DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon. Peraturan ini mengubah nama dua dinas dalam Organisasi dan Tata Kerja Kota Ambon yaitu menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendapatan Kota. Selain itu, peraturan ini juga mengubah kedudukan dan tugas pokok Dinas Pendapatan Kota, yangmana sebelumnya mengurusi juga pengelolaan aset ekonomi daerah, namun kini dengan peraturan ini tidak lagi demikian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebaagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);
20.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS- DINAS KOTA AMBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 331), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam pasal 2 angka 5 dan angka 12 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon yang terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan Kota.
2.Dinas Kesehatan Kota.
3.Dinas Sosial Kota.
4.Dinas Tenaga Kerja Kota.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.
6.Dinas Perhubungan Kota.
7.Dinas Pekerjaan Umum Kota.
8.Dinas Tata Kota.
9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota.
10.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota.
12.Dinas Pendapatan Kota.
13.Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota.
14.Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
15.Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota.
2.Judul Bab VII dan Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga lengkapnya BAB VII dan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

4.Ketentuan Pasal 21, Penjelasan huruf a dan huruf f Pasal 21 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependududkan dan Pecatatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
c.Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil;
d.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e.Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
g.Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan.
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. 1.Seksi Pencatatan Sipil.
  2. 2.Seksi Penerbitan Akta Catatan Sipil.
4. d.Bidang Pendaftaran Penduduk, dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan , membawahi :
  1. 1.Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  2. 2.Seksi Pendaftaran Penduduk.
5. e.Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawasan Penduduk.
  2. 2.Seksi Pengendalian Penduduk.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah sebagaimana lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

6.Judul Bab XIV dan Pasal 47 diubah, sehingga lengkapnya Bab XIV dan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

DINAS PENDAPATAN KOTA

Pasal 47

Dinas Pendapatan Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota dibidang Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

7.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dinas Pendapatan Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

8.Ketentuan Pasal 49, Penjelasan huruf a dan huruf f Pasal 49 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pendapatan Kota mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
b.Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
c.Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
d.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
e.Pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
f.Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pendapatan Daerah.
1. 9.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendapatan Pajak dan Retribusi, yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendaftaran Pajak ;
  2. 2.Seksi Penetapan Pajak ;
  3. 3.seksi Penagihan, Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-Lain.
4. d.Bidang Pendapatan Bea perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHBT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPHTB dan PBB perkotaan/pedesaan ;
  2. 2.Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pengawasan BPHTB dan PBB perkotaan/pedesaan;
  3. 3.Seksi Pelayanan BPHTB dan PBB perkotaan/pedesaan.
5. e.Bidang Verifikasi, Pembukuaan, pertimbangan Keberatan dan Validasi, yang terdiri dari : membawahi :
  1. 1.Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
  2. 2.Seksi Pertimbangan Keberatan dan Validasi surat-surat berharga.
  3. 3.Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota adalah sebagaimana lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 2 Juni 2014 WALIKOTA AMBON, RICHARD LOUHENAPESSY Diundangkan di Ambon pada tanggal 2 Juni 2014 SEKRETARIS KOTA, ANTHONY GUSTAF LATUHERU LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 2 NOREG 15 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : NOMOR 2 TAHUN 2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KOTA AMBON I. UMUM Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan perudang-undangan. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan, perubahan regulasi, peningkatan jumlah penduduk, penambahan fungsi, peningkatan beban kerja, perubahan kondisi lingkungan, dan dalam rangka optimalisasi penyelengggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendapatan daerah, dan administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan publik perlu melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang administrasi kependudukan dan pendapatan daerah. Berdasarkan Ayat (1) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu mengubah Nomonklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah perlu kebijakan penataan kelembagan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah. Mengingat beban tugas yang besar dan kompleks dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan, perlu melakukan penataan kelembagaan pada organisasi yang membidangi Pendapataan Daerah. Dasar utama penyusunan dan pengembangan kelembagaan dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengembangan kelembagaan dimaksud, juga mempertimbangkan variabel pembentukan dan kriteria besaran organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian juga jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas, kebutuhan, efektivitas dan kemampuan keuangan daerah. Organisasi perangkat daerah yang mengalami penataan kelembagaan, perlu menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…