DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 270

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan Produk Hukum Daerah harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga pembentukan Produk Hukum Daerah selaras dengan dinamika perkembangan pengaturan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Ambon.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat DPRD dan sekretariat daerah, dinas, kantor, dan badan di lingkugan Pemerintah Daerah.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
10.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12.SKPD Pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Walikota, rancangan Peraturan Bersama dan rancangan Keputusan Walikota sesuai tugas dan fungsi.
13.Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14.Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang legislasi.
15.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16.Peraturan Walikota adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
17.Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dengan dua atau lebih kepala daerah lain.
18.Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Walikota yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20.Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
21.Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran Produk Hukum Daerah setelah rancangan Produk Hukum Daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.
22.Autentifikasi adalah penilaian/pengkajian Produk Hukum Daerah yang dilakukan terhadap keaslian Produk Hukum Daerah yang akan diundangkan.
23.Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24.Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
25.Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan:

a.mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah, secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan
b.mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. 26.Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi:
a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.
1. 27.Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.bhineka tunggal ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
1. 28.Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada angka 27, Peraturan Perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II

......................................................

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

a.peraturan;dan
b.penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

a.Peraturan Daerah;
b.peraturan Walikota;
c.peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
d.peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk:

a.keputusan Walikota;
b.keputusan DPRD;
c.keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

(1)Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi muatan untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
(3)Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi muatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
(4)Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi materi muatan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD, tata kerja anggota DPRD, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah, tata hubungan antar anggota DPRD, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, kewajiban anggota DPRD, larangan bagi anggota DPRD, hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi dan rehabilitasi.
(5)Materi muatan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah di Daerah.
(6)Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi hasil dari rapat paripurna.
(7)Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.
(8)Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.

Pasal 6

(1)Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III