DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Sistem Kesehatan Daerah dan penyelenggaraannya termasuk ruang lingkup, sub sistem Kesehatan Daerah, sub sistem upaya kesehatan, sub sistem pembiayaan kesehatan, sub sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sub sistem Kesehatan Lingkungan, serta sub sistem pemberdayaan masyarakat. Sesuai peraturan ini, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah. Sistem Upaya Kesehatan terdiri dari upaya kesehatan primer; upaya kesehatan sekunder; dan upaya pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD, Puskesmas dan jaringannya. Terkait perizinan pihak yang hendak 1) menyiapkan, meracik, memproduksi dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan; 2) Pihak penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan milik Pemerintah dan swasta; 3) pihak yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan modern dan/atau tradisional, wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian akan diajukan untuk dapat memperoleh izin dari walikota. Barangsiapa yang melanggar ketentuan perizinan akan dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdaya-guna;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang sistem kesehatan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan.
5.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6.Masyarakat Miskin adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan di Daerah.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Ambon.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Kota Ambon beserta jaringannya.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10.Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Ambon yang terdiri dari komponen Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Kesehatan.
11.Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12.Pembangunan Kesehatan adalah Penyelenggaraan urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Daerah.
13.Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya
14.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
15.Upaya Kesehatan Perorangan Primer yang selanjutnya disingkat UKPP adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan meliputi pelayanan pengobatan, pelayanan pemulihan dan pencegahan termasuk pula pelayanan berbasis masyarakat.
16.Upaya Kesehatan Perorangan Sekunder yang selanjutnya disingkat UKPS adalah pelayanan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan dibawahnya, dan wajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk.
17.Upaya Kesehatan Perorangan Tersier yang selanjutnya disingkat UKPT adalah penerima rujukan sub spesialistik dari pelayanan kesehatan dibawahnya, dan wajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk.
18.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
19.Upaya Kesehatan Masyarakat Primer yang selanjutnya disingkat UKMP adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok masyarakat.
20.Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
21.Rujukan Medis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horisontal.
22.Manajemen Kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang diserahi tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
23.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya meliputi pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
24.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
26.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
27.Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian (galenik) yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
28.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
29.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
30.Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat serta swasta.
31.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatkan kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
32.Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
33.Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial bidang kesehatan oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
34.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah jaminan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada peserta baik jaminan rawat jalan, rawat inap, tindakan dan obat.
35.Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah warga masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dan terdaftar pada fasilitas kesehatan di kota Ambon.
36.Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
37.Maksud dilakukan SKD adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
38.Tujuan dilakukan SKD adalah:

a.terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
b.terwujudnya peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan;dan
c.terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan pada masyarakat.
1. 39.Fungsi SKD adalah:
a.acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan di Daerah;
b.acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berwawasan kesehatan di Daerah;
c.acuan bagi swasta untuk membangun usaha dan turut berpartisipasi dalam bidang Kesehatan di Daerah; dan
d.acuan bagi akademisi dan/atau perguruan tinggi dalam penyiapan sumber daya dan memberikan masukan pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan di Daerah
1. 40.Prinsip dilakukan SKD adalah:
a.merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan upaya pembangunan daerah lain; dan
b.menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemajemukan nilai sosial budaya dan nilai keagamaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SKD merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SKD sesuai SPM Bidang Kesehatan.
(4)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
1. a.penyediaan lingkungan yang sehat dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
2. b.ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan di Daerah;
3. c.ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan Daerah yang bermutu, aman dan terjangkau;
5. e.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.penyelenggaraan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala kota;
2. b.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota;
3. c.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota;
4. d.pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota;
5. e.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota;
6. f.penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota;
7. g.pemantauan penanggulangan gizi buruk skala kota;
8. h.bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala kota;
9. i.pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder;
10. j.bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan skala kota;
11. k.registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.pemberian izin sarana kesehatan, meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta
13. m.pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah;
14. n.pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala kota;
15. o.bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
16. p.penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten/Kota;
17. q.pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota;
18. r.pelatihan diklat fungsional dan teknis skala kota;
19. s.registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. t.pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing;
21. u.penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat kota, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota;
22. v.sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II;
23. w.pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi, dan pedagang besar alat kesehatan;
24. x.pemberian izin apotek, toko obat dan usaha mikro obat tradisional;
25. y.penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota;
26. z.bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan; aa. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota; bb. pengelolaan survei kesehatan daerah skala kota; cc. pemantauan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala kota; dd. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota; ee. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan skala kota; ff. pengelolaan sistem informasi kesehatan skala kota; dan gg. pemantauan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat berhak:

a.memperoleh akses atau sumber daya kesehatan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
c.secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
d.mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
e.mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
f.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
g.mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.

