DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pendirian PT. Aneka Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan PT. Aneka Usaha selaku Badan Usaha Milik Daerah sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo, perlu penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Dimaksud;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang SALINAN Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.Perseroan Terbatas Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.
6.Komisaris adalah Komisaris PT. Aneka Usaha.
7.Direksi adalah Direksi PT. Aneka Usaha.
8.Pegawai adalah Pegawai PT. Aneka Usaha.
9.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Aneka Usaha.
10.Saham adalah Surat Bukti pemilikan bagian modal PT. Aneka Usaha yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
11.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
12.Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
13.Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
14.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Aneka Usaha.
15.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau Perseorangan.

BAB II

STATUS, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)PT. Aneka Usaha berstatus Badan Usaha Milik Daerah, yang bertempat dan berkedudukan di wilayah Daerah yang diberi nama PT. Global Dharma Asri.
(2)Bupati memproses Akta Pendirian PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 4

PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Maksud pendirian PT. Aneka Usaha adalah untuk peningkatan perekonomian Daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Tujuan pendirian PT. Aneka Usaha adalah:
1. a.menjalankan usaha sesuai ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan;
2. b.membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Daerah;
3. c.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Aneka Usaha melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.unit industri pengolahan;
2. b.unit agribisnis;
3. c.unit jasa-jasa;
4. d.unit perdagangan;
5. e.unit pengelolaan Pasar Daerah;
6. f.unit pertambangan dan energi.
(2)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB V

PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

(1)Pemegang Saham PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
(2)Tata cara pemilihan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Penyertaan Modal Disetor PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan komposisi Modal Disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan mengenai permodalan PT. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai Modal Dasar dan Modal Disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliyar rupiah).
(2)Modal Disetor PT. Aneka Usaha pada saat pendirian, ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perubahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021