DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Fasilitasi Fungsi Pondok Pesantren Bab III Koordinasi dan Komunikasi Bab IV Sinergi dan Kerja Sama Bab V Monitoring dan Evaluasi Bab VI Pembiayaan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pondok Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Wonosobo, diperlukan fasilitasi Pondok Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaran Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
7.Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
8.Fasilitasi Pondok Pesantren adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pondok Pesantren.
9.Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas Pondok Pesantren.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II

FASILITASI FUNGSI PONDOK PESANTREN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Fasilitasi pengembangan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(2)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di di bidang pendidikan, pekerjaan umum dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
(3)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 4

(1)Fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
(3)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Fasilitasi pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan
5. e.peningkatan kesehatan.
(2)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
(3)Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB III

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
(2)Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan kalangan Pondok Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
(3)Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
(2)Bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.sinergi program dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
2. b.pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
3. c.pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren; dan
4. d.pelatihan bagi sumber daya manusia Pondok Pesantren.
(3)Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pondok Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait serta berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
(3)Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Sumber pembiayaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren berasal dari APBD.
(2)Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
3. c.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…