DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (9), perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, penyisipan Pasal 13A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sesuai rencana pembangunan jangka pangang daerah tahun 2025-2045 perlu dilakukan penyesuaian indikator sasaran pembangunan kepariwisataan;
c.bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan perlu disusun strategi, indikator program dan indikator kegiatan dengan melibatkan semua pihak;
d.bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (9) diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.pemasaran pariwisata;
3. c.industri pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.asas;
2. b.visi;
3. c.misi;
4. d.tujuan;
5. e.prinsip;
6. f.sasaran; dan
7. g.arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
(4)Asas Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.asas manfaat;
2. b.asas kekeluargaan;
3. c.asas adil dan merata;
4. d.asas keseimbangan;
5. e.asas kemandirian;
6. f.asas kelestarian;
7. g.asas partisipatif;
8. h.asas berkelanjutan;
9. i.asas demokratis;
10. j.asas kesetaraan;
11. k.asas kesatuan; dan
12. l.asas religiusitas.
(5)Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan.
(6)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan:
1. a.mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjujung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata;
3. c.mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. d.membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.
(7)Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah;
2. b.mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan;
3. c.mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. d.membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
(8)Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
1. a.menjujung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
3. c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
4. d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. e.memberdayakan masyarakat setempat;
6. f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
7. g.mematuhi kode etik keparisiwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
8. h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan
(9)Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah peningkatan:
1. a.Rasio PDRB Sektor Pariwisata;
2. b.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum;
3. c.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara;
4. d.Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara; dan
5. e.Rata-rata lama tinggal Wisatawan.
(10)Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
1. a.berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
3. c.tata kelola yang baik;
4. d.secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
5. e.mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata;
b.DPK;
c.KSPK; dan
d.KPPK.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
4. d.potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
8. h.keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
(2)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
1. a.merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
2. b.memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
5. e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
(3)KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
(4)KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
3. c.memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.6 (enam) DPK tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
2. b.7 (tujuh) KSPK; dan
3. c.11 (sebelas) KPPK.
(2)Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.DPK Dieng dan sekitarnya;
2. b.DPK Kalianget dan sekitarnya;
3. c.DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;
4. d.DPK Pantodomas dan sekitaranya;
5. e.DPK Serayu dan sekitarnya; dan
6. f.DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya;
(3)Peta Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)DPK Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, sebagian Kecamatan Mojotengah, yang terdiri atas:
1. a.KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya;
2. b.KSPK Menjer dan sekitarnya;
3. c.KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya;
4. d.KPPK Bismo-Watumalang dan sekitarnya; dan
5. e.KPPK Limbangan dan sekitarnya.
(2)DPK Kalianget dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Wonosobo, sebagian Kecamatan Mojotengah, sebagian Kecamatan Selomerto, sebagian Kecamatan Kertek, yang terdiri atas:
1. a.KSPK Kalianget dan sekitarnya;
2. b.KSPK Kertek dan sekitarnya; dan
3. c.KPPK Jogonegoro dan sekitarnya.
(3)DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Kertek, dan Kecamatan Kalikajar, yang terdiri atas:
1. a.KSPK Sindoro dan sekitarnya; dan
2. b.KPPK Sumbing dan sekitarnya.
(4)DPK Pantodomas dan sekitaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil, yang terdiri atas KPPK Sapuran-Kepil dan sekitarnya;
1. a.KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya; dan
2. b.KPPK Ropoh dan sekitarnya.
(5)DPK Serayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi sebagian Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sukoharjo, yang terdiri atas:
1. a.KSPK Serayu dan sekitarnya;
2. b.KPPK Kalimendong dan sekitarnya;
3. c.KPPK Sikupel dan sekitarnya; dan
4. d.KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya.
(6)DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Kaliwiro, yang terdiri atas:
1. a.KSPK Wadaslintang dan sekitarnya; dan
2. b.KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan dengan tema wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus.
(2)Arah kebijakan pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan:
1. a.KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus;
2. b.KSPK Menjer dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus;
3. c.KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
4. d.KPPK Bismo-Watumalang dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
5. e.KPPK Limbangan dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
6. f.KSPK Kalianget dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus;
7. g.KSPK Kertek dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
8. h.KPPK Jogonegoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
9. i.KSPK Sindoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
10. j.KPPK Sumbing dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
11. k.KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus;
12. l.KPPK Ropoh dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
13. m.KSPK Serayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;
14. n.KPPK Kalimendong dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam;
15. o.KPPK Sikupel dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
16. p.KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan wisata minat khusus;
17. q.KSPK Wadaslintang dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; dan
18. r.KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus.
(3)Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
2. b.implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
3. c.pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.
  1. 7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Strategi perencanaan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
1. a.rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
2. b.regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada DPK, KSPK dan KPPK.
(2)Strategi implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
(3)Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
2. b.peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Strategi keterkaitan antar kawasan pengembangan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan di sekitarnya meliputi:

a.menjaga keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK serta kawasan sekitarnya dengan peningkatan aksesibilitas yang terintegrasi dan terpadu;
b.mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung pariwisata untuk meningkatkan keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK; dan
c.mengendalikan pengembangan kegiatan kepariwisataan pada area sekitar KPPK dan KSPK serta kawasan diantaranya.
1. 9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi berikut:

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

a.kemudahan akses dan pergerakan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata; dan
b.kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.
1. 10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…