Pasal 5

Masyarakat wajib:

a.turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
b.menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
c.berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang layak;
d.menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya;
e.turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup SKD terdiri dari:

a.sub sistem upaya Kesehatan;
b.sub sistem pembiayaan Kesehatan;
c.sub sistem JPK;
d.sub sistem sumber Daya Manusia Kesehatan;
e.sub sistem sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan;
f.sub sistem Kesehatan lingkungan;
g.sub sistem pemberdayaan Masyarakat;
h.sub sistem manajemen Kesehatan dan informasi kesehatan; dan
i.sub sistem perizinan, pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

SUB SISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 7

Sub Sistem Upaya Kesehatan terdiri dari:

a.upaya kesehatan primer;
b.upaya kesehatan sekunder; dan
c.upaya pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Upaya kesehatan primer terdiri dari:
1. a.UKPP; dan
2. b.UKMP.
(2)UKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan peningkatan;
2. b.pelayanan pencegahan;
3. c.pelayanan pengobatan;
4. d.pelayanan pemulihan; dan
5. e.pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
(3)UKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.kesehatan ibu, anak serta keluarga;
3. c.perbaikan gizi masyarakat;
4. d.penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar;
5. e.pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
6. f.perawatan kesehatan masyarakat;
7. g.kesehatan sekolah;
8. h.kesehatan jiwa;
9. i.kesehatan olah raga ;
10. j.kesehatan usia lanjut;
11. k.pengendalian penyakit tidak menular;
12. l.pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
13. m.pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman;
14. n.pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan berbahaya; dan
15. o.penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Pasal 9

(1)Upaya Kesehatan Sekunder merupakan upaya kesehatan rujukan lanjutan berupa UKPS
(2)UKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan spesialistik yang merupakan rujukan dari UKPP;
2. b.rujukan kasus;
3. c.rujukan specimen dan ilmu pengetahuan; dan
4. d.rujukan ke fasilitas kesehatan yang merujuk.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD, Puskesmas dan jaringannya.
(2)Pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Pelayanan Kesehatan dasar terdiri atas :
  1. 1.pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan ;
  2. 2.pelayanan laboratorium sederhana terdiri dari ; a) pemeriksaan darah/item; b) pemeriksaan urine/item; c) pemeriksaan tinja; d) pemeriksaan sputum; e) pemeriksaan malaria/ddr; f) pemeriksaan widal; g) pemeriksaan golongan darah; dan h) pemeriksaan tes kehamilan.
  3. 3.tindakan medik dasar terdiri dari ; a) tindakan medik umum meliputi; 1) jahit luka : 1a. 1 - 5 jahitan; 1b. 6 - 10 jahitan; 1c. lebih dari10 jahitan; 2). ganti verband; 3). cros insisi; 4). insisi abses; 5). ekstraksi corpus alienum; 6). perawatan: 1a. luka ringan; 1b. luka sedang; 1c. luka berat. 7). resusitasi kardio pulmoner b) tindakan medik gigi mulut dasar yang meliputi ; 1) pencabutan gigi dewasa; 2) pencabutan gigi anak anak; 3) tumpatan tetap; 4) tumpatan sementara; 5) insisi abses; dan 6) pembersihan karang gigi manual. 4.pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (kia) dan keluarga berencana yang terdiri dari ; a) pelayanan ibu hamil; b) pelayanan persalinan normal ; c) pelayanan post natal care; d) pelayanan imunisasi; e) pelayanan keluarga berencana suntik dan pil; f) perawatan tali pusat; g) perawatan payudara; dan h) tindik telinga.
  4. 5.surat keterangan lahir;
  5. 6.surat keterangan sehat;
  6. 7.surat keterangan sakit;
  7. 8.surat keterangan kematian;
  8. 9.pelayanan rawat inap terdiri dari : a) rawat inap umum; dan b) rawat inap persalinan.
2. b.pelayanan kesehatan lanjutan terdiri atas :
  1. 1.pelayanan tindakan medik khusus; a) kumbah lambung; b) ekstraksi kuku; c) spooling telinga; d) alveolectomi/regio; e) fraktur gigi/komplikasi; dan f) ekstirpasi tumor.
  2. 2.pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak (kia) dan pelayanan lanjutan keluarga berencana: a) pap smear; b) manual plasenta untuk rawat inap; dan c) ekstraksi implant. d) tes IVA (inspeksi visual asam asetat) kanker serviks
  3. 3.pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan : a) pemeriksaan fungsi hati /item; b) pemeriksaan test fungsi ginjal/item; c) pemeriksaan kolesterol, trigserida, HDL, LDL /item; d) pemeriksaan gula darah (1 x pemeriksaan ); e) pemeriksaan urine narkoba /item; f) rapid test hiv; g) Pemeriksaan Hbs-AB; h) pemeriksaan Hbs-Ag; i) pemeriksaan asam urat; dan j) Hematologi analisa ;
  4. 4.pelayanan surat keterangan : a) surat visum et repertum (dalam instalasi kesehatan); dan b) surat visum et repertum (diluar instalasi kesehatan).
  5. 5.pelayanan konsultasi dokter spesialis.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…