Tempat Pemakaman umum.
(2)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…