DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berserta tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pengangkatan dan pemberhentian serta tata kerjanya. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun susunan organisasinya yaitu terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Sementara itu untuk kelompok jabatan fungsionalnya, terdiri atas tenaga fungsional Polisi Pamong Praja dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat dilingkungan Satpol PP. Pembiayaan Satpol PP Kota Ambon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. Organisasi dan tata kerja Satpol PP, akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukannya peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang ada saat ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 1
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia a Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 2
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
18.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON TIPE A.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.rah adalah Kota Ambon.Dae Kep Sek Pera Pera Apa Satu Poli
2.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.ala Daerah adalah Walikota Ambon.
4.retaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5.turan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bersama Walikota Ambon.
6.turan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Ambon.
7.ratur adalah aparatur Pemerintah Daerah.
8.an Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9.si Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3
10.K ala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A.
11.Ketertib ep an umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan ina masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga as ala Kecamatan sebagai perangkat daerah. ek n Umum pada Kecamatan. PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Perda ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Ambon Tipe A.

(1)Satpol PP Kota Ambon merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah,ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Satpol PP Kota Ambon mempunyai tugas menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP Kota Ambon mempunyai fung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; d mis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

12.Perlindungan m yarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
14.Camat adalah kep
15.S si Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiba

Pasal 3

(2)Satpol PP Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Satpol PP, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kota. masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

si :

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan
b.pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 4
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; Perda dan Peraturan Kepala dan ketenteraman uran Kepala uruf pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; ketentuan peraturan perundang- emilihan umum kepala daerah; sal; dan uan peraturan

(1)Besaran organisasi SatPol PP Kota Ambon memiliki Tipe A. sebagaimana iri atas : Kepegawaian;
1. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
2. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
3. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
4. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Perat Daerah; dan
5. g.pelaksanaan tugas lainnya.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h g meliputi:
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan p
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala mas
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketent perundang-undangan.

Pasal 6

(2)Susunan Organisasi Satpol PP Kota Ambon dengan Tipe A, dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Satuan
2. b.Sekretariat, terd
  1. 1.Sub Bagian Umum dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
  4. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  5. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 5
3. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas : . Seksi Operasi dan Pengendalian;
4. e.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
5. f.Kelompok Jabatan Fungsional
6. g.Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
(3)tpol PP Kota Ambon sebagaimana erupakan bagian yang tidak eraturan Kepala Daerah.
(1)Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kota Ambon.
(2)Unit Pelaksana Satpol PP Kota Ambon di Kecamatan sebagaimana ertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. ESELON
(1)Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan jabatan struktural
(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga n peraturan perundang-undangan. 1

2.Seksi Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1.Seksi Satuan Linmas;
2.Seksi Bina Potensi Masyarakat. Bagan susunan organisasi Sa tercantum dalam lampiran I yang m terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4)Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan P

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan.

(3)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
(4)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional b

Pasal 8

eselon IIIb.

(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP merupakan struktural eselon IVa.

Pasal 9

(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentua 6
(3)alam beberapa kelompok hliannya. ) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh
(5)PENGANGKATAN MBERHENTIAN
(1)Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala
(2)diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul
(3)n Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Pasal 11

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat dilingkungan Satpol PP.

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga badan hukum yang melakukan pelanggaran n masyarakat; hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda elanggaran atas Perda dan/atau 7 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a.Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja; dan
b.Jabatan fungsional lainnya yang terbagi d jabatan fungsional sesuai dengan bidang kea (4 Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008