DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang RPJMD, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan evaluasi, Perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENWONOSOBOTAHUN2021-2026 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENWONOSOBO NOMOR 8 TAHUN2021 BUPATIWONOSOBO PROVINS!JAWA TENGAH Menengah Nasional Negara Repu blik Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2020-2024 (Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selua - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. RENCANA DAERAH TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAHMenetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWONOSOBO dan BUPATIWONOSOBO Dengan Persetujuan Bersama 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

BAB I

KETENTUANUMUM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATENWONOSOBOTAHUN2021-2026.

Pasal 2

RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan terhitung sejak-periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD. BABII RPJMD

7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah berjangka waktu 5 (lima)tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
20.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Daerah ini.

g.BABVII
h.BABVIII Daerah; Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
i.BABIX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
j.BABX Penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
1. e.BABV
2. f.BABVI

Pasal 6

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BABIV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; BABIII SISTEMATIKARPJMD

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
c.bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWdan RPJMN dengan memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
3. c.RPJMD daerah sekitar.

Pasal 8

( 1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.

(2)Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah. BABV PERUBAHANRPJMD

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIANDANEVALUASI RAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR €) ONEA Diundangkan di Wonosobo pada tanggal .J.{;, fffjWf t1<1 .2.o.t./ IS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal oi b ffJ llJ. f Uj .f. a.2/

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. KETENTUAN PENUTUP I. UMUM RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, dan indikator kinerja Daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan Daerah pada periode RPJMD tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021-2026. Demikian juga bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra PD. Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan Daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026 dilakukan melalui serangkaian penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENWONOSOBO NOMOR 8 TAHUN2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENWONOSOBOTAHUN2021-2026 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cuku p jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…