(1)Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(2)Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
(3)Dihapus.
8.Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12.Ketentuan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15.Ketentuan Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16.Ketentuan Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 4 Juli 2025 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 7 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 8… NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH: (8-51/2025) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M.Nurwahid, S.H NIP. 197211101998031013 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaanya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menguji kesesuaian Perda dengan kebijakan fiskal nasional, serta kesesuian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan permohonan evaluasi atas peraturan daerah tersebut. dan dengan hasil evaluasi ada beberapa pengaturan yang perlu disesuiakan sehingga diperlukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1