DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Bab III Pegambangan Usaha Bab IV Kemitraan Bab V Insentif dan Bantuan kepada Usaha Mikro Bab VI Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan iklim dan pengembangan usaha serta pelindungan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pelindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
c.bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan dan pelindungan Usaha Mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 SALINAN 2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7.Dunia Usaha adalah usaha mikro yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Wonosobo. 4
8.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
9.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan mikro, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
10.Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan Usaha Mikro.
11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha baik swasta maupun pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
b.Pengembangan Usaha;
c.Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
d.Kemitraan;
e.Kemudahan dan Insentif; dan
f.Pembiayaan bagi Usaha Mikro.

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 3

(1)Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah.
(2)Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 5
3. c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
4. d.peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
5. e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

(1)Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Usaha Mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4)Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
(5)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)adalah hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(6)Dalam hal pelaku Usaha Mikro telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

(1)Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi. 6
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
(2)Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.idetifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan
2. b.pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 8

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
2. b.memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. 7

Pasal 10

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014