DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. Peraturan ini menambah badan dalam Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Kota Ambon yaitu, Badan Lingkungan Hidup Kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, Kantor Pengelolaan Aset Kota. Selain menambah, melalui peraturan ini ada tiga badan yang dihapuskan yaitu, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota, Kantor Pelayanan Publik Kota, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Perihal berikutnya yaitu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota diubah namanya menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Desa Kota. Peraturan ini menjabarkan perubahan dan penyesuaian kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi yang dikibatkan adanya penambahan, penghapusan, dan perubahan nama badan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. or 4438); or 4928); or 5080); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 5494); or 30);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nom
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 15. or 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. ai berikut: Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
20.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA ANBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Seri D Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 2 Pasal 2 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 4a, dan angka 4b, dan angka 6, angka 8 dan angka 11 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 12, sehingga Pasal 2 berbunyi sebag

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Kota Ambon yang terdiri dari : h Kota. i Sekretaris Kota.

1.Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
2.Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Desa Kota.
3.Badan Kepegawaian Kota.
4.Badan Pengelola Keuangan Kota. 4a. Badan Lingkungan Hidup Kota. 4b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daera
5.Inspektorat Kota.
6.Dihapus.
7.Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota.
8.Dihapus.
9.Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota.
10.Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota.
11.Dihapus.
12.Kantor Pengelolaan Aset Kota.
2.Judul Bab IV dan Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN DESA KOTA

Pasal 7

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalu

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.

4.Ketentuan Pasal 9, Penjelasan huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, mempunyai fungsi: akat dan Desa; membawahi: rupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

a.Perumpunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyar
b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa;
d.Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan;
e.Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  1. 1.Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender.
4. d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang kelembagaan dan pengembangaan partisipasi masyarakat;
  2. 2.Sub Bidang usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya teknologi.
5. e.Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  2. 2.Sub bidang Sarana Prasarana dan Otonomi Desa.
(2)Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota adalah sebagaimana lampiran I yang me 6. ampai dengan Pasal 10H, yang berbunyi sebagai berikut: BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10A

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Tugas Pokok

Pasal 10B

Kota dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10C

s . naatan naatan atan Hukum . .

d.Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan; Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni BAB IVA dan Bab IVB, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 10A s BAB VIA Penyiapan perumusan kebijakan teknis Penataan Lingkungan, Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan, Konservasi Dan Rehabilitasi Lingkungan, Pe a Hukum Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas; Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan lingkungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi Lingkungan, Pe Hukum Lingkungan dan Peningkatan kapasitas; Pemantauan dan evaluasi penataan lingkungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi Lingkungan, Pena Lingkungan dan Peningkatan kapasitas; b c . knis Badan;
f.kebijakan yang Susunan Organisasi

Pasal 10D

(1)rganisasi Badan Lingkungan Hidup Kota epegawaian an en Perencanaan Lingkungan ncemaran dan Kerusakan n Hukum Lingkungan dan ungan atan Kapasitas. g BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf Kedudukan

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…